Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur (Jatim) Bobby Soemiarsono menyatakan pihaknya berupaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan dan aktivitas perekonomian, sehingga kesetaraan gender dapat terwujud.
“Terkait dengan pemberdayaan perempuan, Provinsi Jatim berkomitmen dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan terhadap pembangunan,” katanya dalam Rakornas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2024 di Surabaya, Jawa Timur, Senin.
Bobby menuturkan Pemprov Jatim mendorong keterlibatan perempuan dalam segala aspek lantaran pemberdayaan perempuan bukan sekadar isu nasional, melainkan menjadi perhatian serius dunia.
Dibutuhkan implementasi sejumlah intervensi melalui strategi dan pendekatan yang beragam untuk menanggulangi persoalan ini karena sampai sekarang perempuan masih menjadi kelompok masyarakat yang tertinggal di berbagai aspek pembangunan.
Baca juga: Pemprov Jatim apresiasi UMKM ikut pameran internasional
Salah satu sasaran peningkatan pemberdayaan yang dilakukan Pemprov Jatim adalah melalui Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (GASPOL) yakni kegiatan pembelajaran bagi pemberdayaan perempuan mulai dari bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, dan budaya.
Inovasi GASPOL tersebut bahkan sudah direplikasi oleh Pemerintah Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Malang Raya.
Bobby menjelaskan pemberdayaan perempuan ojek online ini di antaranya dengan pemberian pelatihan bela diri yang bekerja sama dengan Jujitsu Indonesia, sehingga perempuan yang rentan saat melaksanakan tugasnya sebagai ojek online dapat terlindungi secara mandiri.
“Ini mudah untuk direplikasi provinsi lain, bisa bekerja sama entah dengan asosiasi atau kepengurusan, dengan silat, karate, dan lain-lain, karena ini memberikan dampak positif bagi perempuan ojek online,” katanya.
Tak hanya itu Pemprov Jatim melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) mengatur jam kerja perempuan yang bekerja sebagai pengemudi ojek online yaitu maksimal pukul 21.00 WIB untuk menjamin keamanan mereka.
“Secara sistem bagaimana perempuan ojek online ini jam kerjanya tidak di jam rawan yaitu maksimal jam 9 malam, sehingga setelah melampaui itu mereka tidak bekerja sehingga melindungi mereka,” kata Bobby.
Upaya Pemprov Jatim mulai terlihat yakni dari angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang tinggi dan secara konsisten berada di atas capaian nasional pada periode 2020-2022.
Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), capaian kinerja kesetaraan gender Jatim pada 2022 mencetak angka 92,08, sementara angka nasional berada di 91,63. Angka tersebut meningkat dari 2021 yang sebanyak 0,41, sementara peningkatan IPG nasional naik sebanyak 0,36 poin.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
“Terkait dengan pemberdayaan perempuan, Provinsi Jatim berkomitmen dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan terhadap pembangunan,” katanya dalam Rakornas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2024 di Surabaya, Jawa Timur, Senin.
Bobby menuturkan Pemprov Jatim mendorong keterlibatan perempuan dalam segala aspek lantaran pemberdayaan perempuan bukan sekadar isu nasional, melainkan menjadi perhatian serius dunia.
Dibutuhkan implementasi sejumlah intervensi melalui strategi dan pendekatan yang beragam untuk menanggulangi persoalan ini karena sampai sekarang perempuan masih menjadi kelompok masyarakat yang tertinggal di berbagai aspek pembangunan.
Baca juga: Pemprov Jatim apresiasi UMKM ikut pameran internasional
Salah satu sasaran peningkatan pemberdayaan yang dilakukan Pemprov Jatim adalah melalui Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online (GASPOL) yakni kegiatan pembelajaran bagi pemberdayaan perempuan mulai dari bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, dan budaya.
Inovasi GASPOL tersebut bahkan sudah direplikasi oleh Pemerintah Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Malang Raya.
Bobby menjelaskan pemberdayaan perempuan ojek online ini di antaranya dengan pemberian pelatihan bela diri yang bekerja sama dengan Jujitsu Indonesia, sehingga perempuan yang rentan saat melaksanakan tugasnya sebagai ojek online dapat terlindungi secara mandiri.
“Ini mudah untuk direplikasi provinsi lain, bisa bekerja sama entah dengan asosiasi atau kepengurusan, dengan silat, karate, dan lain-lain, karena ini memberikan dampak positif bagi perempuan ojek online,” katanya.
Tak hanya itu Pemprov Jatim melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) mengatur jam kerja perempuan yang bekerja sebagai pengemudi ojek online yaitu maksimal pukul 21.00 WIB untuk menjamin keamanan mereka.
“Secara sistem bagaimana perempuan ojek online ini jam kerjanya tidak di jam rawan yaitu maksimal jam 9 malam, sehingga setelah melampaui itu mereka tidak bekerja sehingga melindungi mereka,” kata Bobby.
Upaya Pemprov Jatim mulai terlihat yakni dari angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang tinggi dan secara konsisten berada di atas capaian nasional pada periode 2020-2022.
Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), capaian kinerja kesetaraan gender Jatim pada 2022 mencetak angka 92,08, sementara angka nasional berada di 91,63. Angka tersebut meningkat dari 2021 yang sebanyak 0,41, sementara peningkatan IPG nasional naik sebanyak 0,36 poin.
Editor : Taufik
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024