Bank Indonesia melakukan akselerasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) dan pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk mewadahi kebutuhan akses pembayaran secara digital antarpemerintah daerah.
"Terutama KKI ini kami bidik ke segmen pemerintah dalam rangka akselerasi ekonomi keuangan digital," kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta melalui keterangan resmi yang diterima di Surabaya, Senin.
Akselerasi juga menyikapi pergeseran metode pembayaran, saat penggunaan transaksi secara digital lebih diminati ketimbang cara-cara konvensional atau dengan uang tunai, seperti melalui QRIS.
Total transaksi QRIS sampai Juli 2023 secara nasional mencapai 1,7 miliar transaksi dengan total Rp5.017,4 triliun.
"Ke depan kami terus mendorong daerah meningkatkan layanan digitalisasi keuangan, terutama dengan QRIS," ujar dia.
Dia optimistis percepatan tersebut bisa berjalan, apalagi dengan adanya Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di yang saat ini sudah ada di 542 pemerintah daerah di Indonesia dan 119 diantaranya berada di Pulau Jawa.
Filianingsih menyebut jumlah transaksi dengan QRIS mencapai 99,2 persen, e-Banking 100 persen, dan e-commerce 100 persen.
Sedangkan, penyediaan kanal digital Balinusra sudah ada 44 pemerintah daerah sudah mencapai 47,7 persen, dengan rincian QRIS 75,0 persen, e-Banking 100 persen, dan e-commerce 61,4 persen.
"Untuk itu perlunya QRIS maupun BI Fast dalam transaksi non tunai memudahkan transaksi sistem digital keuangan antar daerah," ujarnya.
Sementara, dia mengatakan realisasi Pendapatan Antar Daerah dari pemerintah daerah ditahap digital rata-rata mengalami pertumbuhan signifikan.
"PAD yang dilakukan secara digital oleh Pemda melesat tumbuh 41 persen," ucapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
"Terutama KKI ini kami bidik ke segmen pemerintah dalam rangka akselerasi ekonomi keuangan digital," kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta melalui keterangan resmi yang diterima di Surabaya, Senin.
Akselerasi juga menyikapi pergeseran metode pembayaran, saat penggunaan transaksi secara digital lebih diminati ketimbang cara-cara konvensional atau dengan uang tunai, seperti melalui QRIS.
Total transaksi QRIS sampai Juli 2023 secara nasional mencapai 1,7 miliar transaksi dengan total Rp5.017,4 triliun.
"Ke depan kami terus mendorong daerah meningkatkan layanan digitalisasi keuangan, terutama dengan QRIS," ujar dia.
Dia optimistis percepatan tersebut bisa berjalan, apalagi dengan adanya Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di yang saat ini sudah ada di 542 pemerintah daerah di Indonesia dan 119 diantaranya berada di Pulau Jawa.
Filianingsih menyebut jumlah transaksi dengan QRIS mencapai 99,2 persen, e-Banking 100 persen, dan e-commerce 100 persen.
Sedangkan, penyediaan kanal digital Balinusra sudah ada 44 pemerintah daerah sudah mencapai 47,7 persen, dengan rincian QRIS 75,0 persen, e-Banking 100 persen, dan e-commerce 61,4 persen.
"Untuk itu perlunya QRIS maupun BI Fast dalam transaksi non tunai memudahkan transaksi sistem digital keuangan antar daerah," ujarnya.
Sementara, dia mengatakan realisasi Pendapatan Antar Daerah dari pemerintah daerah ditahap digital rata-rata mengalami pertumbuhan signifikan.
"PAD yang dilakukan secara digital oleh Pemda melesat tumbuh 41 persen," ucapnya.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023