Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan terus berupaya mendorong kemajuan ekonomi masyarakat desa di wilayah itu melalui program revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
"Ini penting kami lakukan karena selain merupakan amanah undang-undang, BUMDes merupakan lokomotif ekonomi masyarakat di tingkat desa," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan Rudianto di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa.
Ia menjelaskan BUMDes menjadi salah satu indikator kemajuan ekonomi masyarakat desa. Jika BUMDes maju, maka ekonomi masyarakat di desa tersebut juga maju dan demikian juga sebaliknya.
"Karena itu Pemkab Bangkalan berkepentingan agar semua desa yang ada di kabupaten ini memiliki BUMDes," katanya.
Target membentuk BUMDes ini, lanjut dia, merupakan tahapan awal dan selanjutnya menjadikan BUMDes yang ada di masing-masing desa tersebut berkembang dan maju, sehingga mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat yang ada di desa itu.
Rudi menuturkan saat di Kabupaten Bangkalan telah terbentuk 196 BUMDdes dari total 273 desa yang tersebar di 18 kecamatan se-Kabupaten Bangkalan.
Dari 196 BUMDes itu, sebanyak 47 BUMDes diantaranya telah mengantongi badan hukum, sedangkan sebanyak 149 BUMDes lainnya belum memiliki badan hukum.
"Program revitalisasi yang kami canangkan ini pada BUMDes yang belum berbadan hukum," katanya.
Bentuknya, kata dia, berupa pembinaan dan pengembangan program unit usaha, teknik pelaporan keuangan, dan manajemen pengelolaan usaha serta perluasan pasar hasil produk warga di desa itu.
Hal penting yang juga perlu diperhatikan oleh pengelola BUMDes adalah sumber pendapatan dana usaha.
"Jika selama ini bertumpu pada Dana Desa, maka secara pelan-pelan pengelola BUMDes kami ajak untuk mencari sumber modal usaha di luar Dana Desa, akan tetapi sah dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
"Ini penting kami lakukan karena selain merupakan amanah undang-undang, BUMDes merupakan lokomotif ekonomi masyarakat di tingkat desa," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan Rudianto di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa.
Ia menjelaskan BUMDes menjadi salah satu indikator kemajuan ekonomi masyarakat desa. Jika BUMDes maju, maka ekonomi masyarakat di desa tersebut juga maju dan demikian juga sebaliknya.
"Karena itu Pemkab Bangkalan berkepentingan agar semua desa yang ada di kabupaten ini memiliki BUMDes," katanya.
Target membentuk BUMDes ini, lanjut dia, merupakan tahapan awal dan selanjutnya menjadikan BUMDes yang ada di masing-masing desa tersebut berkembang dan maju, sehingga mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat yang ada di desa itu.
Rudi menuturkan saat di Kabupaten Bangkalan telah terbentuk 196 BUMDdes dari total 273 desa yang tersebar di 18 kecamatan se-Kabupaten Bangkalan.
Dari 196 BUMDes itu, sebanyak 47 BUMDes diantaranya telah mengantongi badan hukum, sedangkan sebanyak 149 BUMDes lainnya belum memiliki badan hukum.
"Program revitalisasi yang kami canangkan ini pada BUMDes yang belum berbadan hukum," katanya.
Bentuknya, kata dia, berupa pembinaan dan pengembangan program unit usaha, teknik pelaporan keuangan, dan manajemen pengelolaan usaha serta perluasan pasar hasil produk warga di desa itu.
Hal penting yang juga perlu diperhatikan oleh pengelola BUMDes adalah sumber pendapatan dana usaha.
"Jika selama ini bertumpu pada Dana Desa, maka secara pelan-pelan pengelola BUMDes kami ajak untuk mencari sumber modal usaha di luar Dana Desa, akan tetapi sah dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku," katanya.
Editor : Abdullah Rifai
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023