Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) membentuk Dewan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) demi mempercepat peningkatan inklusi dan literasi keuangan.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengukuhkan Wakil Gubernur (Wagub) Emil Elestianto Dardak sebagai Direktur Eksekutif KDEKS Jatim bersama 13 anggota manajemen lainnya.
"Jatim menjadi provinsi kelima setelah Sumatera Barat, Riau, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan yang mengukuhkan KDEKS di Indonesia," katanya di Surabaya, Jumat.
Menurutnya tingkat inklusi dan literasi keuangan syariah Indonesia masih rendah. Inklusi keuangan syariah nasional hanya mencapai 12,12 persen dengan tingkat literasi tercatat 9,14 persen.
"Mudah-mudahan dengan terbentuknya KDEKS di Jatim bisa memberikan magnitude yang lebih besar," ujar Mantan Menteri Sosial itu.
Khofifah menandaskan demi menyukseskan perekonomian syariah di Jatim dibutuhkan sinergitas antara semua pihak terkait, yang diyakini dapat mempercepat dan memudahkan proses masyarakat untuk memasuki industri halal.
"Harus ada proses untuk bisa membangun sinergitas yang sistemik bagaimana halal ini harus lebih dipercepat gerakannya. Jadi semua harus terkoneksi, termasuk sertifikasi halal yang membutuhkan kerja sama dengan laboratorium agar tidak mudah self-declare," tuturnya.
Wagub Emil Elestianto Dardak yang ditunjuk sebagai Direktur Eksekutif KDEKS Jatim mengungkapkan sebenarnya Jatim sudah menjadikan syariah sebagai bagian dari banyak program yang telah dijalankan.
Contohnya penerapan "One Pesantren One Product" (OPOP), didirikannya 38 halal center, 5.000 pendamping bersertifikasi halal, 55 Rumah Potong Hewan halal, empat lembaga pemeriksa halal, dan Kawasan Industri Halal di Jatim.
"Jadi sebenarnya Jatim sudah punya banyak sekali program yang mengarusutamakan ekonomi syariah. Tapi tentunya dengan terbentuknya KDEKS Jatim, ekosistem syariah yang sudah dibangun dengan sangat baik bisa lebih didorong lagi penguatannya," ucapnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengukuhkan Wakil Gubernur (Wagub) Emil Elestianto Dardak sebagai Direktur Eksekutif KDEKS Jatim bersama 13 anggota manajemen lainnya.
"Jatim menjadi provinsi kelima setelah Sumatera Barat, Riau, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan yang mengukuhkan KDEKS di Indonesia," katanya di Surabaya, Jumat.
Menurutnya tingkat inklusi dan literasi keuangan syariah Indonesia masih rendah. Inklusi keuangan syariah nasional hanya mencapai 12,12 persen dengan tingkat literasi tercatat 9,14 persen.
"Mudah-mudahan dengan terbentuknya KDEKS di Jatim bisa memberikan magnitude yang lebih besar," ujar Mantan Menteri Sosial itu.
Khofifah menandaskan demi menyukseskan perekonomian syariah di Jatim dibutuhkan sinergitas antara semua pihak terkait, yang diyakini dapat mempercepat dan memudahkan proses masyarakat untuk memasuki industri halal.
"Harus ada proses untuk bisa membangun sinergitas yang sistemik bagaimana halal ini harus lebih dipercepat gerakannya. Jadi semua harus terkoneksi, termasuk sertifikasi halal yang membutuhkan kerja sama dengan laboratorium agar tidak mudah self-declare," tuturnya.
Wagub Emil Elestianto Dardak yang ditunjuk sebagai Direktur Eksekutif KDEKS Jatim mengungkapkan sebenarnya Jatim sudah menjadikan syariah sebagai bagian dari banyak program yang telah dijalankan.
Contohnya penerapan "One Pesantren One Product" (OPOP), didirikannya 38 halal center, 5.000 pendamping bersertifikasi halal, 55 Rumah Potong Hewan halal, empat lembaga pemeriksa halal, dan Kawasan Industri Halal di Jatim.
"Jadi sebenarnya Jatim sudah punya banyak sekali program yang mengarusutamakan ekonomi syariah. Tapi tentunya dengan terbentuknya KDEKS Jatim, ekosistem syariah yang sudah dibangun dengan sangat baik bisa lebih didorong lagi penguatannya," ucapnya. (*)
Editor : Abdul Hakim
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022