Pemkab Mojokerto dorong lulusan SMK cari pengalaman kerja

Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, mendorong lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) di kabupaten setempat berlomba-lomba mencari pengalaman kerja supaya menemukan tempat terbaik untuk meniti karir dan meraih prestasi.

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati di Mojokerto, Kamis, mengatakan para lulusan SMK dapat keluar dari zona nyaman karena di beberapa negara sangat membutuhkan tenaga kerja usia produktif.

"Seperti halnya negara Jepang yang dihadapkan struktur demografi penduduk yang meruncing ke bawah karena banyak masyarakat negara Jepang yang memutuskan untuk tidak menikah," katanya saat menghadiri secara langsung wisuda ke-V SMK Muhammadiyah I Kemlagi di Kabupaten Mojokerto.

Ia mengatakan untuk menunjang kemampuan dan pengalaman siswa yang baru saja lulus diharapkan aktif mengikuti kursus dalam jaringan yang diselenggarakan oleh beberapa kementerian, salah satunya Kementerian Kominfo yang membuka kelas dalam jaringan terkait IT.

"Jadi anak-anak harus berjuang, manfaatkan usia muda. Saya juga minta tolong bahwa keluarga besar SMK Muhammadiyah I Kemlagi juga harus menjaga ikatan persaudaraannya," tuturnya.

Ia bersyukur kepada para siswa yang dapat tamat sekolah hingga 12 tahun dapat membantu meningkatkan indikator pencapaian Kabupaten Mojokerto terhadap kualitas SDM yang saat ini rata-rata lama sekolah di Kabupaten Mojokerto kurang lebih 8 tahun.

"Manfaatkan waktu sebaik-baiknya, ketika saatnya tiba nanti, anda semuanya siap untuk melanjutkan tugas kita semuanya," ucapnya.

Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah I Kemlagi Maksum Efendy sangat bersyukur, dari 138 siswa yang mengikuti wisuda tersebut, ada dua siswa yang lolos jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) untuk melanjutkan pendidikannya di Politeknik Negeri Malang (Polinema) dan Universitas Universitas Trunojoyo Madura.

"Selain itu, terdapat 40 siswa yang mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) untuk mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN)," ucapnya.*