Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota setempat membuat sejumlah terobosan agar pendapatan asli daerah (PAD) bisa tercapai sesuai target.
Anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya Agoeng Prasodjo di Surabaya, Kamis, mengatakan, PAD Surabaya yang masuk pada Januari hingga Februari 2023 kurang lebih sekitar Rp300 miliar.
"Padahal untuk kebutuhan pemkot berupa gaji pegawai dan lainnya setiap bulannya kurang lebih Rp300 miliar," kata dia.
Selain itu, lanjut dia, ada kebutuhan lain yang harus ditunaikan oleh Pemkot Surabaya dalam hal proyek pembangunan infrastruktur.
"Saya lihat yang dilelang tidak banyak. Harusnya Maret sudah jalan semua. Tapi kenyataannya yang dilelang sedikit," kata Agoeng.
Saat ditanya apakah pemkot saat ini dalam kondisi krisis keuangan, Agoeng mengatakan, belum bisa dikatakan krisis keuangan karena perjalanan APBD Surabaya 2023 ini masih memasuki Maret.
Namun, kata dia, jika pemkot tidak bekerja keras maka anggapan adanya krisis keuangan itu bisa terjadi.
Untuk itu, Agoeng menyarankan Pemkot Surabaya membuat terobosan baru agar tidak terjadi krisis keuangan. Menurut dia, salah satu upaya yang dilakukan pemkot yang dinilai cukup bagus adalah kebijakan keringanan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan pajak daerah.
Tidak hanya itu, Agoeng menyarankan agar pemkot bisa mempekerjakan asetnya. Aset yang bekerja akan memberikan pendapatan untuk pemkot.
"Sewakan aset agar bisa menambah PAD. Pemerintah yang bagus itu asetnya bekerja bukan orangnya," kata Ageong.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya Hidayat Syah sebelumnya telah membebaskan sanksi denda administratif PBB serta pajak daerah kepada masyarakat menjelang peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-730.
Pembebasan sanksi denda PBB dan pajak daerah ini berlaku pada bangunan rumah, restoran, hotel, dan rekreasi hiburan umum (RHU), reklame, hingga Pajak Penerangan Jalan umum (PPJU) di Kota Pahlawan.
"Bagi yang mempunyai kewajiban pembayaran PBB mulai dari tahun 1994-2022 dan wajib pajak daerah tahun 2011-2023, diharapkan segera membayar. Dendanya kami kurangi, kami nol kan, tetapi pembayaran pokoknya tetap harus dibayar," kata Hidayat.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
Anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya Agoeng Prasodjo di Surabaya, Kamis, mengatakan, PAD Surabaya yang masuk pada Januari hingga Februari 2023 kurang lebih sekitar Rp300 miliar.
"Padahal untuk kebutuhan pemkot berupa gaji pegawai dan lainnya setiap bulannya kurang lebih Rp300 miliar," kata dia.
Selain itu, lanjut dia, ada kebutuhan lain yang harus ditunaikan oleh Pemkot Surabaya dalam hal proyek pembangunan infrastruktur.
"Saya lihat yang dilelang tidak banyak. Harusnya Maret sudah jalan semua. Tapi kenyataannya yang dilelang sedikit," kata Agoeng.
Saat ditanya apakah pemkot saat ini dalam kondisi krisis keuangan, Agoeng mengatakan, belum bisa dikatakan krisis keuangan karena perjalanan APBD Surabaya 2023 ini masih memasuki Maret.
Namun, kata dia, jika pemkot tidak bekerja keras maka anggapan adanya krisis keuangan itu bisa terjadi.
Untuk itu, Agoeng menyarankan Pemkot Surabaya membuat terobosan baru agar tidak terjadi krisis keuangan. Menurut dia, salah satu upaya yang dilakukan pemkot yang dinilai cukup bagus adalah kebijakan keringanan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan pajak daerah.
Tidak hanya itu, Agoeng menyarankan agar pemkot bisa mempekerjakan asetnya. Aset yang bekerja akan memberikan pendapatan untuk pemkot.
"Sewakan aset agar bisa menambah PAD. Pemerintah yang bagus itu asetnya bekerja bukan orangnya," kata Ageong.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya Hidayat Syah sebelumnya telah membebaskan sanksi denda administratif PBB serta pajak daerah kepada masyarakat menjelang peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-730.
Pembebasan sanksi denda PBB dan pajak daerah ini berlaku pada bangunan rumah, restoran, hotel, dan rekreasi hiburan umum (RHU), reklame, hingga Pajak Penerangan Jalan umum (PPJU) di Kota Pahlawan.
"Bagi yang mempunyai kewajiban pembayaran PBB mulai dari tahun 1994-2022 dan wajib pajak daerah tahun 2011-2023, diharapkan segera membayar. Dendanya kami kurangi, kami nol kan, tetapi pembayaran pokoknya tetap harus dibayar," kata Hidayat.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023