Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, mengungkapkan lebih dari 50 persen perusahaan di kota itu belum mengesahkan peraturan perusahaan ke pemerintah kota setempat.
Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Dinkop UMTK) Kota Kediri Bambang Priambodo di Kediri, Kamis, mengemukakan data Dinkop UMTK Kota Kediri tahun 2023 terdapat 481 perusahaan yang ada di kota itu, dengan rincian 110 perusahaan yang mengesahkan peraturan perusahaan baru dan perpanjangan, serta 68 perusahaan yang melaksanakan pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).
"Ini artinya ada 50 persen lebih yang belum memiliki atau mengesahkan peraturan perusahaan. Untuk itu, saya berharap perusahaan yang belum memiliki atau melakukan pengesahan peraturan perusahaan segera membuat sesuai Undang – Undang Tenaga Kerja," katanya.
Pihaknya juga menekankan pentingnya peraturan perusahaan dalam keberlangsungan usaha serta menciptakan ketenangan dalam bekerja, sehingga mampu meningkatkan produktivitas usaha.
"Kami tekankan kepada semua perusahaan yang belum mendaftarkan peraturan perusahaan segera mendaftar dan untuk peraturan perusahaan yang sudah kedaluwarsa segera diperbarui. Ini penting guna menciptakan ketenangan dalam bekerja, sehingga lebih produktif," ujar dia.
Baca juga: Pemkot Kediri bawa IKM unggulan ikut pameran Inacraft 2024
Ia menambahkan dengan mengesahkan peraturan perusahaan, akan memberi dampak positif pada sisi hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan, serta semakin mempertegas dan memperjelas hak serta kewajiban perusahaan dan pekerja.
Bambang meminta agar semua perusahaan mengikutsertakan semua karyawannya dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Ia mengingatkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan. Dalam Perpres diamanatkan bahwa semua perusahaan yang memiliki informasi terkait lowongan pekerjaan wajib melaporkannya ke Dinkop UMTK Kota Kediri.
Sementara itu, Perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Himawan Pradono yang hadir di Kediri mengungkapkan bahwa UU Nomor 13 Tahun 2003 telah mengatur secara lengkap tentang ketenagakerjaan.
Ia menjelaskan peraturan perusahaan yang di antaranya harus ada beberapa poin, seperti hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban pekerja, syarat kerja, tata tertib perusahaan, jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan, dan hal-hal yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan.
"Dengan menetapkan peraturan perusahaan, pastinya bisa menjamin hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pelaksanaan hubungan kerja, meningkatkan produktivitas dan kemajuan perusahaan, peningkatan kesejahteraan pekerja serta ketenangan bekerja," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Dinkop UMTK) Kota Kediri Bambang Priambodo di Kediri, Kamis, mengemukakan data Dinkop UMTK Kota Kediri tahun 2023 terdapat 481 perusahaan yang ada di kota itu, dengan rincian 110 perusahaan yang mengesahkan peraturan perusahaan baru dan perpanjangan, serta 68 perusahaan yang melaksanakan pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).
"Ini artinya ada 50 persen lebih yang belum memiliki atau mengesahkan peraturan perusahaan. Untuk itu, saya berharap perusahaan yang belum memiliki atau melakukan pengesahan peraturan perusahaan segera membuat sesuai Undang – Undang Tenaga Kerja," katanya.
Pihaknya juga menekankan pentingnya peraturan perusahaan dalam keberlangsungan usaha serta menciptakan ketenangan dalam bekerja, sehingga mampu meningkatkan produktivitas usaha.
"Kami tekankan kepada semua perusahaan yang belum mendaftarkan peraturan perusahaan segera mendaftar dan untuk peraturan perusahaan yang sudah kedaluwarsa segera diperbarui. Ini penting guna menciptakan ketenangan dalam bekerja, sehingga lebih produktif," ujar dia.
Baca juga: Pemkot Kediri bawa IKM unggulan ikut pameran Inacraft 2024
Ia menambahkan dengan mengesahkan peraturan perusahaan, akan memberi dampak positif pada sisi hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan, serta semakin mempertegas dan memperjelas hak serta kewajiban perusahaan dan pekerja.
Bambang meminta agar semua perusahaan mengikutsertakan semua karyawannya dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Ia mengingatkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan. Dalam Perpres diamanatkan bahwa semua perusahaan yang memiliki informasi terkait lowongan pekerjaan wajib melaporkannya ke Dinkop UMTK Kota Kediri.
Sementara itu, Perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Himawan Pradono yang hadir di Kediri mengungkapkan bahwa UU Nomor 13 Tahun 2003 telah mengatur secara lengkap tentang ketenagakerjaan.
Ia menjelaskan peraturan perusahaan yang di antaranya harus ada beberapa poin, seperti hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban pekerja, syarat kerja, tata tertib perusahaan, jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan, dan hal-hal yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan.
"Dengan menetapkan peraturan perusahaan, pastinya bisa menjamin hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pelaksanaan hubungan kerja, meningkatkan produktivitas dan kemajuan perusahaan, peningkatan kesejahteraan pekerja serta ketenangan bekerja," kata dia.
Editor : Taufik
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024