Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menegaskan bahwa Komisi Yudisial (KY) memegang peran penting untuk menjamin masa depan sistem peradilan di Indonesia yang berkualitas, bersih, efektif, dan efisien.
"Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang mandiri dalam menjalankan fungsi pengawasan eksternal kekuasaan kehakiman. Untuk itu, Komisi Yudisial memegang peran penting untuk menjamin masa depan sistem peradilan di Indonesia yang berkualitas, bersih, efektif, dan efisien," kata Wapres saat memberi sambutan pada acara "Penyampaian Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2023" yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa.
Kendati demikian, Wapres juga menekankan kewenangan KY tidak bersifat otoritatif karena melibatkan otoritas lembaga pengawas internal peradilan, yaitu Mahkamah Agung (MA).
"Untuk itu, kerja sama yang baik dengan Mahkamah Agung menjadi penting," ujarnya.
Dalam konteks kolaborasi tersebut, Wapres meminta KY juga mesti memperkuat kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya seperti akademisi dan lembaga kemasyarakatan guna mengefektifkan pengawasan terhadap hakim dan memperluas partisipasi masyarakat.
Baca juga: Ma'ruf Amin: Ramadhan jadi madrasah bagi umat Islam
Sementara dari aspek kelembagaan, jumlah hakim di Indonesia belum berimbang dengan terbatasnya jumlah sumber daya manusia (SDM) yang membidangi pengawasan terhadap etika hakim.
"Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawasan masih membutuhkan perhatian bersama, sedangkan dalam konteks penguatan kelembagaan, pemanfaatan teknologi informasi juga diperlukan untuk memecahkan problem keterbatasan SDM guna menjalankan fungsi pelayanan publik secara efektif dan merata," katanya.
Untuk itu, Wapres mengimbau KY terus mengembangkan dan memperbarui pelayanan digital untuk publik agar layanan semakin efektif dan merata.
"Terakhir, peningkatan literasi bagi para hakim dan masyarakat mengenai sistem peradilan yang merdeka, bersih, efektif, dan efisien perlu untuk terus diupayakan," ucap Wapres.
Ketua KY Amzulian Rifai menyampaikan bahwa keberadaan penghubung daerah memegang peran penting dalam memastikan keberhasilan pemantauan proses peradilan yang baik dan adil. Oleh karena itu, kerja sama dengan perwakilan daerah diharapkan dapat terus terjalin dengan baik, dan juga merupakan bentuk komitmen KY dalam mewujudkan peradilan berkualitas di Indonesia.
"Keberadaan KY dan penghubungnya di daerah penting untuk menjaga integritas. KY komitmen meningkatkan kualitas dan integritas hakim," kata Amzulian.
Turut hadir dalam acara itu, yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Wakil Ketua KY Siti Nurdjanah, dan para wakil anggota KY.
Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi serta Staf Khusus Wapres Bidang Hukum Satya Arinanto.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
"Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang mandiri dalam menjalankan fungsi pengawasan eksternal kekuasaan kehakiman. Untuk itu, Komisi Yudisial memegang peran penting untuk menjamin masa depan sistem peradilan di Indonesia yang berkualitas, bersih, efektif, dan efisien," kata Wapres saat memberi sambutan pada acara "Penyampaian Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2023" yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa.
Kendati demikian, Wapres juga menekankan kewenangan KY tidak bersifat otoritatif karena melibatkan otoritas lembaga pengawas internal peradilan, yaitu Mahkamah Agung (MA).
"Untuk itu, kerja sama yang baik dengan Mahkamah Agung menjadi penting," ujarnya.
Dalam konteks kolaborasi tersebut, Wapres meminta KY juga mesti memperkuat kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya seperti akademisi dan lembaga kemasyarakatan guna mengefektifkan pengawasan terhadap hakim dan memperluas partisipasi masyarakat.
Baca juga: Ma'ruf Amin: Ramadhan jadi madrasah bagi umat Islam
Sementara dari aspek kelembagaan, jumlah hakim di Indonesia belum berimbang dengan terbatasnya jumlah sumber daya manusia (SDM) yang membidangi pengawasan terhadap etika hakim.
"Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawasan masih membutuhkan perhatian bersama, sedangkan dalam konteks penguatan kelembagaan, pemanfaatan teknologi informasi juga diperlukan untuk memecahkan problem keterbatasan SDM guna menjalankan fungsi pelayanan publik secara efektif dan merata," katanya.
Untuk itu, Wapres mengimbau KY terus mengembangkan dan memperbarui pelayanan digital untuk publik agar layanan semakin efektif dan merata.
"Terakhir, peningkatan literasi bagi para hakim dan masyarakat mengenai sistem peradilan yang merdeka, bersih, efektif, dan efisien perlu untuk terus diupayakan," ucap Wapres.
Ketua KY Amzulian Rifai menyampaikan bahwa keberadaan penghubung daerah memegang peran penting dalam memastikan keberhasilan pemantauan proses peradilan yang baik dan adil. Oleh karena itu, kerja sama dengan perwakilan daerah diharapkan dapat terus terjalin dengan baik, dan juga merupakan bentuk komitmen KY dalam mewujudkan peradilan berkualitas di Indonesia.
"Keberadaan KY dan penghubungnya di daerah penting untuk menjaga integritas. KY komitmen meningkatkan kualitas dan integritas hakim," kata Amzulian.
Turut hadir dalam acara itu, yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Wakil Ketua KY Siti Nurdjanah, dan para wakil anggota KY.
Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi serta Staf Khusus Wapres Bidang Hukum Satya Arinanto.
Editor : Taufik
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024