Nusa Dua, Bali - Perdana Menteri Australia Julia Gillard menyatakan dukungannya terhadap sejumlah program dan kegiatan Institut Perdamaian dan Demokrasi (IPD) yang merupakan bentuk pelaksanaan Forum Demokrasi Bali (BDF). "Australia mendukung IPD selaku lembaga milik pemerintah yang didirikan di Bali pada 2008 baik secara praktek maupun dorongan moral," kata Gillard saat pidato dalam BDF-V di Nusa Dua, Bali, Kamis (8/11). Menurut dia, pemerintah Australia juga menyambut baik kemitraan lembaga tersebut bersama masyarakat Mesir yang sedang membangun demokrasi pemerintahannya. Gillard menyatakan pihaknya akan melanjutkan dukungan bagi program institut tersebut melalui kemitraan yang dilanjutkan selama tiga tahun sejak 2013 hingga 2015. "Australia juga siap memberikan dukungan langsung bagi negara yang telah mengambil langkah positif terkait penegakan demokrasi di masa mendatang," tambah Gillard. Perdana Menteri menegaskan dukungan Australia terhadap penegakan demokrasi di dunia antara lain adalah penyediaan dukungan praktis bagi pemilihan umum serta dukungan pembentukan institusi sipil yang berpartisipasi dalam proses demokrasi. Selain itu Gillard juga memberi dukungan kepada wanita yang berperan dalam pelaksanaan demokrasi maupun pemilihan umum. "Kami tidak hanya mendukung praktek penegakan demokrasi, tapi juga menyuarakan prinsip demokrasi," tambah Gillard. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan sejak pendiriannya pada BDF-I 2008, IPD telah melakukan sejumlah program dan kegiatan sebagai hasil dari forum tersebut. "Hal itu menegaskan kerja sama antara para pemangku kepentingan termasuk pemerintah, universitas dan pakar di wilayah Asia Pasifik dan sekitarnya dalam menegakkan demokrasi," kata Marty. IPD, menurut Marty, pada 2012 melakukan rangkaian program pelatihan dan pameran mengenai demokrasi dan penjelasannya bagi wanita, remaja serta media. (*)

Pewarta:

Editor : Slamet Hadi Purnomo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2012