Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengharapkan kelanjutan dukungan dari 38 negara anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) setelah disetujuinya tahap aksesi.
Keinginan mencapai keanggotaan "klub negara maju" itu didorong dengan fokus Indonesia saat ini dalam peningkatan produktivitas dan daya saing internasional guna memacu kualitas pertumbuhan ekonomi nasional ke depan agar mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap).
“Banyak negara mengatakan keanggotaan Indonesia dalam OECD sangat diperlukan. Dengan menjadi anggota OECD, berbagai kebijakan regulasi di Indonesia yang dilakukan akan setara level dengan 38 negara yang tentunya akan menjadi kemudahan bagi negara tersebut untuk melakukan investasi, perdagangan karena punya komitmen dan standar best practice yang sama,” kata Airlangga di Jakarta, Rabu (28/2).
Dalam sesi Diskusi Aksesi Indonesia bersama para delegasi negara anggota OECD, Menko Airlangga juga menyampaikan harapannya agar tahapan aksesi hanya akan memakan waktu dua hingga tiga tahun saja.
“Ini adalah peristiwa penting bagi anggota dan mitra OECD. Sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang diundang untuk membuka diskusi aksesi OECD dan ekonomi terbesar di kawasan dengan pertumbuhan tercepat di dunia," ujarnya.
Baca juga: Golkar: Jokowi dapat peran di pemerintahan jika Prabowo-Gibran menang
Menurut Airlangga, kerja sama internasional menjadi salah satu sektor yang memainkan peran penting dalam memberikan peta jalan yang komprehensif untuk mendorong terwujudnya transisi dan transformasi ekonomi menuju Visi Indonesia Emas 2045.
Dalam kesempatan tersebut, 30 perwakilan negara anggota OECD yang hadir dalam sesi diskusi aksesi turut menyampaikan dukungan bagi Indonesia terhadap proses diskusi aksesi yang akan berlangsung.
Memiliki modalitas sebagai negara demokrasi yang besar, ekonomi yang stabil, dan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik, sejumlah negara anggota optimis bahwa Indonesia mampu menjadi keanggotaan penuh OECD.
Selain itu, perwakilan negara anggota juga meyakini bahwa proses aksesi akan membawa dampak positif bagi kedua belah pihak, terutama bagi Indonesia sebagai fundamental mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045.
“Saya mengucapkan selamat untuk Indonesia, untuk permulaan pembukaan proses diskusi aksesi ini, dan ini luar biasa karena menjadi rekor keputusan diskusi aksesi yang relatif cepat, dalam tujuh bulan saja,” tutur Duta Besar Britania Raya (UK) untuk Indonesia Dominic Jermey.
Dengan referensi kebijakan dan standar luas di berbagai sektor yang dimiliki OECD, proses aksesi Indonesia diharapkan mampu mendukung reformasi struktural yang berkelanjutan di Indonesia, serta mendukung penyempurnaan kebijakan dan regulasi sesuai referensi yang unggul.
Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury juga menyampaikan bahwa penyesuaian standar dan kebijakan juga akan berpengaruh pada peningkatan tingkat kepercayaan global, peningkatan perdagangan dan investasi, terutama terhadap kolaborasi teknologi dan inovasi, membuka akses pasar bagi ekspor dalam negeri, meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, lapangan kerja dan infrastruktur.
"Ini menjadikan OECD juga semakin relevan. Kami dari Kementerian Luar Negeri tentunya akan ikut mendukung aksesi tersebut dan juga bahwa selama ini, Indonesia sudah punya komitmen yang tinggi dalam hal mendorong transformasi dan reformasi," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
Keinginan mencapai keanggotaan "klub negara maju" itu didorong dengan fokus Indonesia saat ini dalam peningkatan produktivitas dan daya saing internasional guna memacu kualitas pertumbuhan ekonomi nasional ke depan agar mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap).
“Banyak negara mengatakan keanggotaan Indonesia dalam OECD sangat diperlukan. Dengan menjadi anggota OECD, berbagai kebijakan regulasi di Indonesia yang dilakukan akan setara level dengan 38 negara yang tentunya akan menjadi kemudahan bagi negara tersebut untuk melakukan investasi, perdagangan karena punya komitmen dan standar best practice yang sama,” kata Airlangga di Jakarta, Rabu (28/2).
Dalam sesi Diskusi Aksesi Indonesia bersama para delegasi negara anggota OECD, Menko Airlangga juga menyampaikan harapannya agar tahapan aksesi hanya akan memakan waktu dua hingga tiga tahun saja.
“Ini adalah peristiwa penting bagi anggota dan mitra OECD. Sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang diundang untuk membuka diskusi aksesi OECD dan ekonomi terbesar di kawasan dengan pertumbuhan tercepat di dunia," ujarnya.
Baca juga: Golkar: Jokowi dapat peran di pemerintahan jika Prabowo-Gibran menang
Menurut Airlangga, kerja sama internasional menjadi salah satu sektor yang memainkan peran penting dalam memberikan peta jalan yang komprehensif untuk mendorong terwujudnya transisi dan transformasi ekonomi menuju Visi Indonesia Emas 2045.
Dalam kesempatan tersebut, 30 perwakilan negara anggota OECD yang hadir dalam sesi diskusi aksesi turut menyampaikan dukungan bagi Indonesia terhadap proses diskusi aksesi yang akan berlangsung.
Memiliki modalitas sebagai negara demokrasi yang besar, ekonomi yang stabil, dan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik, sejumlah negara anggota optimis bahwa Indonesia mampu menjadi keanggotaan penuh OECD.
Selain itu, perwakilan negara anggota juga meyakini bahwa proses aksesi akan membawa dampak positif bagi kedua belah pihak, terutama bagi Indonesia sebagai fundamental mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045.
“Saya mengucapkan selamat untuk Indonesia, untuk permulaan pembukaan proses diskusi aksesi ini, dan ini luar biasa karena menjadi rekor keputusan diskusi aksesi yang relatif cepat, dalam tujuh bulan saja,” tutur Duta Besar Britania Raya (UK) untuk Indonesia Dominic Jermey.
Dengan referensi kebijakan dan standar luas di berbagai sektor yang dimiliki OECD, proses aksesi Indonesia diharapkan mampu mendukung reformasi struktural yang berkelanjutan di Indonesia, serta mendukung penyempurnaan kebijakan dan regulasi sesuai referensi yang unggul.
Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury juga menyampaikan bahwa penyesuaian standar dan kebijakan juga akan berpengaruh pada peningkatan tingkat kepercayaan global, peningkatan perdagangan dan investasi, terutama terhadap kolaborasi teknologi dan inovasi, membuka akses pasar bagi ekspor dalam negeri, meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, lapangan kerja dan infrastruktur.
"Ini menjadikan OECD juga semakin relevan. Kami dari Kementerian Luar Negeri tentunya akan ikut mendukung aksesi tersebut dan juga bahwa selama ini, Indonesia sudah punya komitmen yang tinggi dalam hal mendorong transformasi dan reformasi," pungkasnya.
Editor : Taufik
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024