Kemenkumham Jatim gandeng Komnas HAM pastikan hak pilih WBP

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwilkumham) Jatim menggandeng Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI untuk memastikan persoalan hak pilih dalam pemilihan umum serentak 2024 terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) di 39 lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan se-Jatim.

Kepala Kanwilkumham Jatim Imam Jauhari di Surabaya, Jumat mengatakan jika Jawa Timur menjadi salah satu daerah dengan hajatan paling besar tahun ini.

"Dari sekitar 27.500 warga binaan, sekitar 23.000 di antaranya merupakan pemilih potensial. Angka ini tentunya tergolong sangat besar. Begitu juga potensi konflik yang kemungkinan bisa terjadi," ujarnya.

Ia mengatakan, tak heran jika aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian, TNI dan jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim akan all out mengamankan gelaran pemilu 2024 mendatang.

"Persiapan sudah kami laksanakan sejak awal, jadi kami lebih siap lagi menyiapkan data administratif yang dibutuhkan agar warga binaan tidak kehilangan hak pilihnya," ujarnya.

Ia menjelaskan, pemenuhan data administratif itu di antaranya adalah penerbitan e-KTP bagi warga binaan yang belum punya kartu identitas elektronik. Pemenuhan identitas menjadi hal dasar yang diperlukan agar WBP bisa masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).

"Kami telah melakukan perekaman e-KTP sejak awal tahun dan saat ini sudah rampung," kata Imam.

Pihaknya, juga telah mengajukan daftar pemilih potensial ke KPU karena terdapat beberapa lapas yang memiliki pemilih potensial lebih dari 1.000 orang.

"Ada 6 satuan kerja pemasyarakatan yang pemilih potensialnya lebuh dari 1.000 orang. Paling banyak di Lapas Malang dengan pemilih potensialnya mencapai 2.667 orang," kata Imam.

Ia mengatakan, keterlibatan Komnas HAM untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pemenuhan hak pilih warga binaan.

"Komnas HAM akan memastikan langsung di lapangan, kami berharap ada rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan sehingga kami lebih siap lagi dalam menghadapi pemilu 2024," terang Imam.

Salah satu satuan kerja yang dikunjungi rombongan Komnas HAM adalah Lapas Sidoarjo karena memiliki warga binaan yang cukup besar.

“Kami terus berkoordinasi dengan dispendukcapil dan hasilnya signifikan, kurang lebih 75 persen warga binaan di sini sudah punya NIK, dan sedang kami tingkatkan terus progress-nya, sampai hari ini masih terus berjalan,” ucap Kalapas Sidoarjo Faozul Ansori.

Faozul menegaskan bahwa pihaknya sudah siap menggelar pesta demokrasi tahun 2024 mendatang.

“Dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun depan, kami siap untuk menyukseskan dengan menciptakan situasi yang aman dan kondusif bagi pemenuhan hak konstitusional warga binaan yang berada di Lapas Sidoarjo ini, kami bakal berusaha semaksimal mungkin memenuhi hak warga binaan untuk turut serta dalam pesta demokrasi tahun depan” ucapnya.

Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Saurlin P Siagian menegaskan bahwa hak suara setiap warga binaan sangat penting. Untuk itu, dia berterima kasih bisa mendapatkan dukungan dari Kanwil Kemenkumham Jatim termasuk pemberian data.

“Data ini penting untuk menunjang kinerja kami,” ujarnya.

Jawa Timur, lanjut Saurlin, menunjukkan potensi yang bagus karena bisa mereduksi potensi suara hilang dari warga binaan. Saat ini, kemajuannya sudah mencapai 84 persen warga binaan yang masuk dalam potensi pemilih.

"Tentunya ini jadi hal yang positif, mengingat masih ada waktu untuk memperjuangkan sekitar 16 persen suara dari warga binaan," tutur Saurlin.