Kementerian Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga) terus mematangkan penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029.
Sekretaris Kementerian Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga)/Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiyono menyampaikan bahwa pembangunan nasional harus berbasis data kependudukan agar dapat merespons kebutuhan riil masyarakat.
“Setiap penambahan satu penduduk harus diikuti perhitungan kebutuhan layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan fasilitas umum. Jika tidak, akan muncul persoalan seperti pengangguran, kemiskinan, hingga ketidakstabilan sosial dan ekonomi,” katanya dalam internalisasi dan penyusunan rencana aksi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Regional III di Surabaya,Jawa Timur, Kamis.
Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menimbulkan dampak lanjutan, seperti meningkatnya angka kriminalitas dan ketimpangan sosial.
Menurut dia, perangkat daerah harus menyesuaikan program dan kebijakan berdasarkan proyeksi pertambahan penduduk.
Sebagai contoh, apabila di suatu daerah terjadi penambahan 30 ribu penduduk per tahun, maka dinas ketenagakerjaan setempat perlu menyediakan lapangan kerja dalam jumlah yang setara.
“Jika kepala dinas ketenagakerjaan tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut, kepala daerah harus mengevaluasi dan menggantinya dengan yang lebih kompeten,” ujarnya.
Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025–2029 merupakan bagian dari strategi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu indikator kunci dalam peta jalan tersebut adalah menurunkan tingkat pengangguran hingga di bawah lima persen.
“Negara maju tidak hanya diukur dari produk domestik bruto, tetapi juga dari kemampuannya mengelola pertumbuhan penduduk secara terintegrasi di berbagai sektor, seperti ketenagakerjaan, investasi, pendidikan, dan kesehatan,” katanya.
Di sisi lain, Budi juga menekankan pentingnya penguatan institusi keluarga sebagai pondasi ketahanan sosial nasional.
BKKBN, lanjutnya, telah meluncurkan Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) untuk mengatasi fenomena keluarga tanpa peran ayah (fatherless family).
"Sekitar 30 persen keluarga di Indonesia mengalami ketidakhadiran peran ayah secara optimal. Padahal, keluarga yang kuat adalah dasar dari negara yang kuat,” katanya.
Ia menambahkan, penerapan indikator kinerja (KPI) berbasis kependudukan wajib dilakukan di setiap daerah. Kepala daerah dan perangkat yang tidak mampu memenuhi target akan dievaluasi secara objektif.
"Dengan adanya peta jalan ini, pembangunan berwawasan kependudukan diharapkan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan,” ujar Budi.
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2025