Penjabat Wali Kota Mojokerto M Ali Kuncoro mengajak masyarakat untuk terus mengawal jalannya tahapan pemilu dengan tetap menjaga suasana yang guyup, rukun dan tertib sambil menunggu proses penghitungan suara selesai dilakukan.
"Alhamdulillah, proses pemungutan suara di Kota Mojokerto berjalan sangat lancar. Total ada 104.629 daftar pemilih tetap (DPT) menyalurkan suara di 394 tempat pemungutan suara (TPS). Pemungutan suara berjalan nyaris tanpa kendala yang berarti. Supaya semua proses berjalan lancar, kami imbau masyarakat untuk menunggu hasilnya dengan tetap menjaga keguyuban dan kerukunan," katanya.
Ia mengatakan pihaknya mengimbau masyarakat untuk menghormati dan saling menjaga suasana kondusif, sebab hasil resmi perhitungan suara nantinya tetap dari KPU.
"Biasanya yang sudah pegang data itu dari saksi ataupun internal. Nah, kita harus menahan diri, saling menjaga supaya Kota Mojokerto tetap adem ayem, serahkan proses dan tahapannya pada KPU," kata Mas Pj Wali Kota, sapaan akrabnya.
Guna mengevaluasi jalannya pemilu di Kota Mojokerto, pihaknya mengundang sejumlah tokoh untuk mendiskusikan pelaksanaan pemilu di tataran masyarakat dengan tujuan untuk mendengarkan masukan maupun saran dari tokoh masyarakat.
Salah satu pendapat disampaikan oleh Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Jatim Elsa Fifajanti. Ia mengatakan selama proses pemilu berlangsung, baik sebelum dan sesudah pencoblosan, tidak ada masalah yang menonjol.
"Saat pencoblosan, memang ada surat suara Pilpres yang kurang di beberapa TPS, tetapi langsung bisa diatasi oleh teman-teman KPPS," tutur ketua Panwaslu Kota Mojokerto periode 2017-2018.
Elsa menyatakan sebagai salah satu anggota Pemantau Pemilu yang telah terakreditasi oleh Bawaslu Jatim, saat ini proses rekapitulasi suara masih terus berlangsung di jajaran KPU. Masyarakat hendaknya sabar menunggu hasil rekapitulasi yang akan diumumkan oleh KPU.
"Kalau saat ini telah berseliweran hasil penghitungan suara, hendaknya semua menahan diri menunggu hasil resmi dari KPU. Demikian juga jika ada perbedaan hasil antara yang diberikan saksi partai politik atau sumber manapun, hendaknya tetap menunggu hasil rekapitulasi KPU Kota Mojokerto," ujarnya.
Sesuai informasi yang diterima pemantau JaDI, Elsa mengatakan rekapitulasi suara di tingkat KPU Kota akan berlangsung pada 26 Februari 2024.
"Kita tunggu pengumuman resmi dari KPU, siapa saja yang berhak menjadi anggota legislatif di Kota Mojokerto, sesuai hasil pemilu kemarin," katanya.
Terkait dengan penghitungan suara untuk Pilpres, tingkat provinsi, DPD serta DPR RI akan dilakukan secara berjenjang, mulai di KPU Provinsi hingga KPU RI. Elsa mengimbau semua pihak menahan diri dan bersabar menunggu hasil penghitungan resmi dari KPU.
Senada dengan Elsa, Dekan Fakultas Hukum Universitas Mayjen Sungkono Kota Mojokerto Putut Hadi Suprayitno berpendapat bahwa pemilu yang berlangsung di Kota Mojokerto juga berjalan dengan aman, khususnya dengan sinergi antara Pemerintah Kota maupun Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
"Kalau ada kelompok-kelompok yang tidak puas dengan asumsi terjadi kecurangan, manipulasi data dan sebagainya, memang ini perlu pembuktian akhir. Saya punya keyakinan kalau pembuktian itu sudah terealisasi, sudah ndak ada masalah," ucapnya.
Ia menambahkan dengan adanya suara-suara ketidakpuasan tersebut, menandakan orang Indonesia itu ada kemajuan untuk berfikir. Namun, harus kembali bahwa Indonesia adalah negara hukum.
"Kita hidup di negara hukum, jadi ada aturannya, jangan semaunya sendiri, makanya tetap tunggu keputusan KPU," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
"Alhamdulillah, proses pemungutan suara di Kota Mojokerto berjalan sangat lancar. Total ada 104.629 daftar pemilih tetap (DPT) menyalurkan suara di 394 tempat pemungutan suara (TPS). Pemungutan suara berjalan nyaris tanpa kendala yang berarti. Supaya semua proses berjalan lancar, kami imbau masyarakat untuk menunggu hasilnya dengan tetap menjaga keguyuban dan kerukunan," katanya.
Ia mengatakan pihaknya mengimbau masyarakat untuk menghormati dan saling menjaga suasana kondusif, sebab hasil resmi perhitungan suara nantinya tetap dari KPU.
"Biasanya yang sudah pegang data itu dari saksi ataupun internal. Nah, kita harus menahan diri, saling menjaga supaya Kota Mojokerto tetap adem ayem, serahkan proses dan tahapannya pada KPU," kata Mas Pj Wali Kota, sapaan akrabnya.
Guna mengevaluasi jalannya pemilu di Kota Mojokerto, pihaknya mengundang sejumlah tokoh untuk mendiskusikan pelaksanaan pemilu di tataran masyarakat dengan tujuan untuk mendengarkan masukan maupun saran dari tokoh masyarakat.
Salah satu pendapat disampaikan oleh Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Jatim Elsa Fifajanti. Ia mengatakan selama proses pemilu berlangsung, baik sebelum dan sesudah pencoblosan, tidak ada masalah yang menonjol.
"Saat pencoblosan, memang ada surat suara Pilpres yang kurang di beberapa TPS, tetapi langsung bisa diatasi oleh teman-teman KPPS," tutur ketua Panwaslu Kota Mojokerto periode 2017-2018.
Elsa menyatakan sebagai salah satu anggota Pemantau Pemilu yang telah terakreditasi oleh Bawaslu Jatim, saat ini proses rekapitulasi suara masih terus berlangsung di jajaran KPU. Masyarakat hendaknya sabar menunggu hasil rekapitulasi yang akan diumumkan oleh KPU.
"Kalau saat ini telah berseliweran hasil penghitungan suara, hendaknya semua menahan diri menunggu hasil resmi dari KPU. Demikian juga jika ada perbedaan hasil antara yang diberikan saksi partai politik atau sumber manapun, hendaknya tetap menunggu hasil rekapitulasi KPU Kota Mojokerto," ujarnya.
Sesuai informasi yang diterima pemantau JaDI, Elsa mengatakan rekapitulasi suara di tingkat KPU Kota akan berlangsung pada 26 Februari 2024.
"Kita tunggu pengumuman resmi dari KPU, siapa saja yang berhak menjadi anggota legislatif di Kota Mojokerto, sesuai hasil pemilu kemarin," katanya.
Terkait dengan penghitungan suara untuk Pilpres, tingkat provinsi, DPD serta DPR RI akan dilakukan secara berjenjang, mulai di KPU Provinsi hingga KPU RI. Elsa mengimbau semua pihak menahan diri dan bersabar menunggu hasil penghitungan resmi dari KPU.
Senada dengan Elsa, Dekan Fakultas Hukum Universitas Mayjen Sungkono Kota Mojokerto Putut Hadi Suprayitno berpendapat bahwa pemilu yang berlangsung di Kota Mojokerto juga berjalan dengan aman, khususnya dengan sinergi antara Pemerintah Kota maupun Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
"Kalau ada kelompok-kelompok yang tidak puas dengan asumsi terjadi kecurangan, manipulasi data dan sebagainya, memang ini perlu pembuktian akhir. Saya punya keyakinan kalau pembuktian itu sudah terealisasi, sudah ndak ada masalah," ucapnya.
Ia menambahkan dengan adanya suara-suara ketidakpuasan tersebut, menandakan orang Indonesia itu ada kemajuan untuk berfikir. Namun, harus kembali bahwa Indonesia adalah negara hukum.
"Kita hidup di negara hukum, jadi ada aturannya, jangan semaunya sendiri, makanya tetap tunggu keputusan KPU," katanya.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024