Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto menyerahkan sebanyak 1.407 sertifikat bidang yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Madiun.
"Selain memberikan kepastian hukum hak atas tanah, sertifikasi aset-aset BMN dan BUMN tersebut juga sebagai mitigasi potensi munculnya penyalahgunaan aset yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara, di mana hal ini menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ujarnya di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Selasa.
Didampingi Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni, Menteri ATR juga menyerahkan sertifikat empat bidang aset milik Pemprov Jatim, sertifikat 35 bidang BMN, dan sertifikat 13 bidang aset PLN.
Menteri ATR/Kepala BPN dan wakilnya juga mengunjungi Masjid At Taqwa Pandean di Desa Banjarsari Wetan, Kecamatan Dagangan, untuk menyerahkan sebanyak 22 sertifikat wakaf.
Mantan Panglima TNI itu menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN saat ini sangat konsisten melaksanakan Gerakan Nasional Sertifikasi Rumah Ibadah dan Pesantren.
"Kegiatan ini sebagai bentuk langkah nyata Kementerian ATR/BPN dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi seluruh rumah-rumah ibadah, tanpa terkecuali, tanpa diskriminasi," katanya.
Selain itu, lembaganya juga gencar melakukan percepatan reforma agraria, di antaranya melalui realisasi pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dan redistribusi tanah.
Bupati Madiun Ahmad Dawami yang hadir dalam kegiatan tersebut menyatakan sesuai data, hingga kini masih ada sekitar 1.059 bidang aset pemkab yang belum memiliki sertifikat dan masih diurus.
"Targetnya tahun ini PTSL sudah harus diselesaikan, demikian juga untuk hak atas tanah dan bangunan masyarakat," kata Ahmad Dawami.
Untuk itu, Pemkab Madiun bersama pihak terkait termasuk BPN Kabupaten Madiun terus bekerja sama mewujudkan percepatan sertifikat tanah aset tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
"Selain memberikan kepastian hukum hak atas tanah, sertifikasi aset-aset BMN dan BUMN tersebut juga sebagai mitigasi potensi munculnya penyalahgunaan aset yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara, di mana hal ini menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ujarnya di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Selasa.
Didampingi Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni, Menteri ATR juga menyerahkan sertifikat empat bidang aset milik Pemprov Jatim, sertifikat 35 bidang BMN, dan sertifikat 13 bidang aset PLN.
Menteri ATR/Kepala BPN dan wakilnya juga mengunjungi Masjid At Taqwa Pandean di Desa Banjarsari Wetan, Kecamatan Dagangan, untuk menyerahkan sebanyak 22 sertifikat wakaf.
Mantan Panglima TNI itu menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN saat ini sangat konsisten melaksanakan Gerakan Nasional Sertifikasi Rumah Ibadah dan Pesantren.
"Kegiatan ini sebagai bentuk langkah nyata Kementerian ATR/BPN dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi seluruh rumah-rumah ibadah, tanpa terkecuali, tanpa diskriminasi," katanya.
Selain itu, lembaganya juga gencar melakukan percepatan reforma agraria, di antaranya melalui realisasi pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dan redistribusi tanah.
Bupati Madiun Ahmad Dawami yang hadir dalam kegiatan tersebut menyatakan sesuai data, hingga kini masih ada sekitar 1.059 bidang aset pemkab yang belum memiliki sertifikat dan masih diurus.
"Targetnya tahun ini PTSL sudah harus diselesaikan, demikian juga untuk hak atas tanah dan bangunan masyarakat," kata Ahmad Dawami.
Untuk itu, Pemkab Madiun bersama pihak terkait termasuk BPN Kabupaten Madiun terus bekerja sama mewujudkan percepatan sertifikat tanah aset tersebut.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023