Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah saat ini fokus untuk memulihkan layanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2, sebelum mencari tahu penyebab utama serangan siber terhadap layanan itu.
"Persoalan ini harus kita dalami, pertama kita pulihkan dulu kan situasinya baru kita cari sebabnya, nah siapa yang harus disalahkan itu nanti," kata Wapres memberi keterangan pers usai menghadiri pembukaan Halaqah Pondok Pesantren (Ponpes) se-Jawa Timur (Jatim) di Pondok Pesantren Salaf Al Quran (PPSQ) Asy-Syadzili 1, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat.
Wapres mengatakan bahwa Pusat Data Nasional (PDN) dibentuk untuk menyatukan pusat-pusat data pemerintah pusat dan daerah agar tidak mudah diretas.
Baca juga: Wapres Ma'ruf Amin puji pengelolaan limbah terintegrasi di PIER-SIER
"Memang dulu pusat data itu dianggap bahwa di komunitas-komunitas, lembaga kita itu, itu mudah diretas sehingga disatukan menjadi pusat data nasional. Ternyata, ketika dipusatkan tuh, begitu diretas semua jadi kena semua. Jadi, ini tidak terpikirkan dulu bahwa ada kemungkinan peretasan segitu dahsyatnya," ucap Wapres.
Dalam kesempatan itu, Wapres juga menanggapi perihal adanya desakan agar Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengundurkan diri dari jabatannya pasca-kejadian tersebut.
"Saya kira kalau urusan ganti-mengganti itu urusan hak prerogatif Presiden," ujar Wapres.
Pada Senin (24/6), pemerintah melalui Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kemenkominfo mengidentifikasi sebanyak 211 instansi yang terdampak insiden serangan siber PDNS 2.
Lalu pada Selasa (25/6), teridentifikasi ada sebanyak 282 instansi yang terimbas insiden PDNS 2.
Namun, pada Rabu (26/6), tercatat sudah ada sebanyak 44 instansi yang siap untuk melakukan pemulihan data, sementara sisanya masih dalam proses. Dari semua itu, lima instansi telah melayani kembali masyarakat setelah melakukan migrasi data.
Menkominfo serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian sudah menjelaskan ke Komisi I DPR RI ihwal serangan siber terhadap PDNS 2.
Budi Arie menyebut tidak ada indikasi kebocoran data imbas gangguan serangan siber terhadap PDNS 2 di Surabaya.
"Tadi hasil rapat dengan Komisi I tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data," kata Budi Arie singkat dalam wawancara cegat setelah rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6) malam.
Budi Arie mengatakan upaya pemulihan PDNS 2 masih terus dilakukan. Kemenkominfo menargetkan pemulihan penuh terhadap PDNS 2 ditargetkan tuntas pada pertengahan Agustus 2024.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
"Persoalan ini harus kita dalami, pertama kita pulihkan dulu kan situasinya baru kita cari sebabnya, nah siapa yang harus disalahkan itu nanti," kata Wapres memberi keterangan pers usai menghadiri pembukaan Halaqah Pondok Pesantren (Ponpes) se-Jawa Timur (Jatim) di Pondok Pesantren Salaf Al Quran (PPSQ) Asy-Syadzili 1, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat.
Wapres mengatakan bahwa Pusat Data Nasional (PDN) dibentuk untuk menyatukan pusat-pusat data pemerintah pusat dan daerah agar tidak mudah diretas.
Baca juga: Wapres Ma'ruf Amin puji pengelolaan limbah terintegrasi di PIER-SIER
"Memang dulu pusat data itu dianggap bahwa di komunitas-komunitas, lembaga kita itu, itu mudah diretas sehingga disatukan menjadi pusat data nasional. Ternyata, ketika dipusatkan tuh, begitu diretas semua jadi kena semua. Jadi, ini tidak terpikirkan dulu bahwa ada kemungkinan peretasan segitu dahsyatnya," ucap Wapres.
Dalam kesempatan itu, Wapres juga menanggapi perihal adanya desakan agar Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengundurkan diri dari jabatannya pasca-kejadian tersebut.
"Saya kira kalau urusan ganti-mengganti itu urusan hak prerogatif Presiden," ujar Wapres.
Pada Senin (24/6), pemerintah melalui Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kemenkominfo mengidentifikasi sebanyak 211 instansi yang terdampak insiden serangan siber PDNS 2.
Lalu pada Selasa (25/6), teridentifikasi ada sebanyak 282 instansi yang terimbas insiden PDNS 2.
Namun, pada Rabu (26/6), tercatat sudah ada sebanyak 44 instansi yang siap untuk melakukan pemulihan data, sementara sisanya masih dalam proses. Dari semua itu, lima instansi telah melayani kembali masyarakat setelah melakukan migrasi data.
Menkominfo serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian sudah menjelaskan ke Komisi I DPR RI ihwal serangan siber terhadap PDNS 2.
Budi Arie menyebut tidak ada indikasi kebocoran data imbas gangguan serangan siber terhadap PDNS 2 di Surabaya.
"Tadi hasil rapat dengan Komisi I tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data," kata Budi Arie singkat dalam wawancara cegat setelah rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6) malam.
Budi Arie mengatakan upaya pemulihan PDNS 2 masih terus dilakukan. Kemenkominfo menargetkan pemulihan penuh terhadap PDNS 2 ditargetkan tuntas pada pertengahan Agustus 2024.
Editor : Taufik
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024