Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar, Jawa Timur, mengintensifkan sosialisasi terkait Pemilu 2024, termasuk kepada pemilih pemula dengan harapan bisa meningkatkan partisipasi masyarakat.
Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM Rangga Bisma Aditya mengemukakan partisipasi masyarakat menjadi bagian prioritas dari Indeks Partisipasi Pemilu (IPP).
"Indeks Partisipasi Pemilu ini salah satu terobosan KPU RI. Yang dihitung bukan hanya sekadar masyarakat yang datang ke TPS tapi partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan," katanya di Blitar, Minggu.
Ia menjelaskan dalam tahapan pemilu terdapat tiga, yakni tahapan persiapan, tahapan kegiatan Juli 2023 hingga April 2024 hingga selesai Pemilu 2024. Dari penilaian itu, akan ada data yang bisa diolah dalam hal pengembangan demokrasi pada pendidikan pemilih saat proses pemilu terjadi.
Dia mengatakan pada Pemilu 2019 di Kota Blitar total terdapat 113.544 daftar pemilih tetap (DPT) dengan partisipasi pemilih 84 persen, kemudian Pilkada Kota Blitar 2020 total 114.890 pemilih dan partisipasi masyarakat 78,9 persen.
"Kali ini (Pilkada 2024) sebanyak 119.087 pemilih dan kami sesuai dengan target masih di angka 77,5 persen ke atas untuk partisipasi pemilih yang datang ke TPS," kata dia.
Ia mengatakan partisipasi masyarakat dalam Pemilu 204 ini beda karena IPP menjadi prioritas. Contohnya, variabel IPP adalah persiapan bagaimana proses pembentukan penyelenggara pemilu, seperti jumlah rata-rata pendaftar PPK dan PPS sudah menunjukkan partisipasi.
Dia mengatakan rata-rata tanggapan masyarakat pada periodisasi PPK dan PPS yang mau dilantik. Jumlah tersebut kemudian diukur termasuk dalam konteks pendaftaran pemilih yang saat pendataan dilakukan pengecekan NIK di aplikasi KPU.
"Lalu penyusunan untuk daftar pemilih yang ada, jumlah dicek DPT, laporan masyarakat yang belum terdaftar, termasuk proses penyelenggaraan. Saat verifikasi partai politik, masyarakat melakukan proses tanggapan ketika ada nama yang dicatut salah satu partai politik, padahal dia bukan anggota partai politik. Nyatanya itu ada dan masuk dalam Indeks Partisipasi Pemilu," kata dia.
Ia menambahkan hal lain yang masuk dalam Indeks Partisipasi Pemilu adalah kampanye, lalu pemungutan dan penghitungan suara serta terakhir di pascapemilu dievaluasi. Jadi, indeks ini akan bermanfaat mengukur ke depan keinginan masyarakat, keterlibatan masyarakat, dan partisipasi masyarakat itu sendiri. Tidak hanya dihitung saat pemilih datang ke TPS, melainkan juga tahapan pemilu," kata dia.
Ia mengatakan pihaknya juga gencar melakukan edukasi dan sosialisasi tentang pemilu, termasuk kepada pemilih pemula dengan harapan mereka tidak apatis dengan pemilu. Mereka nantinya bisa menyuarakan aspirasinya dengan memberikan hak suara.
Selain itu, kata dia, sosialisasi dilakukan hingga tingkat RW dan RT sebagai upaya menekan angka ketidakhadiran masyarakat saat pemberian hak suara.
"Kami nanti bekerja sama dengan paguyuban mahasiswa, kami akan mengajak mereka saat pemungutan suara bisa pulang ke Blitar, menggunakan hak suaranya," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM Rangga Bisma Aditya mengemukakan partisipasi masyarakat menjadi bagian prioritas dari Indeks Partisipasi Pemilu (IPP).
"Indeks Partisipasi Pemilu ini salah satu terobosan KPU RI. Yang dihitung bukan hanya sekadar masyarakat yang datang ke TPS tapi partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan," katanya di Blitar, Minggu.
Ia menjelaskan dalam tahapan pemilu terdapat tiga, yakni tahapan persiapan, tahapan kegiatan Juli 2023 hingga April 2024 hingga selesai Pemilu 2024. Dari penilaian itu, akan ada data yang bisa diolah dalam hal pengembangan demokrasi pada pendidikan pemilih saat proses pemilu terjadi.
Dia mengatakan pada Pemilu 2019 di Kota Blitar total terdapat 113.544 daftar pemilih tetap (DPT) dengan partisipasi pemilih 84 persen, kemudian Pilkada Kota Blitar 2020 total 114.890 pemilih dan partisipasi masyarakat 78,9 persen.
"Kali ini (Pilkada 2024) sebanyak 119.087 pemilih dan kami sesuai dengan target masih di angka 77,5 persen ke atas untuk partisipasi pemilih yang datang ke TPS," kata dia.
Ia mengatakan partisipasi masyarakat dalam Pemilu 204 ini beda karena IPP menjadi prioritas. Contohnya, variabel IPP adalah persiapan bagaimana proses pembentukan penyelenggara pemilu, seperti jumlah rata-rata pendaftar PPK dan PPS sudah menunjukkan partisipasi.
Dia mengatakan rata-rata tanggapan masyarakat pada periodisasi PPK dan PPS yang mau dilantik. Jumlah tersebut kemudian diukur termasuk dalam konteks pendaftaran pemilih yang saat pendataan dilakukan pengecekan NIK di aplikasi KPU.
"Lalu penyusunan untuk daftar pemilih yang ada, jumlah dicek DPT, laporan masyarakat yang belum terdaftar, termasuk proses penyelenggaraan. Saat verifikasi partai politik, masyarakat melakukan proses tanggapan ketika ada nama yang dicatut salah satu partai politik, padahal dia bukan anggota partai politik. Nyatanya itu ada dan masuk dalam Indeks Partisipasi Pemilu," kata dia.
Ia menambahkan hal lain yang masuk dalam Indeks Partisipasi Pemilu adalah kampanye, lalu pemungutan dan penghitungan suara serta terakhir di pascapemilu dievaluasi. Jadi, indeks ini akan bermanfaat mengukur ke depan keinginan masyarakat, keterlibatan masyarakat, dan partisipasi masyarakat itu sendiri. Tidak hanya dihitung saat pemilih datang ke TPS, melainkan juga tahapan pemilu," kata dia.
Ia mengatakan pihaknya juga gencar melakukan edukasi dan sosialisasi tentang pemilu, termasuk kepada pemilih pemula dengan harapan mereka tidak apatis dengan pemilu. Mereka nantinya bisa menyuarakan aspirasinya dengan memberikan hak suara.
Selain itu, kata dia, sosialisasi dilakukan hingga tingkat RW dan RT sebagai upaya menekan angka ketidakhadiran masyarakat saat pemberian hak suara.
"Kami nanti bekerja sama dengan paguyuban mahasiswa, kami akan mengajak mereka saat pemungutan suara bisa pulang ke Blitar, menggunakan hak suaranya," kata dia.
Editor : Abdullah Rifai
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023