Penjabat Bupati Bangkalan Arief M. Edie mengingatkan kepala desa tidak terlibat kegiatan politik praktis, baik dalam bentuk sosialisasi ataupun kampanye capres-cawapres dan calon anggota legislatif pada Pemilu 2024.
"Saya minta seluruh perangkat daerah hingga kades untuk menjaga netralitas dan menjaga keharmonisan warganya dalam kontestasi politik 2024, jangan sampai memihak salah satunya," kata Arief di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa.
Pernyataan penjabat bupati itu disampaikan menanggapi adanya temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangkalan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN dan kepala desa yang terlibat dukung-mendukung salah satu pasangan capres-cawapres dan caleg peserta Pemilu 2024.
Arief menegaskan bahwa pejabat pemda, ASN, dan perangkat desa harus fokus dalam melaksanakan program kerja, terutama menjaga kestabilan ekonomi dan ketersediaan bahan pokok untuk kebutuhan masyarakat.
"Kami belum mendapatkan laporan dari Bawaslu Bangkalan soal adanya pelanggaran kampanye oleh kades. Tetapi, yang jelas, semua perangkat daerah harus netral, pemilu sudah ada yang bertugas, tugas kita menjalankan roda pemerintahan dan menjaga keharmonisan masyarakat," ujar Arief.
Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan Ahmad Mustain Shaleh mengatakan bahwa hingga kini sudah ada dua orang kepala desa yang mendapat teguran dari lembaganya karena sempat mendirikan papan banner salah satu caleg parpol.
"Kejadiannya sebelum masa kampanye, beruntung pengawas kecamatan bergerak cepat dalam memberi penjelasan sehingga kades dengan lapang dada menurunkan papan itu," katanya.
Tidak hanya itu, jajaran Bawaslu juga menggagalkan kegiatan kampanye politik di sebuah balai kelurahan.
"Beruntung kami mendapat informasinya cepat sehingga kampanye itu tidak jadi dilaksanakan di balai kelurahan. Caleg yang hendak berkampanye langsung memindahkan lokasinya," kata Mustain.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
"Saya minta seluruh perangkat daerah hingga kades untuk menjaga netralitas dan menjaga keharmonisan warganya dalam kontestasi politik 2024, jangan sampai memihak salah satunya," kata Arief di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa.
Pernyataan penjabat bupati itu disampaikan menanggapi adanya temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangkalan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN dan kepala desa yang terlibat dukung-mendukung salah satu pasangan capres-cawapres dan caleg peserta Pemilu 2024.
Arief menegaskan bahwa pejabat pemda, ASN, dan perangkat desa harus fokus dalam melaksanakan program kerja, terutama menjaga kestabilan ekonomi dan ketersediaan bahan pokok untuk kebutuhan masyarakat.
"Kami belum mendapatkan laporan dari Bawaslu Bangkalan soal adanya pelanggaran kampanye oleh kades. Tetapi, yang jelas, semua perangkat daerah harus netral, pemilu sudah ada yang bertugas, tugas kita menjalankan roda pemerintahan dan menjaga keharmonisan masyarakat," ujar Arief.
Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan Ahmad Mustain Shaleh mengatakan bahwa hingga kini sudah ada dua orang kepala desa yang mendapat teguran dari lembaganya karena sempat mendirikan papan banner salah satu caleg parpol.
"Kejadiannya sebelum masa kampanye, beruntung pengawas kecamatan bergerak cepat dalam memberi penjelasan sehingga kades dengan lapang dada menurunkan papan itu," katanya.
Tidak hanya itu, jajaran Bawaslu juga menggagalkan kegiatan kampanye politik di sebuah balai kelurahan.
"Beruntung kami mendapat informasinya cepat sehingga kampanye itu tidak jadi dilaksanakan di balai kelurahan. Caleg yang hendak berkampanye langsung memindahkan lokasinya," kata Mustain.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023