Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) saat ini fokus dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN).
Hal ini disampaikan Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas saat menggelar Rapat Koordinasi Paguyuban PANRB di Pendopo Kabupaten Banyuwangi, Jatim, Kamis (24/11).
"Rakor Paguyuban PANRB ini merujuk kepada arahan Presiden Joko Widodo tentang Reformasi Birokrasi yang harus berdampak langsung terhadap masyarakat. Karena reformasi birokrasi bukan hanya tumpukan kertas. Tapi harus lincah dan cepat dalam bertindak," kata Menteri Azwar Anas.
Dia menjelaskan, bahwa rapat koordinasi dengan Paguyuban Kemenpan RB mengenai sumber daya manusia (SDM), yakni mengimplementasikan sesuai arahan presiden, terutama terkait dengan peningkatan SDM ASN di Indonesia.
Menteri Azwar Anas menyatakan, kualitas SDM aparatur di Indonesia masih jauh dari harapan. Berbagai penilaian global masih menempatkan level Indonesia pada posisi yang tidak memuaskan. Hal ini membuktikan bahwa birokrasi Indonesia belum bisa disejajarkan dengan negara maju lainnya.
"Kami ingin urai implementasi program prioritas PAN-RB, khususnya terkait penguatan SDM aparatur," ujar dia.
Menurut dia, birokrasi harus berdampak nyata dan membawa manfaat bagi masyarakat dan tidak hanya sekedar hadir di tengah masyarakat. Maka dari itu, lanjut dia, butuh SDM aparatur yang mumpuni.
"Talenta-talenta unggul perlu diasah dengan pelatihan dan pendidikan berkualitas, sehingga terbentuk ASN yang berintegritas, profesional, inovatif, dan kreatif," kata mantan Bupati Banyuwangi dua periode itu.
Dia juga berharap Lembaga Administrasi Negara (LAN) punya terobosan baru untuk menyiapkan ASN berkualitas, termasuk begitu pula juga terkait BKN.
"Kami sudah menyiapkan proses bisnis layanan kepegawaian dengan memperpendek proses yang panjang sehingga lebih efisien," kata dia.
Kementerian PAN-RB juga ingin mengurangi jumlah pegawai seiring dengan era digitalisasi. Namun faktanya, Indonesia justru menambah pegawai. Padahal, di luar lembaga pemerintah sudah mulai mengurangi pegawai karena terbantu dengan digitalisasi.
"Kami masih menambah pegawai, tetapi digitalisasi masih rendah. Kami ingin paralel, digitalisasi jalan supaya pelayanannya cepat, transparan, SDM-nya kita perbaiki," ucap Anas.
Dia mengaku, PANRB saat ini fokus terhadap empat Reformasi Birokrasi Tematik. Di antaranya, reformasi birokrasi tata kelola kemiskinan, pengurangan angka kemiskinan, peningkatan investasi digitalisasi, dan inflasi. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
Hal ini disampaikan Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas saat menggelar Rapat Koordinasi Paguyuban PANRB di Pendopo Kabupaten Banyuwangi, Jatim, Kamis (24/11).
"Rakor Paguyuban PANRB ini merujuk kepada arahan Presiden Joko Widodo tentang Reformasi Birokrasi yang harus berdampak langsung terhadap masyarakat. Karena reformasi birokrasi bukan hanya tumpukan kertas. Tapi harus lincah dan cepat dalam bertindak," kata Menteri Azwar Anas.
Dia menjelaskan, bahwa rapat koordinasi dengan Paguyuban Kemenpan RB mengenai sumber daya manusia (SDM), yakni mengimplementasikan sesuai arahan presiden, terutama terkait dengan peningkatan SDM ASN di Indonesia.
Menteri Azwar Anas menyatakan, kualitas SDM aparatur di Indonesia masih jauh dari harapan. Berbagai penilaian global masih menempatkan level Indonesia pada posisi yang tidak memuaskan. Hal ini membuktikan bahwa birokrasi Indonesia belum bisa disejajarkan dengan negara maju lainnya.
"Kami ingin urai implementasi program prioritas PAN-RB, khususnya terkait penguatan SDM aparatur," ujar dia.
Menurut dia, birokrasi harus berdampak nyata dan membawa manfaat bagi masyarakat dan tidak hanya sekedar hadir di tengah masyarakat. Maka dari itu, lanjut dia, butuh SDM aparatur yang mumpuni.
"Talenta-talenta unggul perlu diasah dengan pelatihan dan pendidikan berkualitas, sehingga terbentuk ASN yang berintegritas, profesional, inovatif, dan kreatif," kata mantan Bupati Banyuwangi dua periode itu.
Dia juga berharap Lembaga Administrasi Negara (LAN) punya terobosan baru untuk menyiapkan ASN berkualitas, termasuk begitu pula juga terkait BKN.
"Kami sudah menyiapkan proses bisnis layanan kepegawaian dengan memperpendek proses yang panjang sehingga lebih efisien," kata dia.
Kementerian PAN-RB juga ingin mengurangi jumlah pegawai seiring dengan era digitalisasi. Namun faktanya, Indonesia justru menambah pegawai. Padahal, di luar lembaga pemerintah sudah mulai mengurangi pegawai karena terbantu dengan digitalisasi.
"Kami masih menambah pegawai, tetapi digitalisasi masih rendah. Kami ingin paralel, digitalisasi jalan supaya pelayanannya cepat, transparan, SDM-nya kita perbaiki," ucap Anas.
Dia mengaku, PANRB saat ini fokus terhadap empat Reformasi Birokrasi Tematik. Di antaranya, reformasi birokrasi tata kelola kemiskinan, pengurangan angka kemiskinan, peningkatan investasi digitalisasi, dan inflasi. (*)
Editor : Abdul Hakim
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022