Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri, Jawa Timur, mengajak organisasi perangkat daerah setempat untuk menyamakan persepsi dalam pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Kepala Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Kediri Kota Kediri Apip Permana, di Kediri, Selasa, mengatakan, penyamaan persepsi tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik tersebut penting dilakukan agar terwujud keterpaduan layanan digital melalui penerapan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
"Perlu peta rencana untuk menggambarkan terkait aplikasi SPBE dan bagaimana menerapkannya dalam memberikan informasi-informasi pemerintah kepada masyarakat," kata dia.
Untuk itu, lanjut dia, pihaknya mengumpulkan para PIC (Person In Charge) atau orang yang bertanggung jawab atas tugas tertentu di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyamakan persepsi bahwa arsitektur SPBE itu merupakan tanggung jawab bersama.
"Masing-masing OPD memiliki indikator sehingga SPBE akan menjadi sukses apabila semuanya ikut andarbeni," ujarnya.
Apip mengatakan, arsitektur SPBE merupakan perangkat jasa untuk mendiskripsikan integrasi proses data dan informasi, aplikasi, infrastruktur dan keamanan SPBE. Hal tersebut bisa terwujud apabila ada kepedulian dari semua OPD untuk membangun bersama.
Menurut dia, pihaknya juga telah melakukan berbagai upaya agar semua OPD memiliki komitmen terhadap penerapan SPBE sehingga nilai komulatif SPBE di Pemkot Kediri bisa meningkat.
Apip menambahkan, arsitektur SPBE bukanlah tahap akhir melainkan masih ada digitalisasi pemerintahan yang regulasinya sudah dibentuk dalam rancangan undang-undang.
Diharapkan, nantinya masing-masing PIC OPD bisa menindaklanjuti arahan dari narasumber sehingga apa yang menjadi harapan bersama yaitu memiliki SPBE yang berkualitas bisa terwujud.
"Dengan nilai SPBE yang tinggi menunjukkan bahwa sektor pendidikan ada peningkatan, sektor kemiskinan bisa ditekan, harapan hidup lebih baik. Jika semua poin bagus, otomatis nilai SPBE-nya juga meningkat. Setelah kami melewati SPBE dengan baik, ke depan akan ada level yang lebih tinggi yaitu digitalisasi pemerintah. Semua bekerja berdasarkan digital karena bisa terukur, akurat dan datanya bisa dipertanggungjawabkan," kata dia.
Terkait hal ini, Diskominfo menggandeng tim dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya sebagai narasumber dalam rapat koordinasi yang dilakukan melalui zoom meeting itu.
Beberapa poin yang dipaparkan yakni tentang inventarisir data di masing-masing OPD sehingga bisa terintegrasikan ke SPBE. Hal ini untuk perbaruan arsitektur dan peta rencana SPBE Kota Kediri yang disesuaikan dengan regulasi dan kondisi terkini. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
Kepala Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Kediri Kota Kediri Apip Permana, di Kediri, Selasa, mengatakan, penyamaan persepsi tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik tersebut penting dilakukan agar terwujud keterpaduan layanan digital melalui penerapan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
"Perlu peta rencana untuk menggambarkan terkait aplikasi SPBE dan bagaimana menerapkannya dalam memberikan informasi-informasi pemerintah kepada masyarakat," kata dia.
Untuk itu, lanjut dia, pihaknya mengumpulkan para PIC (Person In Charge) atau orang yang bertanggung jawab atas tugas tertentu di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyamakan persepsi bahwa arsitektur SPBE itu merupakan tanggung jawab bersama.
"Masing-masing OPD memiliki indikator sehingga SPBE akan menjadi sukses apabila semuanya ikut andarbeni," ujarnya.
Apip mengatakan, arsitektur SPBE merupakan perangkat jasa untuk mendiskripsikan integrasi proses data dan informasi, aplikasi, infrastruktur dan keamanan SPBE. Hal tersebut bisa terwujud apabila ada kepedulian dari semua OPD untuk membangun bersama.
Menurut dia, pihaknya juga telah melakukan berbagai upaya agar semua OPD memiliki komitmen terhadap penerapan SPBE sehingga nilai komulatif SPBE di Pemkot Kediri bisa meningkat.
Apip menambahkan, arsitektur SPBE bukanlah tahap akhir melainkan masih ada digitalisasi pemerintahan yang regulasinya sudah dibentuk dalam rancangan undang-undang.
Diharapkan, nantinya masing-masing PIC OPD bisa menindaklanjuti arahan dari narasumber sehingga apa yang menjadi harapan bersama yaitu memiliki SPBE yang berkualitas bisa terwujud.
"Dengan nilai SPBE yang tinggi menunjukkan bahwa sektor pendidikan ada peningkatan, sektor kemiskinan bisa ditekan, harapan hidup lebih baik. Jika semua poin bagus, otomatis nilai SPBE-nya juga meningkat. Setelah kami melewati SPBE dengan baik, ke depan akan ada level yang lebih tinggi yaitu digitalisasi pemerintah. Semua bekerja berdasarkan digital karena bisa terukur, akurat dan datanya bisa dipertanggungjawabkan," kata dia.
Terkait hal ini, Diskominfo menggandeng tim dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya sebagai narasumber dalam rapat koordinasi yang dilakukan melalui zoom meeting itu.
Beberapa poin yang dipaparkan yakni tentang inventarisir data di masing-masing OPD sehingga bisa terintegrasikan ke SPBE. Hal ini untuk perbaruan arsitektur dan peta rencana SPBE Kota Kediri yang disesuaikan dengan regulasi dan kondisi terkini. (*)
Editor : Abdul Hakim
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022