Malang - Keluarga miskin (Gakin) Kota Malang, Jawa Timur, digelontor dana jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) sebesar Rp10,5 miliar agar mereka tetap bisa dilayani ketika berobat ke Rumah Sakit Syaiful Anwar (RSSA). Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Enny Sekar Rengganingati, Minggu, mengatakan, pihaknya telah mengajukan anggaran tambahan untuk pasien Jamkesda dan pemegang surat pernyataan miskin (SPM) sebesar Rp10,5 miliar dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2012. "Pengajuan anggaran sebesar Rp10,5 miliar ini diasumsikan rata-rata klaim RSSA untuk layanan kesehatan pemegang kartu Jamkesda dan SPM rata-rata mencapai Rp1,5 miliar sampai Rp2 miliar. Tambahan anggaran ini dihitung mulai Mei sampai Desember," tegasnya. Sebab, katanya, anggaran sharing dari Pemprov Jatim untuk layanan pasien Jamkesda dan SPM di RSSA sudah habis sejak April lalu dan dana dari APBD Kota Malang masih tersisa sekitar Rp2,2 miliar dan kemungkinan juga segera habis. Hanya saja, lanjutnya, warga yang bisa berobat ke RSSA dengan SPM hanyalah kartu yang lama, sebab per 15 Juli 2012, Dinkes sudah tidak menerbitkan SPM baru, meski hanya untuk sementara. Ia mengakui, meski Dinkes sudah menghentikan penerbitan SPM baru, warga yang tetap ingin mengurus kartu tersebut juga tidak sedikit. "Kami terpaksa menolak pengajuan SPM baru itu, walaupun sebenranya tidak tega," ujarnya. Menanggapi pengajuan anggaran tanbahan bagi pasien Jamkesda dan SPM tersebut, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko mengatakan, dirinya akan memperjuangkan aspirasi tersebut, sebab kesehatan merupakan layanan dasar masyarakat yang harus dipenuhi. "Tapi, harus tetap dilakukan evaluasi khususnya layanan bagi pasien Jamkesda dan SPM yang selama ini menjadi keluhan utama mereka," tegasnya. Warga Kota Malang yang saat ini layanan kesehatannya dijamin oleh jamkesda mencapai 31 ribu jiwa, SPM sekitar delapan ribu jiwa dan Jamkesmas yang didanai pemerintah pusat sebanyak 91 ribu jiwa. Hanya saja layanan kesehatan bagi pemegang kartu Jamkesda dan SPM tersebut terancam dihentikan jika sampai Agustus mendatang anggarannya tidak ditambah atau tidak ada MoU antara Pemkot malang dengan RSSA Malang.(*)

Pewarta:

Editor : Masuki M. Astro


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2012