Surabaya - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur mengajukan anggaran sebesar Rp21 miliar untuk mengatasi bencana kekeringan yang terjadi di provinsi itu. Kabid Kedaruratan BPBD Jatim Syahrul Arifin, di Surabaya, Rabu mengatakan bahwa pihaknya sudah mengajukan anggaran tersebut ke gubernur untuk selanjutnya disetujui. "Nantinya, Rp19 miliar untuk penyediaan air bersih dan sisanya Rp2 miliar untuk pembuatan tandon air di desa-desa. Per desa akan diberi dua tandon dan per tandon diharap bisa menapung 2.000 liter air," ujarnya kepada wartawan di sela rapat mengatasi kekeringan Jatim di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Berdasarkan laporan yang masuk ke pihaknya, saat ini ada 21 kabupaten di Jatim yang mengalami bencana kekeringan. Dari 21 daerah itu, ada 136 kecamatan dan 417 desa yang dilanda kekeringan dan kekurangan air bersih. "BPBD Jatim memiliki dana 'on call' bencana sebesar Rp3,4 miliar, tapi sampai saat ini tersisa hanya Rp150 juta karena telah digunakan saat bencana Gunung Bromo," kata dia. Ke-21 daerah yang dilanda kekeringan masing-masing Kabupaten Malang, Blitar, Ponorogo, Pacitan, Sumenep, Bojonegoro, Jombang, Nganjuk, Magetan, Ngawi dan Situbondo. Kemudian, Trenggalek, Lumajang, Batu, Pamekasan, Bondowoso, Gresik, Lamongan, Tuban, Tulungagung serta Madiun. Syahrul juga mengatakan, Pemprov Jatim juga telah mengumpulkan semua direktur PDAM di provinsi ini dan diperintahkan agar memasok air bersih bagi warga di desa. "Yang penting ada air bersih untuk minum dan masak. Ada sekitar 300 truk air yang akan didistribusikan seluruh Jatim," tukas dia menambahkan. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengaku telah menugaskan Asisten III Sekdaprov Jatim Edi Purwinarto agar segera membentuk tim mengatasi bencana kekeringan dan kekurangan air bersih di Jatim. Tim tersebut terdiri atas BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bakorwil, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang serta Dinas PU Pengairan. "Saya juga telah menginstruksikan ke bupati/walikota untuk mendata wilayahnya yang mengalami kekeringan. Masyarakat desa bisa melapor langsung ke kepala desa dan camat setempat. Pemprov akan membantu memasok kebutuhan air bersih," katanya.

Pewarta:

Editor : Didik Kusbiantoro


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2011