DPW Partai NasDem Jawa Timur menyoroti pernyataan Ketua KPU RI Hasyim Asyari yang dinilai menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat atas pernyataannya yang menyebut Pemilu 2024 kemungkinan kembali menggunakan sistem proporsional tertutup.
Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Jawa Timur Sri Sajekti Sudjunadi mengungkapkan Pemilu dengan sistem proporsional tertutup adalah kemunduran demokrasi Indonesia.
Perempuan yang biasa disapa Kakak Jess itu meminta KPU fokus melaksanakan tugasnya menyelenggarakan pemilu sesuai undang-undang yang berlaku, serta melaksanakan tahapan Pemilu dengan jujur dan adil, terbuka, serta berintegritas.
"KPU jangan menafikan partisipasi politik rakyat dalam pemilu yang sedang tumbuh dan bergairah," katanya di Surabaya, Jumat.
Pada kesempatan lain, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menyebut pernyataan Ketua KPU RI tersebut melangkahi wewenang dan kapasitasnya.
"Demokrasi sepatutnya bukan memundurkan yang telah maju tetapi memperbaiki dan menata ulang hal yang kurang saja," ujarnya.
Menurut anggota DPR RI itu, Pemilu sistem proporsional tertutup menutup peluang rakyat untuk mengenal calon legislatif (caleg), seakan dipaksa memilih kucing dalam karung.
"Sistem proporsional terbuka kemudian dipilih untuk menjawab persoalan kesenjangan representasi karena ada kelemahan pengenalan dan saluran aspiratif rakyat dengan wakil rakyatnya," katanya.
Wakil Ketua Baleg DPR itu mengungkapkan Pemilu proporsional terbuka memungkinkan beragam latar belakang sosial seseorang untuk bisa terlibat dalam politik elektoral.
"Dengan sistem semacam ini pula, warga bisa turut mewarnai proses politik dalam tubuh partai," ucapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Jawa Timur Sri Sajekti Sudjunadi mengungkapkan Pemilu dengan sistem proporsional tertutup adalah kemunduran demokrasi Indonesia.
Perempuan yang biasa disapa Kakak Jess itu meminta KPU fokus melaksanakan tugasnya menyelenggarakan pemilu sesuai undang-undang yang berlaku, serta melaksanakan tahapan Pemilu dengan jujur dan adil, terbuka, serta berintegritas.
"KPU jangan menafikan partisipasi politik rakyat dalam pemilu yang sedang tumbuh dan bergairah," katanya di Surabaya, Jumat.
Pada kesempatan lain, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menyebut pernyataan Ketua KPU RI tersebut melangkahi wewenang dan kapasitasnya.
"Demokrasi sepatutnya bukan memundurkan yang telah maju tetapi memperbaiki dan menata ulang hal yang kurang saja," ujarnya.
Menurut anggota DPR RI itu, Pemilu sistem proporsional tertutup menutup peluang rakyat untuk mengenal calon legislatif (caleg), seakan dipaksa memilih kucing dalam karung.
"Sistem proporsional terbuka kemudian dipilih untuk menjawab persoalan kesenjangan representasi karena ada kelemahan pengenalan dan saluran aspiratif rakyat dengan wakil rakyatnya," katanya.
Wakil Ketua Baleg DPR itu mengungkapkan Pemilu proporsional terbuka memungkinkan beragam latar belakang sosial seseorang untuk bisa terlibat dalam politik elektoral.
"Dengan sistem semacam ini pula, warga bisa turut mewarnai proses politik dalam tubuh partai," ucapnya.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022