Pembangunan infrastruktur penanggulangan banjir berupa saluran air merupakan salah satu yang banyak diusulkan warga saat kegiatan reses anggota DPRD Kota Surabaya, pada awal tahun 2023 ini.
"Saat reses, warga mengeluhkan pembangunan saluran di tengah jalan mengakibatkan banyaknya anak-anak yang jatuh. Ini karena tutup saluran yang memang tidak terpasang permanen," kata Wakil Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya Aning Rahmawati di Surabaya, Selasa.
Bahkan, Aning mengaku melihat sendiri melewati saluran di tengah jalan sepanjang kurang lebih 600 meter berada di area Bulak, Surabaya.
Selain itu, lanjut dia, saluran tersebut tidak berujung pada pembuangan akhir, melainkan berhenti di jalan buntu yang tidak terkoneksi dengan saluran tersier, sekunder dan primer,
Aning menyadari koneksitas saluran air membutuh anggaran yang besar sehingga pembangunan harus dilakukan bertahap. Untuk itu, dia meminta masyarakat bersabar.
Menurut dia, penentuan prioritas saluran yang akan dibangun, perhitungan terhadap elevasi, arah aliran sekaligus saluran akhir dengan daya dukung tampungan yang memadai sangat diperlukan.
Tidak hanya itu, kata dia, yang menarik dari reses kali ini adalah maraknya warga yang mengeluhkan tentang proses pengajuan izin mendirikan bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) serta fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang belum diserahkan.
Terkait keluarnya IMB yang memang secara aturan tidak lagi perlu izin gangguan (HO), kata dia, ini dikeluhkan warga karena proses keluarnya izin kurang detail dalam melihat kondisi di lapangan terutama dari tenaga ahli pihak yang sedang membangun.
Dia mencontohkan di Kelurahan Gunung Anyar Tambak, ada warga yang ingin mendirikan bangunan tiga lantai padahal tanahnya tanah tambak dan tanah bergerak. Secara konstruksi, kata dia, tidak memungkinkan untuk dibangun konstruksi tiga lantai karena di area permukiman tersebut sudah banyak yang terdampak akibat pembangunan rumah dua lantai.
"Namun IMB rumah tiga lantai sudah keluar, sengketa yang sampai hari ini belum terselesaikan," ujar dia.
Untuk serah terima fasum fasos sampai pada kasus konflik antarpengembang yang berdampak pada warga yakni saling menutup jalannya saluran karena merasa berhak atas saluran yang dibangunnya sehingga saluran tidak terkoneksi.
"Sebetulnya pemkot didampingi jajaran samping harus segera menyelesaikan serah terima fasum dan fasos dari pengembang kepada pemkot, namun kenyataannya prosesnya tidak semudah perda PSU yang sangat detail dan ideal," kata dia.
Hal lain yang menarik dari reses, kata Aning, adalah bank sampah. Keseriusan Pemkot Surabaya untuk mengurus bank sampah sangat ditunggu, salah satu bank sampah yang sukses sampai hasilnya bisa dipakai untuk membangun balai RT adalah Bank Sampah Mawar di Kelurahan Bulak.
Bank sampah ini tidak hanya menghasilkan uang banyak sampai bisa bangun balai RT namun juga produktif dengan 52 nasabah. Namun hal ini belum mendapat sentuhan pemkot, baik itu pembinaan maupun pembangunan.
"Harusnya pemkot betul-betul mendukung terhadap karya warga," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
"Saat reses, warga mengeluhkan pembangunan saluran di tengah jalan mengakibatkan banyaknya anak-anak yang jatuh. Ini karena tutup saluran yang memang tidak terpasang permanen," kata Wakil Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya Aning Rahmawati di Surabaya, Selasa.
Bahkan, Aning mengaku melihat sendiri melewati saluran di tengah jalan sepanjang kurang lebih 600 meter berada di area Bulak, Surabaya.
Selain itu, lanjut dia, saluran tersebut tidak berujung pada pembuangan akhir, melainkan berhenti di jalan buntu yang tidak terkoneksi dengan saluran tersier, sekunder dan primer,
Aning menyadari koneksitas saluran air membutuh anggaran yang besar sehingga pembangunan harus dilakukan bertahap. Untuk itu, dia meminta masyarakat bersabar.
Menurut dia, penentuan prioritas saluran yang akan dibangun, perhitungan terhadap elevasi, arah aliran sekaligus saluran akhir dengan daya dukung tampungan yang memadai sangat diperlukan.
Tidak hanya itu, kata dia, yang menarik dari reses kali ini adalah maraknya warga yang mengeluhkan tentang proses pengajuan izin mendirikan bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) serta fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang belum diserahkan.
Terkait keluarnya IMB yang memang secara aturan tidak lagi perlu izin gangguan (HO), kata dia, ini dikeluhkan warga karena proses keluarnya izin kurang detail dalam melihat kondisi di lapangan terutama dari tenaga ahli pihak yang sedang membangun.
Dia mencontohkan di Kelurahan Gunung Anyar Tambak, ada warga yang ingin mendirikan bangunan tiga lantai padahal tanahnya tanah tambak dan tanah bergerak. Secara konstruksi, kata dia, tidak memungkinkan untuk dibangun konstruksi tiga lantai karena di area permukiman tersebut sudah banyak yang terdampak akibat pembangunan rumah dua lantai.
"Namun IMB rumah tiga lantai sudah keluar, sengketa yang sampai hari ini belum terselesaikan," ujar dia.
Untuk serah terima fasum fasos sampai pada kasus konflik antarpengembang yang berdampak pada warga yakni saling menutup jalannya saluran karena merasa berhak atas saluran yang dibangunnya sehingga saluran tidak terkoneksi.
"Sebetulnya pemkot didampingi jajaran samping harus segera menyelesaikan serah terima fasum dan fasos dari pengembang kepada pemkot, namun kenyataannya prosesnya tidak semudah perda PSU yang sangat detail dan ideal," kata dia.
Hal lain yang menarik dari reses, kata Aning, adalah bank sampah. Keseriusan Pemkot Surabaya untuk mengurus bank sampah sangat ditunggu, salah satu bank sampah yang sukses sampai hasilnya bisa dipakai untuk membangun balai RT adalah Bank Sampah Mawar di Kelurahan Bulak.
Bank sampah ini tidak hanya menghasilkan uang banyak sampai bisa bangun balai RT namun juga produktif dengan 52 nasabah. Namun hal ini belum mendapat sentuhan pemkot, baik itu pembinaan maupun pembangunan.
"Harusnya pemkot betul-betul mendukung terhadap karya warga," kata dia.
Editor : Abdullah Rifai
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023