Madiun - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun mengusulkan dana pemilihan kepala daerah (pilkada) yang digelar pada 2013 sebesar Rp32 miliar. Pengajuan dana ini lebih besar dari anggaran untuk kegiatan serupa pada tahun 2008. Ketika itu, yang dialokasikan APBD Kabupaten Madiun hanya sekitar Rp17 miliar dengan jumlah pemilih sekitar 593.000 jiwa. "Pengadaannya akan dicicil selama tiga tahun yang dimulai dari pengajuan dana cadangan pilkada Rp5miliar melalui Perubahan APBD 2011. Hal ini karena keterbatasan anggaran yang ada," ujar Bupati Madiun Muhtarom, Senin. Menurut dia, draft kebutuhan anggaran Rp32 miliar itu merupakan hasil koordinasi antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), dan KPU setempat. Tahun ini Pemkab Madiun mengajukan dana cadangan pilkada Rp5miliar, melalui Perubahan APBD 2011. Sedangkan tahun 2012 mendatang cicilan direncanakan Rp10 miliar dan sisanya akan dianggarkan di tahun 2013. Sebagai konsekuensi besarnya anggaran pilkada tersebut, anggaran yang dialokasikan untuk masing-masing satuan kerja atau dinas kemungkinan besar akan tersedot. Meski demikian, pihaknya mengaku optimistis hal itu tidak akan mengganggu program dan kegiatan dinas. "Titik tekan perubahan anggaran keuangan adalah mengakomodir yang belum ada di APBD. Salah satunya adalah dana cadangan Pilkada 2013," kata Muhtarom. Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Y Ristu Nugroho, menilai usulan yang diajukan oleh Pemkab Madiun terlalu besar. Hal ini jika dibandingkan dengan pilkada sebelumnya, yang hanya Rp17 miliar. Itupun sudah termasuk dana untuk dua kali putaran. "Nilai yang diajukan cukup besar, hampir dua kali lipat dari dana pilkada sebelumnya. Karena itu, belum tentu dana yang diajukan ini kami setujui, semuanya masih dievaluasi," ujar Ristu. Idealnya dana cadangan pilkada dianggarkan saat pembahasan APBD bukan pada saat perubahan anggaran. Sebab dana yang tersedia pada pembahasan APBD jauh lebih banyak dibandingkan saat pembahasan Perubahan APBD. Pihaknya kuatir mepetnya penyediaan dana cadangan ini akan menyedot pos-pos anggaran pembangunan lainnya. Menyikapi hal ini, DPRD akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait. Pihaknya juga akan mengundang KPU setempat untuk menjelaskan peruntukkan anggaran Rp32 miliar itu, sekaligus untuk mengetahui prediksi jumlah pemilih di Kabupaten Madiun. "Kami juga akan melakukan studi banding ke daerah-daerah lain yang sudah mengadakan pilkada. Misalnya Nganjuk yang baru saja menggelar pilkda," kata Ristu.

Pewarta:

Editor : Masuki M. Astro


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2011