Situbondo - Menko Kesra Agung Laksono mengemukakan bahwa kesiapan pemerintah daerah juga menjadi faktor pendukung suksesnya sistem jaminan sosial nasional atau SJSN. "Kesiapan daerah sangat diperlukan, terutama untuk rumah sakit dan puskesmas-puskesmas. Tanpa dukungan daerah, maka jaminan sosial ini tidak akan bermanfaat banyak, terutama untuk pelayanan kesehatan dasar," katanya saat kunjungan kerja ke Kabupaten Situbondo, Jatim, Sabtu. Mantan Ketua DPR yang juga politisi Partai Golkar ini mengemukakan bahwa SJSN akan diberlakukan mulai 2014 dan untuk bisa terlaksana secara optimal membutuhkan masa transisi antara satu hingga lima tahun. "Karena itu peran serta pemerintah daerah sangat diharapkan untuk menyukseskan program ini, terutama untuk penyediaan tenaga kesehatan dan lainnya. Tapi bukan sekedar bagaimana mengobati, tapi juga bagaimana melakukan tindakan pencegahan, misalnya lewat posyandu dan lainnya," katanya. Pada kesempatan yang dihadiri Kepala BKKN Pusat Sugiri Syarief dan Bupati Situbondo Dadang Wigiarto itu ia mengemukakan bahwa SJSN memiliki sejarah penting karena baru pertama kali ada sejak Indonesia merdeka. "Lewat program ini negara memberikan jaminan sosial. Artinya setiap rakyat Indonesia di manapun berada wajib menjadi peserta asuransi sosial ini. Ada iurannya, yang mampu membayar sendiri atau dibayari oleh pemberi kerja, sedangkan yang miskin dibayari oleh negara," ujarnya. Ia mengemukakan bahwa tidak sedikit anggaran yang dikeluarkan oleh negara untuk program tersebut. Karena itu semua pihak harus ikut mendukung suksesnya program yang akan meringankan beban seluruh masyarakat tersebut. Pada kesempatan itu Agung Laksono juga menyinggung mengenai kemiskinan di Indonesia yang sesuai data Badan Pusat Statistik masih ada 11,9 persen atau sekitar 29,1 juta jiwa. Dari jumlah itu, 16 juta di antaranya tergolong sangat miskin atau miskin absolut. "Miskin absolut ini ukurannya adalah satu keluarga dengan tiga hingga empat tanggungan berpenghasilan di bawah satu juta rupiah dalam sebulan. Dengan penghasilan seperti itu, mereka tidak bisa melakukan apa-apa, kecuali memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari," katanya. Ia menegaskan bahwa pemerintah saat ini terus berupaya mempercepat penurunan angka kemiskinan tersebut. Ia memberi contoh pada 2004 angka kemiskinan masih berada di 19 persen, dan saat ini sudah jauh berkurang. "Seiring perkembangan pembangunan maka masyarakat tentu berharap agar angka kemiskinan itu cepat turun lagi yang kami target bisa mencapai 10 persen. Nah, di Situbondo ini, kata Pak Bupati, masih 15 persen. Mari kita percepat pengurangan kemiskinan ini lewat berbagai upaya pemberdayaan masyarakat," katanya. (*)

Pewarta:

Editor : Masuki M. Astro


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2012