Pengamat Politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Airlangga Pribadi, memuji pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo soal ajakan menghindari polarisasi atau politik identitas saat pemilihan umum (Pemilu) mendatang.
"Saya pikir bahwa catatan dari presiden terkait polarisasi ini sangat baik. Polarisasi atau politik identitas itu menjadi salah satu persoalan utama dalam proses politik Indonesia," kata Airlangga dihubungi di Surabaya, Selasa.
Menurutnya, kecenderungan politik identitas sudah terjadi beberapa tahun terutama dalam proses elektoral yang berskala besar.
Meski begitu, Airlangga menyatakan perlu juga diberikan ulasan lebih mendalam bahwa ada beberapa hal yang memang mendorong penguatan polarisasi dan sampai sekarang berpotensi tampil kembali.
Baca juga: Presiden Jokowi ajak dukung penuh tahapan Pemilu 2024 yang disiapkan KPU
Baca juga: Jokowi tegaskan perlindungan hukum rakyat harus terus diperkuat
"Kita harus melihat dimensi polarisasi identitas itu bukan hanya dalam persoalan politik yang dipisahkan dari problem sosial yang lain. Ketimpangan sosial ekonomi itu yang semakin lama semakin besar turut memperkuat politik identitas ini," tuturnya.
"Dalam artian bahwa problem ketimpangan sosial ini dan rawan-nya ketahanan ekonomi tidak hanya terjadi di kalangan simpatisan kelas bawah, tapi juga di kalangan menengah urban," ujarnya.
Dia berpandangan, melemah-nya daya beli masyarakat urban ini berpotensi menjadi target penyebaran dari polarisasi identitas tersebut. Ini menjadi masalah karena kelas menengah pendidikannya tinggi, tapi ekspektasi mereka terhadap penghasilan berbanding terbalik dengan kenyataan.
"Hal ini yang membuat mereka mudah terprovokasi dengan propaganda polarisasi identitas," imbuhnya.
Kedua, polarisasi identitas kerap kali dijadikan instrumen politik oleh elite politik yang terhubung dengan elite bisnis sebagai mekanisme rencana mereka untuk memenangkan elektoral.
"Elite ini yang kerap melihat dan memberikan ruang bagi tampil-nya politik identitas. Kedua hal ini harus diuraikan," tuturnya.
Ketiga, menurut Airlangga, untuk meredam perlu didorong penguatan demokrasi. Dengan penguatan ini hadirnya partai politik yang menjadi kanal, maka ruang politik yang sehat bisa meredam kecenderungan polarisasi identitas.
"Saya pikir tiga hal itu yang perlu menjadi catatan dari uraian yang baik dari presiden terkait dengan problem politik identitas ini," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
"Saya pikir bahwa catatan dari presiden terkait polarisasi ini sangat baik. Polarisasi atau politik identitas itu menjadi salah satu persoalan utama dalam proses politik Indonesia," kata Airlangga dihubungi di Surabaya, Selasa.
Menurutnya, kecenderungan politik identitas sudah terjadi beberapa tahun terutama dalam proses elektoral yang berskala besar.
Meski begitu, Airlangga menyatakan perlu juga diberikan ulasan lebih mendalam bahwa ada beberapa hal yang memang mendorong penguatan polarisasi dan sampai sekarang berpotensi tampil kembali.
Baca juga: Presiden Jokowi ajak dukung penuh tahapan Pemilu 2024 yang disiapkan KPU
Baca juga: Jokowi tegaskan perlindungan hukum rakyat harus terus diperkuat
"Kita harus melihat dimensi polarisasi identitas itu bukan hanya dalam persoalan politik yang dipisahkan dari problem sosial yang lain. Ketimpangan sosial ekonomi itu yang semakin lama semakin besar turut memperkuat politik identitas ini," tuturnya.
"Dalam artian bahwa problem ketimpangan sosial ini dan rawan-nya ketahanan ekonomi tidak hanya terjadi di kalangan simpatisan kelas bawah, tapi juga di kalangan menengah urban," ujarnya.
Dia berpandangan, melemah-nya daya beli masyarakat urban ini berpotensi menjadi target penyebaran dari polarisasi identitas tersebut. Ini menjadi masalah karena kelas menengah pendidikannya tinggi, tapi ekspektasi mereka terhadap penghasilan berbanding terbalik dengan kenyataan.
"Hal ini yang membuat mereka mudah terprovokasi dengan propaganda polarisasi identitas," imbuhnya.
Kedua, polarisasi identitas kerap kali dijadikan instrumen politik oleh elite politik yang terhubung dengan elite bisnis sebagai mekanisme rencana mereka untuk memenangkan elektoral.
"Elite ini yang kerap melihat dan memberikan ruang bagi tampil-nya politik identitas. Kedua hal ini harus diuraikan," tuturnya.
Ketiga, menurut Airlangga, untuk meredam perlu didorong penguatan demokrasi. Dengan penguatan ini hadirnya partai politik yang menjadi kanal, maka ruang politik yang sehat bisa meredam kecenderungan polarisasi identitas.
"Saya pikir tiga hal itu yang perlu menjadi catatan dari uraian yang baik dari presiden terkait dengan problem politik identitas ini," kata dia.
Editor : Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022