Malang - Jumlah fasilitas sanitasi di wilayah Kota Malang, Jawa Timur, akan diperbanyak dari 10 lokasi pada tahun 2011 menjadi 25 lokasi pada tahun 2012 karena penambahan fasilitas sanitasi itu dinilai sudah mendesak bagi warga perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk semakin tinggi. Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) Kota Malang Dr Jarot Edy Sulistyono, Selasa mengatakan, saat ini sudah ada 10 kelurahan yang menjadi percontohan pengelolaan sanitasi komunal dan tahun depan ditargetkan menjadi 25 kelurahan. "Pembangunan sanitasi komunal tersebut seluruhnya didanai oleh pemerintah pusat dari bantuan Asian Development Bank (ADB) sebesar Rp3,5 miliar atau sebesar Rp350 juta per kelurahan. Sedangkan Pemkot Malang hanya menyediakan dana pendamping sebesar 5 persen saja atau Rp170 juta," katanya. Menurut Jarot, bantuan dari ADB tersebut merupakan bentuk penghargaan pada Kota Malang yang sukses menjalankan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri Ditjen Cipta Karya selama tiga tahun berturut-turut. 10 kelurahan yang menjadi proyek percontohan sanitasi komunal di Kota Malang itu adalah Kelurahan Samaan, Buring, Wonokoyo, Lesanpuro, Bunulrejo, Mergosono, Ciptomulyo, Dinoyo, Tanjungrejo, dan Tlogomas. Lebih lanjut Jarot mengakui, pembangunan sanitasi masyarakat menjadi suatu kebutuhan mendesak bagi warga perkotaan, apalagi tingkat kepadatan penduduk semakin tinggi dan menjadi persoalan tersendiri terutama masalah ketersediaan air bersih. Persoalan ketersediaan air bersih ini, lanjutnya, menjadi persoalan serius dan harus segera ada solusinya. Sebab, air yang dikonsumsi sudah tidak sehat akibat tercemar bakteri ecoli. Menyinggung jumlah kepala keluarga yang ditampung dalam satu titik pembuangan limbah kotoran manusia secara terpadu itu Jarot mengatakan sekitar 100 kepala keluarga (KK). "Yang menjadi hambatan tidak optimalnya fungsi sanitasi komunal ini adalah perilaku sebagian masyarakat yang sudah terbiasa membuang air besar di sungai menjadi rumah," ujarnya. Beberapa waktu lalu salah seorang pegawai Pemkot Malang yang bertugas di Dinas Kesehatan dan Pertamanan (DKP) Agus Gunarto mendapatkan penghargaan berupa Kalpataru dari Presiden karena konsep pembuangan limbah kotoran manusia terpadu tersebut. Konsep tersebut sudah diterapkan ketika terjadi tsunami di Aceh dan beberapa lokasi bencana lainnya, bahkan di lingkungan rumahnya di Tlogomas juga sudah menggunakan konsep tersebut.(*)

Pewarta:

Editor : Slamet Hadi Purnomo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2011