Surabaya - Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya menilai cara yang digunakan Pemkot dalam hal ini Satpol PP dalam memerangi perdagangan manusia ("trafficking") dalam dua bulan terakhir ini kurang efektif. Anggota Komisi A DPRD Surabaya Luthfiyah, Senin, mengatakan, Satpol PP gencar melakukan razia atau "sweeping" ke sejumlah tempat Rekreasi Hiburan Umum (RHU) dinilai kurang efektif. Apalagi hanya melakukan pendataan, selanjutnya melepas kembali bagi mereka yang terjaring razia. "Pemkot harus melakukan upaya lain yang membuat efek jera," katanya. Ia mengkritik langkah yang dilaksanakan pemkot hanya berimbas sepihak karena selama ini yang terdeteksi dan dijaring razia, umumnya adalah perempuan. Luthfiyah menegaskan pemkot harus bersikap tegas pula pada pihak laki-lakinya. Politisi Partai Gerindra ini mengusulkan lembaga eksekutif ini membuat aturan baru tentang pengunjung RHU. Selain pengunjung harus dibatasi dengan usia, khusus bagi pengunjung laki-laki juga harus didata. "Untuk masuk ke RHU, nama dan alamat mereka dicatat. Kalau ada apa-apa, gampang mendeteksinya," papar dia. Aturan ini diusulkan juga bisa diberlakukan di lokalisasi. Jika selama ini hanya pihak PSK yang ditangani, Pemkot Surabaya diminta menangani pihak pengunjung alias tamu. "Jangan hanya PSK-nya yang disalahkan terus, tetapi tamunya itu juga harus ditangani," tegas politisi berjilbab ini. Ia yakin jika setiap pengunjung harus didata, maka tidak akan ada lagi laki-laki hidung belang yang berani datang di lokalisasi. Dengan diminta meninggalkan identitas diri dan dicatat, akan menjadi "shock therapy". "Dengan demikian lambat laun lokalisasi akan sepi dan tutup dengan sendirinya. Jadi pemkot tidak perlu dipusingkan dengan memulangkan PSK," imbuh Luthfiyah.(*)

Pewarta:

Editor : Slamet Hadi Purnomo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2012