Ngawi - Belanja pegawai negeri sipil yang dialokasikan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, tahun 2013 sebesar Rp851 miliar meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp813 miliar akibat naiknya berbagai tunjangan. "Kami mengakui untuk menekan belanja pegawai masih sulit dilakukan," ujar. Bupati Ngawi Budi Sulistyono, Jumat. Menurut dia, jumlah tersebut mencapai 60 persen dari rencana APBD yang diajukan. Adapun faktor yang mempengaruhi kenaikan tersebut antara lain, kenaikan tunjangan sertifikasi, kenaikan gaji PNS, tunjangan beras, dan lainnya. Meski demikian, pihaknya terus berupaya untuk menekan anggaran tersebut secara bertahap melalui sejumlah program. "Targetnya memang ditekan hingga di bawah 60 persen dengan sejumlah kegiatan. Namun harus dilakukan secara bertahap," kata dia. Di antaranya kegiatan penekan tersebut adalah tidak memberlakukan lembur, meniadakan perjalanan dinas,efisiensi anggaran yang digunakan oleh dinas, dan lainnya. Ia menjelaskan, upaya penekanan tersebut masih sulit dilakukan karena terganjal besarnya anggaran sertifikasi guru yang masuk ke kas daerah. Apalagi setiap tahun jumlahnya terus naik seiring tuntutan pemerintah agar semua guru profesional dan harus memiliki sertifikat. Pihaknya sebenarnya telah meminta ke pemerintah pusat agar anggaran tunjangan sertifikasi dikeluarkan dari APBD dan dicairkan langsung ke rekening penerima. Namun hingga kini belum ada tanggapan dari pusat. "Tahun ini tunjangan sertifikasi guru mencapai lebih dari Rp100 miliar. Itu hanya lewat saja, namun tetap dihitung persentasenya," kata dia. Meski sebanyak 60 persen anggaran habis di belanja pegawai, pihaknya berupaya tetap bisa melakukan pembangunan. Hal ini karena masih ada sejumlah anggaran yang belum masuk dan akan direalisasikan pada perubahan nanti. Ketua DPRD Ngawi Dwi Rianto Jatmiko, mengatakan, kenaikan belanja pegawai tersebut hendaknya diimbangi dengan peningkatan kinerja. "Kenaikan gaji dan tunjangan harus diikuti dengan peningkatan kinerja PNS. Dana sebesar Rp800 miliar cukup banyak jika dialoksikan untuk perbaikan infrastruktur publik," kata Dwi. (*)

Pewarta:

Editor : Slamet Hadi Purnomo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2012