Surabaya - Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar mengkritisi kebijakan pemerintah tentang impor beras meski di Indonesia diyakini masih surplus. "Kenyataannya kan masih seperti itu. Ini berarti pemerintah tidak memiliki sifat melindungi terhadap produk beras lokal," ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar Wilayah Jatim, Jabar dan DI Yogyakarta, Firman Soebagyo, kepada wartawan di Surabaya, Selasa. Menurut dia, akibat mendatangkan beras dari luar negeri maka hasil panen petani lokal banyak yang tidak terserap ke gudang-gudang Bulog. Ini karena peranan Bulog yang tidak lagi strategis dalam mengendalikan kebutuhan beras maupun gabah. "Kalau ini dibiarkan maka peran Bulog sebagai pengaman stok pangan tidak tercapai. Karena itu juga tidak sedikit kepala daerah harus mengawal sendiri untuk melindungi produk lokal dan menjaga stok pangan," katanya. Secara pribadi, Deputi Kementerian Perikanan dan Kelautan tersebut mengacungi jempol kepada Gubernur Jatim Soekarwo yang melarang impor holtikultura masuk wilayahnya. Pihaknya meminta anggota parlemen asal Golkar harus dan wajib mengawal ketat pelarangan impor beras. Tidak hanya itu saja, Firman juga menyesalkan kinerja pemerintah dalam mengawal kesejahteraan rakyat. Indikasinya, lanjut dia, angka kemiskinan rumah tangga sasaran tetap 17,5 juta dan pengangguran bertambah. Ketua Komisi IV DPR RI itu berpendapat, persoalan kemiskinan dan pengangguran tetap menjadi isu yang tidak pernah surut. "Angka kemiskinan masih tinggi dan persoalan tenaga kerja juga menjadi masalah serius di negeri ini. Kalau tidak segera dibenahi maka bisa merugikan bangsa ini sendiri," terang dia. Karena itulah pihaknya berharap pada Pemilu Presiden 2014 muncul pemimpin yang benar-benar menomorsatukan rakyatnya dan tidak memiliki kebijakan yang merugikan petani. "Kebijakan strategis sangat diperlukan untuk mengawal kesejahteraan rakyat. Hasil pertanian di Indonesia sangat berlimpah dan produk lokal tidak kalah dengan luar negeri," kata Firman. (*)

Pewarta:

Editor : Slamet Hadi Purnomo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2012