Pengamat Politik Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, menyebut, keputusan DPP PDI Perjuangan (PDIP) mengganti Ketua DPD Jawa Timur dari Kusnadi ke Said Abdullah itu merupakan langkah tepat.
Surokim di Surabaya, Minggu, mengatakan pergantian tersebut menunjukkan bahwa PDIP sangat serius memberi perhatian terhadap masalah hukum soal dana hibah di Jatim.
"Saya pikir ini langkah progresif. Gerak dan langkah cepat DPP PDI Perjuangan sangat tepat, sehingga partai bisa fokus memenangkan Jatim sebagai geopolitik yang wajib dimenangkan," kata Surokim.
Selain itu, lanjut Surokim, keputusan tersebut juga menunjukkan bahwa DPP PDIP serius memberi peringatan dan edukasi politik kepada kader-kadernya agar tetap disiplin, dan tidak terlibat penyalahgunaan kekuasaan.
"Saya pikir PDIP sangat serius di saat partai-partai lain belum memberi respons memadai dalam kasus dugaan korupsi dana hibah ini. PDIP sudah selangkah lebih maju, responsif, dan progresif, dan tentu salah satu tujuannya agar tidak mengganggu citra PDIP di Jatim," kata dia.
Seperti diketahui, masalah dana hibah DPRD Jatim bermula dari Wakil Ketua DPRD Jatim dari Partai Golkar Sahat Tua Simanjuntak pada Desember 2022.
Baca juga: Sukowi: Pengunduran diri Kusnadi tindakan "gentle man"
Kemudian KPK menggeledah sejumlah pihak, diantaranya Wakil Gubernur Jatim yang juga Ketua Demokrat Jatim Emil Dardak, Ketua DPRD Jatim dari PDIP Kusnadi, Wakil Ketua DPRD dari Partai Demokrat Anang Iskandar, Ketua Komisi D DPRD Jatim yang juga Bendahara Demokrat Jatim Agung Mulyono, dan Wakil Ketua DPRD dari PKB Anik Maslachah.
KPK juga memeriksa Sekretaris Partai Demokrat Jatim Reno Zulkarnain, namun Rena tak memenuhi panggilan KPK karena alasan umroh.
Dalam hal ini, Surokim mengacungi jempol PDIP atas progresivitasnya, mengingat partai lain belum memberikan keputusan terkait para kadernya yang digeledah dan diperiksa KPK.
Terkait penunjukan Said Abdullah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDIP Jawa Timur, dan Budi Sulistyono alias Kanang sebagai Pelaksana Harian (Plh) ketua, menurut Surokim, menunjukkan betapa pentingnya geopolitik Jatim bagi PDIP.
Artinya, kata dia, PDIP ingin mepertahankan capaiannya di Jatim sehingga dipilihkan tokoh Jatim yang sudah menasional.
Said Abdullah dikenal sebagai politisi dari Madura yang kini dipercaya sebagai ketua Badan Anggaran DPR. Adapun Kanang adalah wakil ketua DPD PDIP Jatim yang sebelumnya telah tuntas menjalankan penugasan sebagai bupati Ngawi selama dua periode.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
Surokim di Surabaya, Minggu, mengatakan pergantian tersebut menunjukkan bahwa PDIP sangat serius memberi perhatian terhadap masalah hukum soal dana hibah di Jatim.
"Saya pikir ini langkah progresif. Gerak dan langkah cepat DPP PDI Perjuangan sangat tepat, sehingga partai bisa fokus memenangkan Jatim sebagai geopolitik yang wajib dimenangkan," kata Surokim.
Selain itu, lanjut Surokim, keputusan tersebut juga menunjukkan bahwa DPP PDIP serius memberi peringatan dan edukasi politik kepada kader-kadernya agar tetap disiplin, dan tidak terlibat penyalahgunaan kekuasaan.
"Saya pikir PDIP sangat serius di saat partai-partai lain belum memberi respons memadai dalam kasus dugaan korupsi dana hibah ini. PDIP sudah selangkah lebih maju, responsif, dan progresif, dan tentu salah satu tujuannya agar tidak mengganggu citra PDIP di Jatim," kata dia.
Seperti diketahui, masalah dana hibah DPRD Jatim bermula dari Wakil Ketua DPRD Jatim dari Partai Golkar Sahat Tua Simanjuntak pada Desember 2022.
Baca juga: Sukowi: Pengunduran diri Kusnadi tindakan "gentle man"
Kemudian KPK menggeledah sejumlah pihak, diantaranya Wakil Gubernur Jatim yang juga Ketua Demokrat Jatim Emil Dardak, Ketua DPRD Jatim dari PDIP Kusnadi, Wakil Ketua DPRD dari Partai Demokrat Anang Iskandar, Ketua Komisi D DPRD Jatim yang juga Bendahara Demokrat Jatim Agung Mulyono, dan Wakil Ketua DPRD dari PKB Anik Maslachah.
KPK juga memeriksa Sekretaris Partai Demokrat Jatim Reno Zulkarnain, namun Rena tak memenuhi panggilan KPK karena alasan umroh.
Dalam hal ini, Surokim mengacungi jempol PDIP atas progresivitasnya, mengingat partai lain belum memberikan keputusan terkait para kadernya yang digeledah dan diperiksa KPK.
Terkait penunjukan Said Abdullah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDIP Jawa Timur, dan Budi Sulistyono alias Kanang sebagai Pelaksana Harian (Plh) ketua, menurut Surokim, menunjukkan betapa pentingnya geopolitik Jatim bagi PDIP.
Artinya, kata dia, PDIP ingin mepertahankan capaiannya di Jatim sehingga dipilihkan tokoh Jatim yang sudah menasional.
Said Abdullah dikenal sebagai politisi dari Madura yang kini dipercaya sebagai ketua Badan Anggaran DPR. Adapun Kanang adalah wakil ketua DPD PDIP Jatim yang sebelumnya telah tuntas menjalankan penugasan sebagai bupati Ngawi selama dua periode.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023