Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menyatakan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor minyak dan gas (migas) harus ditingkatkan sesuai kapasitas dan regulasi yang berlaku.
"Bahkan daerah melalui BUMD Migas boleh berperan sebagai operator jika memiliki kemampuan yang kuat. Termasuk alokasi migas oleh KKKS ke BUMD Migas, boleh saja dalam jumlah besar sepanjang memiliki kemampuan dan infrastruktur yang memadai," kata Bambang Haryadi saat diskusi panel bertajuk “Peran BUMD Migas terhadap ekonomi Jatim” yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur, di Surabaya, Senin.
Lebih lanjut, anggota DPR dari Fraksi Gerindra tersebut mengatakan prinsipnya perolehan daerah dari sektor migas harus terus-menerus ditingkatkan, sesuai kapasitas dan regulasi yang berlaku.
Guru Besar Bidang Ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Imron Mawardi mengatakan perlu penguatan BUMD Migas di sektor hulu maupun hilir sepanjang memiliki kemampuan.
"Belum semua WK migas yang beroperasi di Jatim telah memberikan PI (Participating Interest) kepada BUMD, sehingga perlu ada penekanan dari Kepala Daerah sebagai pemilik wilayah,” katanya.
Memang, kata Imron Mawardi, hulu migas merupakan sektor padat modal. Tapi prinsipnya, jangan sampai PI yang diberikan ke daerah skalanya berada di bawah kemampuannya. Begitu juga alokasi migas, perlu diutamakan untuk memberikan sesuai kemampuannya.
Imron menyinggung soal kemampuan Pemprov Riau menegosiasikan jatah PI blok Rokan yang mencapai 10 persen. Juga Pemprov Kalimantan Timur yang mendapat alokasi 10 persen dari Blok Mahakam.
“Prinsipnya sepanjang daerah mampu, berikan sesuai kemampuannya. Begitu juga untuk alokasi migas di sektor hilir," katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Jatim Adam Rusydi secara agak khusus menyatakan siap membantu negosiasikan alokasi gas untuk BUMD Migas dengan KKKS maupun dengan BUMN sesama pembeli gas, agar diperoleh alokasi yang besar sesuai kemampuannya.
"Kami siap mengawal kepentingan BUMD Migas, sepanjang ada kemampuan dan sesuai regulasi yang berlaku,” kata Adam yang berasal dari Fraksi Golkar tersebut.
Sementara itu, Martin Hasugian dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan panjang lebar mengenai tata cara, regulasi, peran dan porsi daerah terhadap sektor migas.
“Pemerintah akan terus berusaha menguatkan sektor migas karena kontribusinya terhadap APBN dan PAD cukup besar. Target produksi minyak bumi satu juta barel per hari akan terus diwujudkan,” kata Martin.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
"Bahkan daerah melalui BUMD Migas boleh berperan sebagai operator jika memiliki kemampuan yang kuat. Termasuk alokasi migas oleh KKKS ke BUMD Migas, boleh saja dalam jumlah besar sepanjang memiliki kemampuan dan infrastruktur yang memadai," kata Bambang Haryadi saat diskusi panel bertajuk “Peran BUMD Migas terhadap ekonomi Jatim” yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur, di Surabaya, Senin.
Lebih lanjut, anggota DPR dari Fraksi Gerindra tersebut mengatakan prinsipnya perolehan daerah dari sektor migas harus terus-menerus ditingkatkan, sesuai kapasitas dan regulasi yang berlaku.
Guru Besar Bidang Ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Imron Mawardi mengatakan perlu penguatan BUMD Migas di sektor hulu maupun hilir sepanjang memiliki kemampuan.
"Belum semua WK migas yang beroperasi di Jatim telah memberikan PI (Participating Interest) kepada BUMD, sehingga perlu ada penekanan dari Kepala Daerah sebagai pemilik wilayah,” katanya.
Memang, kata Imron Mawardi, hulu migas merupakan sektor padat modal. Tapi prinsipnya, jangan sampai PI yang diberikan ke daerah skalanya berada di bawah kemampuannya. Begitu juga alokasi migas, perlu diutamakan untuk memberikan sesuai kemampuannya.
Imron menyinggung soal kemampuan Pemprov Riau menegosiasikan jatah PI blok Rokan yang mencapai 10 persen. Juga Pemprov Kalimantan Timur yang mendapat alokasi 10 persen dari Blok Mahakam.
“Prinsipnya sepanjang daerah mampu, berikan sesuai kemampuannya. Begitu juga untuk alokasi migas di sektor hilir," katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Jatim Adam Rusydi secara agak khusus menyatakan siap membantu negosiasikan alokasi gas untuk BUMD Migas dengan KKKS maupun dengan BUMN sesama pembeli gas, agar diperoleh alokasi yang besar sesuai kemampuannya.
"Kami siap mengawal kepentingan BUMD Migas, sepanjang ada kemampuan dan sesuai regulasi yang berlaku,” kata Adam yang berasal dari Fraksi Golkar tersebut.
Sementara itu, Martin Hasugian dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan panjang lebar mengenai tata cara, regulasi, peran dan porsi daerah terhadap sektor migas.
“Pemerintah akan terus berusaha menguatkan sektor migas karena kontribusinya terhadap APBN dan PAD cukup besar. Target produksi minyak bumi satu juta barel per hari akan terus diwujudkan,” kata Martin.
Editor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024