Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, berhasil menurunkan kasus anak mengalami kekerdilan atau "stunting" di wilayah setempat hingga mencapai angka 9,7 persen dari sebelumnya 12,4 persen pada tahun 2022.
Keberhasilan penurunan kasus stunting tersebut merujuk pada hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 yang diumumkan Kementerian Kesehatan RI melalui Rapat Kerja Nasional BKKBN pada Rabu (25/1).
"Melihat angka tersebut, ini artinya upaya-upaya yang kita lakukan untuk menekan angka stunting anak membuahkan hasil," ujar Wali Kota Madiun Maidi, Kamis.
Menurut dia, untuk menurunkan angka stunting, Pemkot Madiun menggelontorkan anggaran Rp5,4 miliar di tahun 2022. Anggaran itu digunakan untuk memberikan bantuan makanan sehat dan bergizi yang disalurkan melalui Warung Setop Stunting (WSS) yang ada di tiap kelurahan.
Mekanisme pemberian makanan dilakukan dengan menyediakan makanan sehat bagi anak-anak stunting. Ratusan sasaran tersebut nantinya mendapatkan voucer untuk ditukar di WSS setiap minggunya senilai Rp374 ribu.
Voucer tersebut bisa ditukarkan dengan bahan makanan bergizi yang sudah ditentukan, yakni beras, sayur, minyak, telur, daging, ikan dan sebagainya.
Selain balita stunting, WSS juga melayani 408 ibu hamil hasil pendataan agar mereka terpenuhi gizinya selama hamil dan melahirkan bayi yang sehat serta bebas stunting. Untuk ibu hamil mendapatkan voucher senilai Rp386 ribu per minggu.
Selain WSS sebagai program pencukupan gizi, pemkot juga melakukan upaya lain untuk terus menekan kasus stunting, seperti jambanisasi, kampung KB, program keluarga harapan, posyandu, hingga kampanye gemar makan ikan.
Dinkes juga melakukan pendampingan sejak dini, yakni pemberian tablet penambah darah secara rutin ada remaja putri usia SMP dan SMA.
Lalu, lanjut dia, memberikan penyuluhan kepada calon pengantin perempuan serta melakukan pengawasan terhadap ibu hamil.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes-PPKB), angka kasus stunting pada tahun 2015 di Kota Madiun mencapai 1.504 anak atau 17,46 persen. Jumlah tersebut menurun pada tahun 2016 yang menjadi 1.345 anak atau 16,61 persen, tahun 2017 menurun lagi hingga tersisa 14,72 persen, dan terus menurun tiap tahunnya.
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Madiun dr. Denik Wuryani menjelaskan bahwa survei SSGI dilakukan pada bulan Agustus-September tahun lalu. Atau, sebelum pelaksanaan WSS di bulan Oktober.
"Artinya upaya kita sudah 'on the track'. Apalagi ditambah dengan adanya WSS. Harapannya, pada survei berikutnya kita mendapatkan hasil yang signifikan," ucap dia.
Denik mengungkapkan bahwa Dinkes PPKB menargetkan penurunan angka stunting 2-3 persen setiap tahunnya. Diharapkan bisa lebih dari itu.
Terkait program yang akan dilanjutkan, Denik mengungkapkan bahwa sosialisasi bahaya stunting dan penanganannya akan diteruskan. Kemudian, pemberian makanan tambahan bagi anak gizi buruk dan ibu hamil.
"Harapannya, tidak ada lagi angka stunting di Kota Madiun," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
Keberhasilan penurunan kasus stunting tersebut merujuk pada hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 yang diumumkan Kementerian Kesehatan RI melalui Rapat Kerja Nasional BKKBN pada Rabu (25/1).
"Melihat angka tersebut, ini artinya upaya-upaya yang kita lakukan untuk menekan angka stunting anak membuahkan hasil," ujar Wali Kota Madiun Maidi, Kamis.
Menurut dia, untuk menurunkan angka stunting, Pemkot Madiun menggelontorkan anggaran Rp5,4 miliar di tahun 2022. Anggaran itu digunakan untuk memberikan bantuan makanan sehat dan bergizi yang disalurkan melalui Warung Setop Stunting (WSS) yang ada di tiap kelurahan.
Mekanisme pemberian makanan dilakukan dengan menyediakan makanan sehat bagi anak-anak stunting. Ratusan sasaran tersebut nantinya mendapatkan voucer untuk ditukar di WSS setiap minggunya senilai Rp374 ribu.
Voucer tersebut bisa ditukarkan dengan bahan makanan bergizi yang sudah ditentukan, yakni beras, sayur, minyak, telur, daging, ikan dan sebagainya.
Selain balita stunting, WSS juga melayani 408 ibu hamil hasil pendataan agar mereka terpenuhi gizinya selama hamil dan melahirkan bayi yang sehat serta bebas stunting. Untuk ibu hamil mendapatkan voucher senilai Rp386 ribu per minggu.
Selain WSS sebagai program pencukupan gizi, pemkot juga melakukan upaya lain untuk terus menekan kasus stunting, seperti jambanisasi, kampung KB, program keluarga harapan, posyandu, hingga kampanye gemar makan ikan.
Dinkes juga melakukan pendampingan sejak dini, yakni pemberian tablet penambah darah secara rutin ada remaja putri usia SMP dan SMA.
Lalu, lanjut dia, memberikan penyuluhan kepada calon pengantin perempuan serta melakukan pengawasan terhadap ibu hamil.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes-PPKB), angka kasus stunting pada tahun 2015 di Kota Madiun mencapai 1.504 anak atau 17,46 persen. Jumlah tersebut menurun pada tahun 2016 yang menjadi 1.345 anak atau 16,61 persen, tahun 2017 menurun lagi hingga tersisa 14,72 persen, dan terus menurun tiap tahunnya.
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Madiun dr. Denik Wuryani menjelaskan bahwa survei SSGI dilakukan pada bulan Agustus-September tahun lalu. Atau, sebelum pelaksanaan WSS di bulan Oktober.
"Artinya upaya kita sudah 'on the track'. Apalagi ditambah dengan adanya WSS. Harapannya, pada survei berikutnya kita mendapatkan hasil yang signifikan," ucap dia.
Denik mengungkapkan bahwa Dinkes PPKB menargetkan penurunan angka stunting 2-3 persen setiap tahunnya. Diharapkan bisa lebih dari itu.
Terkait program yang akan dilanjutkan, Denik mengungkapkan bahwa sosialisasi bahaya stunting dan penanganannya akan diteruskan. Kemudian, pemberian makanan tambahan bagi anak gizi buruk dan ibu hamil.
"Harapannya, tidak ada lagi angka stunting di Kota Madiun," katanya.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023