Pemerintah Kota Kediri menggandeng TNI untuk ikut menyosialisasikan pencegahan stunting melalui kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD).
"Program TMMD ini momen tepat, karena TNI punya jaringan yang juga langsung menyentuh masyarakat," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Kediri Sumedi kepada wartawan, Rabu.
Menurut di, kolaborasi dengan lintas sektoral harus dilakuan agar permasalahan stunting di Kota Kediri bisa segera teratasi.
Sumedi mengatakan pihaknya memiliki petugas yang siap menyampaikan informasi ke masyarakat baik melalui pertemuan RT, RW, ataupun acara-acara yang melibatkan masyarakat.
"Kami punya 20 petugas PLKB (Petugas lapangan keluarga berencana) yang sudah terjadwal untuk memberikan informasi terkait stunting. Kami libatkan juga IBI dan dinas kesehatan untuk penanganannya. Sedangkan untuk layanan KB, dari TNI bisa mengirimkan akseptor ke dinas kami dan kita siap memfasilitasi," kata dia.
Sumedi berharap bisa mewujudkan Kota Kediri menjadi zero stunting. Isu pencegahan stunting ini saat ini menjadi fokus penanganan dari pemkot.
Indonesia menempatkan kasus stunting dalam tugas utama Sustainable Development Goals (SDGs). Sedangkan, angka stunting di Kota Kediri sekitar 12 persen, jauh di bawah Provinsi Jawa Timur yang mencapai, yakni 23 persen dan nasional 24 persen, sehingga dalam menanganinya juga dibutuhkan kolaborasi dan konsistensi dari semua pihak.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
"Program TMMD ini momen tepat, karena TNI punya jaringan yang juga langsung menyentuh masyarakat," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Kediri Sumedi kepada wartawan, Rabu.
Menurut di, kolaborasi dengan lintas sektoral harus dilakuan agar permasalahan stunting di Kota Kediri bisa segera teratasi.
Sumedi mengatakan pihaknya memiliki petugas yang siap menyampaikan informasi ke masyarakat baik melalui pertemuan RT, RW, ataupun acara-acara yang melibatkan masyarakat.
"Kami punya 20 petugas PLKB (Petugas lapangan keluarga berencana) yang sudah terjadwal untuk memberikan informasi terkait stunting. Kami libatkan juga IBI dan dinas kesehatan untuk penanganannya. Sedangkan untuk layanan KB, dari TNI bisa mengirimkan akseptor ke dinas kami dan kita siap memfasilitasi," kata dia.
Sumedi berharap bisa mewujudkan Kota Kediri menjadi zero stunting. Isu pencegahan stunting ini saat ini menjadi fokus penanganan dari pemkot.
Indonesia menempatkan kasus stunting dalam tugas utama Sustainable Development Goals (SDGs). Sedangkan, angka stunting di Kota Kediri sekitar 12 persen, jauh di bawah Provinsi Jawa Timur yang mencapai, yakni 23 persen dan nasional 24 persen, sehingga dalam menanganinya juga dibutuhkan kolaborasi dan konsistensi dari semua pihak.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022