Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang mulai melakukan sosialisasi tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 kepada masyarakat di wilayah tersebut.
Ketua KPU Kota Malang Aminah Asminingtyas di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu, mengatakan bahwa langkah sosialisasi tersebut bertujuan agar masyarakat khususnya di wilayah tersebut mengetahui bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 sudah dimulai.
"Iya saat ini pada tahap sosialisasi. Jadi biar masyarakat mengetahui bahwa sekarang, tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 sudah dimulai," kata Aminah.
Aminah menjelaskan, saat ini langkah sosialisasi tahapan Pemilu 2024 tersebut masih dilakukan secara terbatas pada sejumlah tokoh masyarakat Kota Malang dan melalui platform media sosial milik KPU setempat.
Menurutnya, untuk pelaksanaan sosialisasi dalam skala besar termasuk kepada partai politik yang ada di wilayah Kota Malang, masih belum dilakukan. Hal tersebut dikarenakan masih menunggu anggaran dan petunjuk teknis dari pusat.
"Kemarin baru bertemu tokoh masyarakat pada saat peluncuran dan sejumlah pemangku kepentingan terkait. Kemudian di media sosial. Kita masih menunggu juknis dan anggaran," tuturnya.
Setelah mendapatkan juknis dan anggaran dari KPU Pusat, lanjutnya, maka pelaksanaan sosialisasi tahapan Pemilu 2024 akan segera dilaksanakan. Sosialisasi tersebut juga akan dilakukan kepada partai politik peserta Pemilu.
Oleh karena itu, ia berharap anggaran tersebut bisa dicairkan dalam waktu dekat. Saat ini, ia masih belum bisa merinci berapa besar anggaran yang akan diterima KPU Kota Malang untuk pelaksanaan Pemilu 2024.
Namun, lanjutnya, diperkirakan besaran anggaran untuk pelaksanaan Pemilu 2024 di Kota Malang akan jauh berbeda dengan tahun 2019. Hal itu disebabkan pelaksanaan Pemilu 2024 masih akan menggunakan aturan penyelenggaraan pemilu di masa pandemi.
"Angkanya sangat berbeda dengan 2019, saya tidak mengingat data 2019. Berbeda karena dahulu tidak ada pandemi, sekarang itu prosedurnya masih menggunakan pelaksanaan pemilu dalam masa pandemi," ucapnya.
Perbedaan jumlah anggaran itu diperkirakan akan cukup tinggi mengingat adanya penerapan protokol kesehatan yang membatasi jumlah pemilih pada Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dengan adanya pembatasan itu, maka jumlah TPS akan ditambah.
"Bedanya jauh. Pembiayaan Pilkada juga jauh. Dulu berkisar Rp31 miliar, kemarin dua kali lebih. Karena protokol kesehatan jumlah per-TPS dibatasi maksimal 300 TPS otomatis bertambah dan konsekuensi-nya biaya bertambah," ujarnya.
KPU secara resmi meluncurkan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 14 Juni 2022. Peluncuran tersebut tepat dilaksanakan 20 bulan sebelum hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022