Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memastikan belum ada rahasia negara bocor akibat ulah peretasan oleh kelompok atau perorangan yang mengaku sebagai "Bjorka".
Oleh karena itu, Mahfud MD mengimbau seluruh masyarakat Indonesia tetap tenang dengan isu peretasan data-data oleh Bjorka.
"Publik atau masyarakat harus tenang karena sebenarnya sampai detik ini belum ada rahasia negara yang bocor," kata Mahfud dalam konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu.
Setelah berkoordinasi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G. Plate, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Mahfud menyampaikan bahwa data-data yang diretas dan dibocorkan ke dunia maya merupakan data bersifat umum.
Dugaan motif dari peretasan Bjorka itu pun tidak membahayakan, tambahnya. Meskipun begitu, Mahfud menegaskan Pemerintah tetap serius dalam menangani kasus tersebut.
Selain itu, berdasarkan koordinasi tersebut, lanjutnya, dapat disimpulkan pula bahwa Bjorka tidak memiliki keahlian ataupun kemampuan membobol. Menurut Mahfud, apa yang dilakukan Bjorka perlu dipahami sebagai pengingat bahwa seluruh warga negara Indonesia (WNI) harus berhati-hati dalam melindungi data pribadi masing-masing.
"Hasil dari kesimpulan kami, apa yang dilakukan Bjorka ini sebenarnya tidak punya keahlian atau kemampuan membobol yang sungguh-sungguh. Dia hanya hendak memberitahu kepada kita kalau kita harus hati-hati, (data) kita akan bisa dibobol, dan sebagainya," jelasnya.
Sebelumnya, Mahfud juga menyampaikan Pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) perlindungan data untuk melindungi data-data, terutama data negara, dari berbagai ancaman kebocoran ataupun peretasan.
"Nah, kami (Pemerintah) membuat satgas untuk lebih berhati-hati," kata dia.
Mahfud menyebutkan terdapat dua hal yang mendasari pembentukan satgas tersebut. Pertama, katanya, ialah adanya peretasan yang diklaim Bjorka telah mengingatkan bangsa Indonesia tentang pentingnya membangun sistem keamanan siber secara canggih.
Kedua, lanjutnya, pembentukan satgas tersebut merupakan salah satu amanat Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang akan segera disahkan oleh DPR RI.
Sebelumnya, Bjorka menjadi topik perbincangan publik karena mengklaim telah berhasil meretas sejumlah data rahasia, mulai data penduduk Indonesia, data pengguna kartu SIM, data pribadi Menteri Kominfo Johnny G. Plate, serta data dokumen rahasia milik Presiden Joko Widodo. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
Oleh karena itu, Mahfud MD mengimbau seluruh masyarakat Indonesia tetap tenang dengan isu peretasan data-data oleh Bjorka.
"Publik atau masyarakat harus tenang karena sebenarnya sampai detik ini belum ada rahasia negara yang bocor," kata Mahfud dalam konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu.
Setelah berkoordinasi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G. Plate, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Mahfud menyampaikan bahwa data-data yang diretas dan dibocorkan ke dunia maya merupakan data bersifat umum.
Dugaan motif dari peretasan Bjorka itu pun tidak membahayakan, tambahnya. Meskipun begitu, Mahfud menegaskan Pemerintah tetap serius dalam menangani kasus tersebut.
Selain itu, berdasarkan koordinasi tersebut, lanjutnya, dapat disimpulkan pula bahwa Bjorka tidak memiliki keahlian ataupun kemampuan membobol. Menurut Mahfud, apa yang dilakukan Bjorka perlu dipahami sebagai pengingat bahwa seluruh warga negara Indonesia (WNI) harus berhati-hati dalam melindungi data pribadi masing-masing.
"Hasil dari kesimpulan kami, apa yang dilakukan Bjorka ini sebenarnya tidak punya keahlian atau kemampuan membobol yang sungguh-sungguh. Dia hanya hendak memberitahu kepada kita kalau kita harus hati-hati, (data) kita akan bisa dibobol, dan sebagainya," jelasnya.
Sebelumnya, Mahfud juga menyampaikan Pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) perlindungan data untuk melindungi data-data, terutama data negara, dari berbagai ancaman kebocoran ataupun peretasan.
"Nah, kami (Pemerintah) membuat satgas untuk lebih berhati-hati," kata dia.
Mahfud menyebutkan terdapat dua hal yang mendasari pembentukan satgas tersebut. Pertama, katanya, ialah adanya peretasan yang diklaim Bjorka telah mengingatkan bangsa Indonesia tentang pentingnya membangun sistem keamanan siber secara canggih.
Kedua, lanjutnya, pembentukan satgas tersebut merupakan salah satu amanat Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang akan segera disahkan oleh DPR RI.
Sebelumnya, Bjorka menjadi topik perbincangan publik karena mengklaim telah berhasil meretas sejumlah data rahasia, mulai data penduduk Indonesia, data pengguna kartu SIM, data pribadi Menteri Kominfo Johnny G. Plate, serta data dokumen rahasia milik Presiden Joko Widodo. (*)
Editor : Abdullah Rifai
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022