Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, menunda eksekusi tanah milik pemda yang awalnya disewakan untuk pembangunan pertokoan Belga karena masih ada perlawanan hukum dari pihak tergugat.
"Eksekusi sampai saat ini belum bisa dilakukan karena masih ada upaya (perlawanan) hukum dari pihak tergugat," kata Kabag Hukum Pemkab Tulungagung, Catur Hermono, di Tulungagung, Selasa.
Sengketa hukum tersebut terjadi akibat ketidaksepahaman soal masa kontrak sehingga terjadi aksi saling gugat ke pengadilan.
Padahal sesuai putusan kasasi MA pada 21 September 2021 dengan Nomor Registrasi 2205K/Pdt/2021, 36 penyewa ruko diwajibkan membayar utang sewa ruko sebesar Rp22 miliar.
Pemkab Tulungagung pun sudah memasukkan permohonan eksekusi ruko tersebut sejak Maret 2022.
Dengan adanya sidang perlawanan ini, Pemkab Tulungagung sementara menunda eksekusi. Eksekusi baru bisa dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang menguatkan putusan MA.
"Kalau nanti sudah diputus di tingkat PN bisa langsung kami eksekusi. Kalau PK tidak menentukan eksekusi," katanya.
Kasus perdata ini mencuat setelah pihak penyewa yang seharusnya melakukan perpanjangan sewa pada akhir 2014, tidak memenuhi kewajibannya.
Penyewa berniat memperpanjang lagi sewa hingga 20 tahun ke depan, namun ditolak oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung lantaran berisiko hilangnya aset daerah.
Pemerintah Kabupaten Tulungagung lalu menawarkan opsi pembaruan sewa tiap 5 tahun sekali, namun penyewa menolak dan mengajukan tuntutan perdata ke pengadilan.
Sewa ruko di lahan ini mulai Rp37,5 juta hingga Rp68 juta per tahun. Mereka telah menunggak pembayaran sejak 2015
Ruko Belga ini berdiri di atas lahan seluas 10.450 meter persegi milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Dulu, di atas lahan ini berdiri Sekolah Teknik Mesin (STM) Negeri Tulungagung.
Nama Belga diambil dari toko swalayan yang berdiri di atas lahan tersebut. Status lahan itu adalah HGB (Hak Guna Bangunan) di atas HPL (Hak Pengelolaan Lahan). Ruko ini disewa selama 20 tahun dan berakhir pada 2014.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
"Eksekusi sampai saat ini belum bisa dilakukan karena masih ada upaya (perlawanan) hukum dari pihak tergugat," kata Kabag Hukum Pemkab Tulungagung, Catur Hermono, di Tulungagung, Selasa.
Sengketa hukum tersebut terjadi akibat ketidaksepahaman soal masa kontrak sehingga terjadi aksi saling gugat ke pengadilan.
Padahal sesuai putusan kasasi MA pada 21 September 2021 dengan Nomor Registrasi 2205K/Pdt/2021, 36 penyewa ruko diwajibkan membayar utang sewa ruko sebesar Rp22 miliar.
Pemkab Tulungagung pun sudah memasukkan permohonan eksekusi ruko tersebut sejak Maret 2022.
Dengan adanya sidang perlawanan ini, Pemkab Tulungagung sementara menunda eksekusi. Eksekusi baru bisa dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang menguatkan putusan MA.
"Kalau nanti sudah diputus di tingkat PN bisa langsung kami eksekusi. Kalau PK tidak menentukan eksekusi," katanya.
Kasus perdata ini mencuat setelah pihak penyewa yang seharusnya melakukan perpanjangan sewa pada akhir 2014, tidak memenuhi kewajibannya.
Penyewa berniat memperpanjang lagi sewa hingga 20 tahun ke depan, namun ditolak oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung lantaran berisiko hilangnya aset daerah.
Pemerintah Kabupaten Tulungagung lalu menawarkan opsi pembaruan sewa tiap 5 tahun sekali, namun penyewa menolak dan mengajukan tuntutan perdata ke pengadilan.
Sewa ruko di lahan ini mulai Rp37,5 juta hingga Rp68 juta per tahun. Mereka telah menunggak pembayaran sejak 2015
Ruko Belga ini berdiri di atas lahan seluas 10.450 meter persegi milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Dulu, di atas lahan ini berdiri Sekolah Teknik Mesin (STM) Negeri Tulungagung.
Nama Belga diambil dari toko swalayan yang berdiri di atas lahan tersebut. Status lahan itu adalah HGB (Hak Guna Bangunan) di atas HPL (Hak Pengelolaan Lahan). Ruko ini disewa selama 20 tahun dan berakhir pada 2014.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022