Malang - Bupati Malang Rendra Kresna menyatakan, jumlah pasien yang berobat di RSSA Malang dan didanai dari jaminan kesehatan daerah di wilayahnya tidak logis karena baru empat bulan sudah mencapai 11 ribu jiwa. "Masak baru empat bulan saja pasien jaminan kesehatan daerah (jamkesda) yang berobat di RSSA sudah mencapai 11 ribu jiwa atau setara dengan 3.000 kepala keluarga (KK). Dan, klaimnya juga sudah sebesar Rp7,8 miliar," kata Rendra Kresna di Malang, Rabu. Ia mengaku heran dengan meningkatnya jumlah pasien jamkesda yang tidak wajar. Oleh karena itu pihaknya akan menelusuri letak kesalahannya, sehingga pasien jamkesda bisa membengkak seperti itu, padahal jatah jamkesda di Kabupaten Malang hanya 155 KK. Ia mengakui, jika hampir semua daerah mengalami hal yang sama dengan Kabupaten Malang. Namun, jumlah pasien yang ditangani RSSA tersebut peningkatannya cukup tajam dan tidak masuk akal. Hanya saja, lanjut Rendra, apapun itu, pihaknya tetap akan membicarakannya dengan DPRD setempat guna mencari solusi terbaiknya atas penyetopan layanan pasien jamkesda dari Kabupaten Malang oleh RSSA Malang. Sementara itu puluhan pasien jamkesda yang mengidap penyakit gagal ginjal dan penyakit kronis lainnya mendatangi DPRD Kabupaten Malang di Kepanjen. Mereka rata-rata ditolak oleh RSSA maupun RSUD Kanjuruhan ketika akan kontrol, padahal kondisinya sangat mendesak. Salah seorang keluarga pasien gagal ginjal, Wiwin mengatakan, suaminya sudah waktunya cuci darah, namun RSSA maupun RSUD Kanjuruhan yang merupakan rumah sakit pemerintah justru menolak dengan alasan tidak ada jadwal cucidarah atas nama suaminya. "Kalau rumah sakit milik pemerintah saja sudah menolak kami, kami harus berobat kemana. Tolonglah pemerintah membantu kami agar nyawa suami saya tidak sampai terenggut," tegas warga Kecamatan Kepanjen tersebut. Sejak 2 Juli lalu, RSSA Malang menghentikan layanan terhadap pasien yang menggunakan kartu jakesda maupun surat peryataan miskin (SPM) yang dikeluarkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang, karena anggaran untuk jamkesda dari Pemprov Jatim telah habis sejak April. Anggaran sebesar Rp7,8 miliar dari Pemprov Jatim dan APBD Pemkab Malang tesrebut telah habis untuk menangani 11 ribu jiwa pasien jamkesda dan SPM dari kabupaten tersebut.(*)

Pewarta:

Editor : Masuki M. Astro


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2012