Pemerintah Kota Mojokerto, Jawa Timur menganggarkan sebanyak Rp2,6 miliar sebagai 0upaya untuk mengendalikan terjadinya inflasi di kota setempat.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dalam keterangan pers, Selasa, mengatakan anggaran tersebut digunakan untuk membiayai empat program pengendalian inflasi, di antaranya berupa beragam jenis bantuan sosial, pelatihan, operasi pasar dan gerakan menanam tanaman pangan.
"Kota Mojokerto merupakan daerah pengguna bukan daerah penghasil bahan pokok," katanya di sela High Level Meeting (HLM) Stabilitas dan Ketersediaan Bahan Pokok dan Barang Penting di Kota Mojokerto.
Pada rapat bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Mojokerto, jajaran Forkopimda, dan Kepala BPS Kota Mojokerto terbuat dibahas sejumlah langkah konkret yang telah dilakukan oleh Pemkot Mojokerto dalam rangka mengendalikan inflasi daerah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022.
Lebih lanjut ia mengatakan, sorotan lainnya adalah adanya sejumlah toko modern atau swalayan yang tidak melakukan update harga sejumlah komoditas penting di aplikasi SIBAPO (Sistem Informasi Bahan Pokok) Diskopperindag Kota Mojokerto secara rutin sehingga menyulitkan pemkot untuk melakukan pemantauan harga.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022