Malang - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyatakan, ada sistem tali temali terhadap maraknya kasus korupsi, baik pelaku maupun jajaran penegak hukumnya. "Institusi penegak hukum kita juga sudah terjangkiti korupsi ini, bahkan peradilan diperjualbelikan dan mafia hukum semakin merajalela, korupsi di negeri ini sangat sulit diberantas. Namun, kita harus memulainya," kata Abraham Samad di Ponpes Mahasiswa Al-Hikam Malang, Kamis. Ia mencontohkan, para koruptor yang sedang dalam proses pengadilan bisa membayar para penegak hukum. Kondisi ini yang menjadikan sanksi efek jera tidak berfungsi dengan baik dan orang akan menjadi kebal dan tidak takut melakukan korupsi. Bahkan, lanjutnya, banyak koruptor yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LP) sesudah apel sore bisa menikmati udara segar dan bersenang-senang di rumah dan setelah subuh atau sebelum apel pagi kembali lagi ke LP. Menurut Abraham Samad, penyebab suburnya korupsi di Tanah Air juga tidak lepas dari andil masyarakjat sendiri karena masyarakat masih bersikap permisif terhadap perilaku korupsi di sekitarnya dan ada jaringan tali temali di lingkup para penegak hukum. Selain itu, katanya, juga disebabkan masih lemahnya integritas moral serta kurangnya ketauladanan dari para pemimpin untuk hidup lebih jujur, sederhana dan apa adanya. Menyikapi banyaknya para pelaku korupsi yang dengan bebas keluar masuk ketika masih menjalani masa tahanan, KPK ingin membangun rumah tahanan (rutan) sendiri guna memperbaiki sistem pengawasan di rutan yang sangat lemah. "Kenapa kami ngotot untuk membangun rutan sendiri, karena selama ini rutan-rutan yang ada tidak bisa memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan korupsi, bahkan rutan memberikan keleluasaan. Kondisi ini yang ingin kami perbaiki," tandasnya. Menyinggung upaya KPK untuk memberantas korupsi di Tanah Air, Abraham Samad mengatakan, pihaknya telah memilah kasus-kasus korupsi besar. Kasus korupsi yang masuk kategori besar adalah yang dilakukan oleh para pemegang kebijakan dan regulasi. Disamping itu, juga para aparat penegak hukum, pelaku korupsi yang merugikan keuangan negara cukup besar serta kejahatan-kejahatan yang dilakukan secara sistematis dan tersindikasi. "Tentu kami juga tidak akan mengesampingkan kasus-kasus korupsi yang terjadi di sektor-sektor tertentu yang menyangkut hajat orang banyak, seperti korupsi di institusi yang menangani kedaulatan pangan, energi dan lingkungan," ujarnya.(*)

Pewarta:

Editor : Slamet Hadi Purnomo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2012