DPRD dan Pemkab Ponorogo mengapresiasi positif penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Ponorogo tahun 2025 yang naik 7 persen, yaitu dari (UMK) sebelumnya Rp2.235.311 bertambah menjadi Rp2.402.959 per bulan.
"Ini adalah keputusan yang harus diikuti oleh daerah. DPRD juga akan menjalankan fungsi pengawasannya untuk memastikan implementasi berjalan sesuai aturan," ujar Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno di Ponorogo, Kamis.
Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2025.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mengikuti dan mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan di tingkat provinsi.
Penetapan UMK itu patut diapresiasi, karena jumlah tersebut mengalami kenaikan 7 persen dari UMK sebelumnya, yakni Rp2.235.311.
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menyatakan komitmennya untuk mematuhi keputusan tersebut.
Ia berharap kenaikan UMK mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun tetap menekankan pentingnya keseimbangan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
"Keputusan ini sudah melalui kajian yang melibatkan berbagai pihak. Saya yakin semuanya sudah sepakat, jadi kami akan melaksanakannya," kata Sugiri.
Sebagai informasi, Pemkab Ponorogo sebelumnya mengusulkan kenaikan UMK sebesar 6,5 persen atau Rp147.069 dari UMK 2024.
Namun, keputusan final oleh Pj Gubernur Jawa Timur menetapkan kenaikan sebesar 7 persen, yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025.(*)
Editor : A Malik Ibrahim
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024