Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengintegrasikan seluruh layanan publik untuk akan mempercepat seluruh indikator capaian kinerja dalam meningkatkan percepatan perizinan.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Jumat, menyampaikan bahwa terdapat sejumlah indikator baru dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) yang sekarang telah terintegrasi antara Kemendagri,  KPK dan  BPKP usai diluncurkan di Jakarta pada 21 Maret 2023. 

Platform terintegrasi di antaranya akan terkoneksi  dengan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) yang juga terintegrasi ke platform Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 

"Tolong dipastikan layanan publik bisa terintegrasi dan menjadi bagian dari proses penguatan dari seluruh tim Pemprov Jatim bisa melayani masyarakat secara optimal," kata Gubernur Khofifah saat memimpin rapat koordinasi (rakor) percepatan realisasi anggaran triwulan I  serta laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) di Surabaya, Kamis malam.

Mantan Menteri Sosial itu berpesan agar format dan sinergitas seluruh layanan dimaksimalkan dan di-breakdown secara implementatif  ke jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Jatim. 

"Intinya pastikan layanan lebih singkat, pendek, efektif-efisien," tuturnya.

Pewarta: Hanif Nashrullah

Editor : Fiqih Arfani


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023