Mojokerto menjadi kota percontohan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo pada rakornas kepala daerah untuk penurunan angka kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2024.
 
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dalam keterangan yang diterima, Kamis, mengaku telah audiensi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) di Jakarta, yang diterima langsung oleh Sekretaris Menko PMK Andie Megantara beserta jajaran.
 
Ada dua poin penting yang disampaikan oleh Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto dalam audiensi tersebut yakni pertama terkait belum padannya jumlah penduduk miskin berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kemenko PMK dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

"Hal ini mengakibatkan ada penduduk miskin Kota Mojokerto yang belum mendapatkan bantuan sosial APBN meskipun masuk dalam kategori layak sebagai penerima bantuan," kata Ning Ita, sapaan akrabnya.
 
Kedua, lanjut dia, berdasarkan rilis BPS Provinsi Jawa Timur pada Agustus 2022, jumlah penduduk miskin ekstrem di Kota Mojokerto sebanyak 1.450 jiwa atau setara dengan 379 kepala keluarga.

Ika Puspitasari berharap ada intervensi dari Kemenko PMK dalam penanganan permasalahan ini.
 
Sementara itu, Sesmenko PMK Andie Megantara mengapresiasi ketersediaan data kemiskinan Kota Mojokerto yang telah tersedia by name by address (BNBA).
 
Tim dari Kemenko PMK akan melakukan kunjungan lapangan ke Kota Mojokerto, dan akan melaksanakan pemetaan untuk menentukan program dan skema yang tepat.
 
Khususnya, kata dia, bagi penduduk miskin yang belum ter-cover jaminan sosial baik dari APBN maupun APBD Kota Mojokerto sekaligus percontohan penghapusan kemiskinan ekstrem sehingga angkanya mendekati 0 persen.

Pewarta: Indra Setiawan

Editor : Fiqih Arfani


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023