Pj Wali Kota Mojokerto Ali Kuncoro bersama dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto serta Bawaslu Kota Mojokerto mengkampanyekan hajar "serangan fajar" kepada RT dan RW menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah di kota setempat.
Ia menegaskan, dalam Pilkada 27 November 2024 agar memilih pemimpin bukan berdasarkan uang tapi mengedepankan kompetensi, ide, sikap dan konsep yang diusung oleh calon agar terpilih pemimpin yang berintegritas sebagaimana tagline yang digaungkan KPK RI Hajar Serangan Fajar untuk memerangi korupsi.
"Apa yang kita lakukan ini bagian untuk menciptakan peradaban pada masa yang akan datang. Pemimpin punya kewenangan, bisa bikin kebijakan, kalau salah memilih Kota Mojokerto yang sudah on the track akan menjadi turun, jadi jangan dipilih karena uang, pilihlah yang betul-betul membawa Kota Mojokerto maju ke depan," kata pria yang akrab disapa Mas Pj ini di Kota Mojokerto, Minggu.
Ia menggambarkan bahwa bangsa Indonesia akan mengalami bonus demografi pada 2030 di mana seiring bertambahnya jumlah penduduk juga semakin kompleks masalah yang dihadapi, seperti kebutuhan pangan, kebutuhan tempat tinggal dan lapangan pekerjaan.
Oleh karenanya ia mengimbau agar memilih pemimpin yang memiliki kebijakan yang memperhatikan masalah-masalah yang akan terjadi pada masa yang akan datang.
"Jangan pilih pemimpin karena duitnya, tapi pilih pemimpin karena gagasan, karena visinya, karena idenya, karena janji atau komitmennya membikin kebijakan-kebijakan keberlanjutan yang pro terhadap permasalahan yang ada di masyarakat," kata Mas Pj.
Ia menjelaskan, dalam pelaksanaan Pilkada ini pemerintah telah mengeluarkan anggaran yang cukup besar. Sehingga, semua yang memiliki hak pilih harus menggunakan hak pilihnya.
"RT RW harus pro aktif, warga yang tidak bisa memilih karena sakit kalau memungkinkan harus dibonceng, dibawa ke TPS, semua yang punya hak suara sebisa mungkin harus memberikan hak suara," ucapnya.
Ia mengimbau agar iklim di Kota Mojokerto yang sudah kondusif jangan tercerai berai hanya karena perbedaan pilihan dalam Pilkada.
"Sudah ada dua pasang calon silahkan dipilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang layak. Pesan saya yang penting tetap guyup rukun, tidak perlu berdebat. Jangan sampai iklim yang sudah teduh ini gegeran perkoro (bertengkar masalah) Pilkada," katanya.
Ketua KPU Kota Mojokerto Usmuni menyampaikan rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dan rakyat harus memilih pemimpin yang mampu menyampaikan aspirasi bukan memilih karena uang karena dampak negatif yang akan terjadi dalam masyarakat akibat politik uang.
"Ada hukum pidana dan penjara, kedua menghasilkan manajemen pemerintahan yang korup dan ketiga akan merusak paradigma bangsa," tuturnya.
Ketua Bawaslu Kota Mojokerto Dian Pratmawati menerangkan berbagai hal bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi dalam Pilkada termasuk praktik politik uang. Oleh karenanya dirinya mengajak para ketua RT dan RW berpartisipasi mengawasi pelaksanaan Pilkada.
“Bawaslu tidak bisa sendiri hanya 3 orang, 9 orang di masing-masing kecamatan, dan di kelurahan ada 18 tanpa masyarakat kami tidak akan bisa. Harapan kami setidaknya anda ini menjadi informan, agen perubahan ketika ada informasi yang melanggar,” kata Dian.
Dalam pelaksanaan Pilkada Serentak sebagaimana yang telah tercantum dalam DPT KPU Kota Mojokerto terdapat 105.313 orang pemilih aktif yang akan memberikan suara di 192 TPS se-Kota Mojokerto.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
Ia menegaskan, dalam Pilkada 27 November 2024 agar memilih pemimpin bukan berdasarkan uang tapi mengedepankan kompetensi, ide, sikap dan konsep yang diusung oleh calon agar terpilih pemimpin yang berintegritas sebagaimana tagline yang digaungkan KPK RI Hajar Serangan Fajar untuk memerangi korupsi.
"Apa yang kita lakukan ini bagian untuk menciptakan peradaban pada masa yang akan datang. Pemimpin punya kewenangan, bisa bikin kebijakan, kalau salah memilih Kota Mojokerto yang sudah on the track akan menjadi turun, jadi jangan dipilih karena uang, pilihlah yang betul-betul membawa Kota Mojokerto maju ke depan," kata pria yang akrab disapa Mas Pj ini di Kota Mojokerto, Minggu.
Ia menggambarkan bahwa bangsa Indonesia akan mengalami bonus demografi pada 2030 di mana seiring bertambahnya jumlah penduduk juga semakin kompleks masalah yang dihadapi, seperti kebutuhan pangan, kebutuhan tempat tinggal dan lapangan pekerjaan.
Oleh karenanya ia mengimbau agar memilih pemimpin yang memiliki kebijakan yang memperhatikan masalah-masalah yang akan terjadi pada masa yang akan datang.
"Jangan pilih pemimpin karena duitnya, tapi pilih pemimpin karena gagasan, karena visinya, karena idenya, karena janji atau komitmennya membikin kebijakan-kebijakan keberlanjutan yang pro terhadap permasalahan yang ada di masyarakat," kata Mas Pj.
Ia menjelaskan, dalam pelaksanaan Pilkada ini pemerintah telah mengeluarkan anggaran yang cukup besar. Sehingga, semua yang memiliki hak pilih harus menggunakan hak pilihnya.
"RT RW harus pro aktif, warga yang tidak bisa memilih karena sakit kalau memungkinkan harus dibonceng, dibawa ke TPS, semua yang punya hak suara sebisa mungkin harus memberikan hak suara," ucapnya.
Ia mengimbau agar iklim di Kota Mojokerto yang sudah kondusif jangan tercerai berai hanya karena perbedaan pilihan dalam Pilkada.
"Sudah ada dua pasang calon silahkan dipilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang layak. Pesan saya yang penting tetap guyup rukun, tidak perlu berdebat. Jangan sampai iklim yang sudah teduh ini gegeran perkoro (bertengkar masalah) Pilkada," katanya.
Ketua KPU Kota Mojokerto Usmuni menyampaikan rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dan rakyat harus memilih pemimpin yang mampu menyampaikan aspirasi bukan memilih karena uang karena dampak negatif yang akan terjadi dalam masyarakat akibat politik uang.
"Ada hukum pidana dan penjara, kedua menghasilkan manajemen pemerintahan yang korup dan ketiga akan merusak paradigma bangsa," tuturnya.
Ketua Bawaslu Kota Mojokerto Dian Pratmawati menerangkan berbagai hal bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi dalam Pilkada termasuk praktik politik uang. Oleh karenanya dirinya mengajak para ketua RT dan RW berpartisipasi mengawasi pelaksanaan Pilkada.
“Bawaslu tidak bisa sendiri hanya 3 orang, 9 orang di masing-masing kecamatan, dan di kelurahan ada 18 tanpa masyarakat kami tidak akan bisa. Harapan kami setidaknya anda ini menjadi informan, agen perubahan ketika ada informasi yang melanggar,” kata Dian.
Dalam pelaksanaan Pilkada Serentak sebagaimana yang telah tercantum dalam DPT KPU Kota Mojokerto terdapat 105.313 orang pemilih aktif yang akan memberikan suara di 192 TPS se-Kota Mojokerto.
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024