Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan tentang kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dengan World Bank untuk Program Percepatan Reforma Agraria (PPRA).
“Kami ingin bagaimana implementasi pertanahan dan tata ruang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Tentu kita ingin implementasi yang pro lingkungan dan responsif terhadap perubahan iklim,” ujar AHY di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, program utama dari kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan World Bank ini adalah Program Percepatan Reforma Agraria (PPRA). Pada dasarnya, PPRA ini bertujuan meningkatkan capaian pendaftaran tanah dan administrasi pertanahan untuk mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah.
Percepatan program tersebut diupayakan dengan berbagai cara. Program PPRA juga melibatkan masyarakat yang telah diberi pelatihan sebagai pengumpul data pertanahan (Puldatan). Di samping itu, Kementerian ATR/BPN pun terus fokus menjalankan transformasi digital.
AHY mengatakan, PPRA sudah berlangsung di 10 provinsi. Kesepuluh provinsi tersebut meliputi Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Baca juga: AHY: Setiap jengkal tanah harus dipertahankan
Sementara itu, World Bank Country Director for Indonesia and Timor Leste Satu Kahkonen mengatakan bahwa kerja sama World Bank dengan Pemerintah RI bisa disebut amat sukses dengan capaian hasil yang begitu signifikan.
Ia mendukung inisiasi Kementerian ATR/BPN untuk menerapkan implementasi pertanahan dan tata ruang yang lebih pro lingkungan.
“Hal ini bisa dimulai dari bisnis prosesnya. Bisnis proses apa yang dapat dilakukan yang berhubungan dengan dukungan kepada penanganan perubahan iklim,” kata Satu Kahkonen.
Land Tenure Specialist dari World Bank Willem Egbert van der Muur juga mengapresiasi kinerja Kementerian ATR/BPN dalam PPRA. Ia menyebut, World Bank tak hanya terus memperkuat kerja sama untuk capaian program saat ini, namun juga untuk program-program mendatang.
“Seperti halnya jika kita bicara soal Online Single Submission (OSS), sebuah sistem perizinan berusaha, itu berhubungan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di bawah kewenangan Kementerian ATR/BPN. RDTR ini erat kaitannya dalam hal investasi. Oleh karena itu, tak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, kita dapat menambahkan nilai tambah upaya dalam pertimbangan perubahan iklim,” ujar Willem.
Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan pertemuan dengan beberapa perwakilan World Bank di Jakarta. Pertemuan ini membahas pelaksanaan program yang telah berjalan serta potensi kerja sama antara kedua pihak, khususnya dalam capaian Reforma Agraria.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
“Kami ingin bagaimana implementasi pertanahan dan tata ruang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Tentu kita ingin implementasi yang pro lingkungan dan responsif terhadap perubahan iklim,” ujar AHY di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, program utama dari kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan World Bank ini adalah Program Percepatan Reforma Agraria (PPRA). Pada dasarnya, PPRA ini bertujuan meningkatkan capaian pendaftaran tanah dan administrasi pertanahan untuk mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah.
Percepatan program tersebut diupayakan dengan berbagai cara. Program PPRA juga melibatkan masyarakat yang telah diberi pelatihan sebagai pengumpul data pertanahan (Puldatan). Di samping itu, Kementerian ATR/BPN pun terus fokus menjalankan transformasi digital.
AHY mengatakan, PPRA sudah berlangsung di 10 provinsi. Kesepuluh provinsi tersebut meliputi Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Baca juga: AHY: Setiap jengkal tanah harus dipertahankan
Sementara itu, World Bank Country Director for Indonesia and Timor Leste Satu Kahkonen mengatakan bahwa kerja sama World Bank dengan Pemerintah RI bisa disebut amat sukses dengan capaian hasil yang begitu signifikan.
Ia mendukung inisiasi Kementerian ATR/BPN untuk menerapkan implementasi pertanahan dan tata ruang yang lebih pro lingkungan.
“Hal ini bisa dimulai dari bisnis prosesnya. Bisnis proses apa yang dapat dilakukan yang berhubungan dengan dukungan kepada penanganan perubahan iklim,” kata Satu Kahkonen.
Land Tenure Specialist dari World Bank Willem Egbert van der Muur juga mengapresiasi kinerja Kementerian ATR/BPN dalam PPRA. Ia menyebut, World Bank tak hanya terus memperkuat kerja sama untuk capaian program saat ini, namun juga untuk program-program mendatang.
“Seperti halnya jika kita bicara soal Online Single Submission (OSS), sebuah sistem perizinan berusaha, itu berhubungan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di bawah kewenangan Kementerian ATR/BPN. RDTR ini erat kaitannya dalam hal investasi. Oleh karena itu, tak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, kita dapat menambahkan nilai tambah upaya dalam pertimbangan perubahan iklim,” ujar Willem.
Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan pertemuan dengan beberapa perwakilan World Bank di Jakarta. Pertemuan ini membahas pelaksanaan program yang telah berjalan serta potensi kerja sama antara kedua pihak, khususnya dalam capaian Reforma Agraria.
Editor : Taufik
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024