Pemerintah Kota Surabaya menegaskan tempat hiburan Holywings harus memperbarui izin jika ingin buka kembali setelah pekan lalu disegel petugas Satpol Pamong Praja bersamaan dengan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan pegawai tempat hiburan itu.
"Pemkot Surabaya mengeluarkan izin sesuai dengan aturan, yakni hanya rumah makan. Tidak boleh bar karena (izin bar) itu bukan kewenangan pemkot," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam keterangannya di Surabaya, Jawa Timur, Jumat.
Wali Kota Eri mengatakan izin operasional usaha rumah makan dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, sedangkan untuk bar, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Oleh sebab itu, ketika ke depan kasus yang menimpa Holywings tuntas dan ingin beroperasi kembali di Surabaya maka perizinannya juga harus diperbarui, baik itu izin untuk rumah makan maupun bar atau diskotek.
Eri menyebutkan Holywings di Surabaya pernah mengajukan izin rumah makan dan bar ke pemkot pada tahun 2017. Namun, seiring dengan terbitnya PP Nomor 5 Tahun 2021, izin untuk bar sekarang ada merupakan kewenangan Dinas Pariwisata Provinsi Jatim.
"Kalau itu (izinnya) pemprov, kalau berat itu pemerintah pusat. Holywings belum perpanjang atau perbarui. Maka di situ saya bekukan izinnya," kata Eri.
Makanya ketika dilakukan pengecekan dan ditemukan Holywings di Surabaya belum perbarui izin sehingga pemkot membekukan. Pembekuan Holywings dilakukan hingga kasusnya tuntas serta operasionalnya sesuai dengan perizinan yang dikantongi.
"Kalau tidak bisa memenuhi aturan itu, berarti akan kami tutup terus sampai mengeluarkan izin. Tapi kalau ganti nama terus hanya dibuat rumah makan, pemkot yang keluarkan (izin)," ujar dia.
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya sebelumnya melakukan penyegelan tiga gerai tempat hiburan malam Holywings di Surabaya pada Selasa (28/6) karena melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum.
Ketiga gerai Holywings yang disegel tersebut berada di Jalan Basuki Rahmad, Raya Kertajaya, dan Boulevard Graha Family.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
"Pemkot Surabaya mengeluarkan izin sesuai dengan aturan, yakni hanya rumah makan. Tidak boleh bar karena (izin bar) itu bukan kewenangan pemkot," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam keterangannya di Surabaya, Jawa Timur, Jumat.
Wali Kota Eri mengatakan izin operasional usaha rumah makan dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, sedangkan untuk bar, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Oleh sebab itu, ketika ke depan kasus yang menimpa Holywings tuntas dan ingin beroperasi kembali di Surabaya maka perizinannya juga harus diperbarui, baik itu izin untuk rumah makan maupun bar atau diskotek.
Eri menyebutkan Holywings di Surabaya pernah mengajukan izin rumah makan dan bar ke pemkot pada tahun 2017. Namun, seiring dengan terbitnya PP Nomor 5 Tahun 2021, izin untuk bar sekarang ada merupakan kewenangan Dinas Pariwisata Provinsi Jatim.
"Kalau itu (izinnya) pemprov, kalau berat itu pemerintah pusat. Holywings belum perpanjang atau perbarui. Maka di situ saya bekukan izinnya," kata Eri.
Makanya ketika dilakukan pengecekan dan ditemukan Holywings di Surabaya belum perbarui izin sehingga pemkot membekukan. Pembekuan Holywings dilakukan hingga kasusnya tuntas serta operasionalnya sesuai dengan perizinan yang dikantongi.
"Kalau tidak bisa memenuhi aturan itu, berarti akan kami tutup terus sampai mengeluarkan izin. Tapi kalau ganti nama terus hanya dibuat rumah makan, pemkot yang keluarkan (izin)," ujar dia.
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya sebelumnya melakukan penyegelan tiga gerai tempat hiburan malam Holywings di Surabaya pada Selasa (28/6) karena melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum.
Ketiga gerai Holywings yang disegel tersebut berada di Jalan Basuki Rahmad, Raya Kertajaya, dan Boulevard Graha Family.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022