Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengupayakan agar angka stunting di wilayah setempat yang kini masih tersisa sebanyak 320 kasus bisa terselesaikan secara keseluruhan di Desember hingga awal tahun 2024.
"Insya Allah angka ini kami selesaikan di akhir bulan Desember ini atau di bulan Januari 2024," kata Wali Kota Eri melalui keterangan resmi yang diterima di Surabaya, Kamis.
Cak Eri, sapaan akrabnya, menyebut masih adanya ratusan kasus stunting di Kota Surabaya dikarenakan faktor genetik sehingga penanganan yang dilakukan harus lebih detail.
Setelah itu, penanganan lanjutan baru bisa bergerak menuju aspek berat dan tinggi badan.
"Sebenarnya sulit kalau sudah ada penyakit bawaan seperti jantung, tapi nanti kami berusaha untuk menyembuhkan penyakit bawaannya dulu supaya tidak berdampak sangat besar, sehingga nanti berat badannya dan tinggi badannya bisa diupayakan naik," ujarnya.
Sementara itu, berdasarkan data Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, saat ini sudah 27 wilayah kelurahan sudah dinyatakan bebas stunting. Pun demikian dengan tiga lokasi puskesmas juga telah dinyatakan nol stunting aktif.
"Angka ini akan terus bergerak karena di sejumlah kelurahan hanya bisa dihitung dengan jari angka stuntingnya," ujarnya.
Eri menyebut keberhasilan menghilangkan kasus stunting di puluhan wilayah kelurahan itu tak bisa dilepaskan dari peran lurah, kepala puskesmas, dan seluruh pihak terkait.
Karena itu, pemkot setempat siap mengganjar lurah dan kepala puskesmas dengan kenaikan jabatan.
"Ketika dia memiliki prestasi maka poin-poinnya bisa lebih tinggi dan mungkin akan bisa menggeser pejabat di atasnya," kata dia.
Sementara itu, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 prevalensi stunting di Surabaya tercatat di level 4,8 persen, padahal di tahun 2021 masih tercatat sebanyak 28,9 persen dan menurun signifikan di akhir tahun 2022 menjadi 4,8 persen.
"Untuk tahun 2023 kemarin sudah dicek tapi belum ada pengumumannya, semoga semakin menurun lagi karena memang salah satu tujuan pemerintah pusat," lanjutnya.
Ketua TP PKK Kota Surabaya Rini Indriyani bersyukur dengan penurunan angka stunting, namun pihaknya terus melakukan penguatan pendampingan kepada ibu-ibu yang memiliki anak stunting.
"Pendampingan PKK itu bukan hanya sekadar gizinya, tapi juga bagaimana pola asuh yang diterapkan ibu-ibu itu, terutama ibu-ibu muda, kami akan lebih kuatkan lagi pendampingannya di bawah," ujar Rini.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
"Insya Allah angka ini kami selesaikan di akhir bulan Desember ini atau di bulan Januari 2024," kata Wali Kota Eri melalui keterangan resmi yang diterima di Surabaya, Kamis.
Cak Eri, sapaan akrabnya, menyebut masih adanya ratusan kasus stunting di Kota Surabaya dikarenakan faktor genetik sehingga penanganan yang dilakukan harus lebih detail.
Setelah itu, penanganan lanjutan baru bisa bergerak menuju aspek berat dan tinggi badan.
"Sebenarnya sulit kalau sudah ada penyakit bawaan seperti jantung, tapi nanti kami berusaha untuk menyembuhkan penyakit bawaannya dulu supaya tidak berdampak sangat besar, sehingga nanti berat badannya dan tinggi badannya bisa diupayakan naik," ujarnya.
Sementara itu, berdasarkan data Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, saat ini sudah 27 wilayah kelurahan sudah dinyatakan bebas stunting. Pun demikian dengan tiga lokasi puskesmas juga telah dinyatakan nol stunting aktif.
"Angka ini akan terus bergerak karena di sejumlah kelurahan hanya bisa dihitung dengan jari angka stuntingnya," ujarnya.
Eri menyebut keberhasilan menghilangkan kasus stunting di puluhan wilayah kelurahan itu tak bisa dilepaskan dari peran lurah, kepala puskesmas, dan seluruh pihak terkait.
Karena itu, pemkot setempat siap mengganjar lurah dan kepala puskesmas dengan kenaikan jabatan.
"Ketika dia memiliki prestasi maka poin-poinnya bisa lebih tinggi dan mungkin akan bisa menggeser pejabat di atasnya," kata dia.
Sementara itu, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 prevalensi stunting di Surabaya tercatat di level 4,8 persen, padahal di tahun 2021 masih tercatat sebanyak 28,9 persen dan menurun signifikan di akhir tahun 2022 menjadi 4,8 persen.
"Untuk tahun 2023 kemarin sudah dicek tapi belum ada pengumumannya, semoga semakin menurun lagi karena memang salah satu tujuan pemerintah pusat," lanjutnya.
Ketua TP PKK Kota Surabaya Rini Indriyani bersyukur dengan penurunan angka stunting, namun pihaknya terus melakukan penguatan pendampingan kepada ibu-ibu yang memiliki anak stunting.
"Pendampingan PKK itu bukan hanya sekadar gizinya, tapi juga bagaimana pola asuh yang diterapkan ibu-ibu itu, terutama ibu-ibu muda, kami akan lebih kuatkan lagi pendampingannya di bawah," ujar Rini.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023