Universitas Muhammadiyah Surabaya bekerja sama dengan Kemitraan mengundang Thomas Power dari Flinder University Australia untuk membahas demokrasi kekinian melalui kegiatan bedah buku "Demokrasi di Indonesia dari Stagnasi ke Regresi".
"Persoalan demokrasi di Indonesia yang semakin mengkhawatirkan mengakibatkan banyaknya kekerasan, penyalahgunaan populisme dan terjadinya polarisasi politik di antara kelompok masyarakat menjadi persoalan serius berdampak pada kemunduran demokrasi di Indonesia," ujar Ketua Pusat Studi Anti-Korupsi dan Demokrasi (PUSAD) UMSurabaya, Satria Unggul Wicaksana di kampus setempat, Jumat.
Menurut dia, membaca dan membedah buku karya Thomas Power harus dilakukan oleh akademisi menjelang pelaksanaan Anti-Corruption Summit (ACS) ke-5 yang isunya membahas korupsi di sektor politik.
"RUU KUHP, revisi Undang-undang KPK, dan berbagai macam praktik ugal-ugalan demokrasi semakin menandakan bahwa penting adanya refleksi dan konsolidasi gerakan masyarakat sipil," ucapnya.
Ia berharap pembahasan demokrasi di Indonesia akan terus digalakkan mengingat tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan.
Selain itu, kata Satria, dalam beberapa waktu ke depan akan ada kontestasi partai politik maupun aktor politik.
Sementara itu, Thomas Power dalam paparannya menjelaskan bahwa buku yang ditulis memang dirancang untuk menilai demokrasi di Indonesia serta menjawab pertanyaan apakah demokrasi di Indonesia mengalami krisis.
Menurutnya, ada beberapa faktor yang mendorong regresi demokrasi di Indonesia yakni kelemahan struktural dalam proses konsolidasi demokrasi meliputi tiga hal di antaranya ketimpangan ekonomi ekstrem/oligarki, maraknya KKN korupsi terlembaga dan kendali politik atas lembaga hukum dan keamanan.
"Faktor pendorong lain yang membuat regresi demokrasi adalah polarisasi dan politik identitas, penyebaran berita bohong, dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi," katanya.
Pada kesempatan tersebut, turut hadir sebagai pemantik diskusi Direktur Eksekutif Kemitraan Partnership dan Bivitri Susanti, Akademisi Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Jakarta, Laode M.Syarif.
Laode M.Syarif menjelaskan kualitas partai politik sangat rentan akibat kekuatan ekonomi yang berkonsentrasi pada kelompok elit-elit tertentu yang menguasai ekonomi dan partai politik.
Berdasarkan data Corruption Persepsion Index (CPI) tahun 2019 demokrasi di Indonesia mengalami penurunan di angka 38 karena kualitas penegakan hukum dan korupsi di sektor partai politik.
Acara yang digelar di Gedung G-Inspire UM Surabaya tersebut juga dihadiri langsung oleh seluruh dekan universitas di Surabaya dan juga kelompok masyarakat sipil.
Selain bedah buku, Road to ACS juga akan melakukan podcast, webinar diskusi publik meyemarakkan agenda ACS yang puncaknya dilaksanakan pada tahun 2023.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
"Persoalan demokrasi di Indonesia yang semakin mengkhawatirkan mengakibatkan banyaknya kekerasan, penyalahgunaan populisme dan terjadinya polarisasi politik di antara kelompok masyarakat menjadi persoalan serius berdampak pada kemunduran demokrasi di Indonesia," ujar Ketua Pusat Studi Anti-Korupsi dan Demokrasi (PUSAD) UMSurabaya, Satria Unggul Wicaksana di kampus setempat, Jumat.
Menurut dia, membaca dan membedah buku karya Thomas Power harus dilakukan oleh akademisi menjelang pelaksanaan Anti-Corruption Summit (ACS) ke-5 yang isunya membahas korupsi di sektor politik.
"RUU KUHP, revisi Undang-undang KPK, dan berbagai macam praktik ugal-ugalan demokrasi semakin menandakan bahwa penting adanya refleksi dan konsolidasi gerakan masyarakat sipil," ucapnya.
Ia berharap pembahasan demokrasi di Indonesia akan terus digalakkan mengingat tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan.
Selain itu, kata Satria, dalam beberapa waktu ke depan akan ada kontestasi partai politik maupun aktor politik.
Sementara itu, Thomas Power dalam paparannya menjelaskan bahwa buku yang ditulis memang dirancang untuk menilai demokrasi di Indonesia serta menjawab pertanyaan apakah demokrasi di Indonesia mengalami krisis.
Menurutnya, ada beberapa faktor yang mendorong regresi demokrasi di Indonesia yakni kelemahan struktural dalam proses konsolidasi demokrasi meliputi tiga hal di antaranya ketimpangan ekonomi ekstrem/oligarki, maraknya KKN korupsi terlembaga dan kendali politik atas lembaga hukum dan keamanan.
"Faktor pendorong lain yang membuat regresi demokrasi adalah polarisasi dan politik identitas, penyebaran berita bohong, dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi," katanya.
Pada kesempatan tersebut, turut hadir sebagai pemantik diskusi Direktur Eksekutif Kemitraan Partnership dan Bivitri Susanti, Akademisi Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Jakarta, Laode M.Syarif.
Laode M.Syarif menjelaskan kualitas partai politik sangat rentan akibat kekuatan ekonomi yang berkonsentrasi pada kelompok elit-elit tertentu yang menguasai ekonomi dan partai politik.
Berdasarkan data Corruption Persepsion Index (CPI) tahun 2019 demokrasi di Indonesia mengalami penurunan di angka 38 karena kualitas penegakan hukum dan korupsi di sektor partai politik.
Acara yang digelar di Gedung G-Inspire UM Surabaya tersebut juga dihadiri langsung oleh seluruh dekan universitas di Surabaya dan juga kelompok masyarakat sipil.
Selain bedah buku, Road to ACS juga akan melakukan podcast, webinar diskusi publik meyemarakkan agenda ACS yang puncaknya dilaksanakan pada tahun 2023.
Editor : Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022