Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, melakukan persiapan seluruh pemangku kebijakan dalam persiapan konvergensi pencegahan stunting di kota ini.
Kepala Bappeda Kota Kediri Chevy Ning Suyudi mengemukakan pemerintah pusat berkomitmen melaksanakan percepatan penurunan stunting secara menyeluruh di kabupaten/kota dan tahun ini Kota Kediri menjadi salah satu daerah yang menjadi lokus penurunan stunting.
"Kami mengundang pendamping dari Bina Bangda (bina pembangunan daerah) untuk memberikan pemahaman ke teman-teman OPD bahwa penurunan stunting bukan di satu OPD, namun harus bersinergi semua. Di sini tadi juga disinggung terkait bagaimana pelaporan dari perkembangan stunting di Kota Kediri," katanya di Kediri, Rabu.
Ia mengungkapkan, tren prevalensi stunting Kota Kediri mengalami fluktuasi. Di tahun 2021 sempat mengalami kenaikan. Salah satu penyebabnya karena pandemi COVID-19.
"Rata-rata di seluruh kabupaten/kota di Indonesia ada perubahan peningkatan kasus prevalensi. Tahun 2021 sempat di angka 15,7 persen dari angka 12,7 persen. Dampak COVID-19 sangat luas mulai dari pendapatan, pola asuh, perilaku," ujar dia.
Chevy juga menambahkan, pemerintah pusat memiliki target penurunan stunting dari 24,4 persen menjadi 14 persen. Angka tersebut diperoleh dari data Survei Status Gizi Balita Indonesia tahun 2021. Prevalensi stunting saat ini masih berada di angka 24,4 persen, dan ditargetkan angka stunting turun menjadi 14 persen di tahun 2024.
"Prevalensi stunting di Kota Kediri berada di bawah provinsi yaitu di angka 15,7 persen. Dengan adanya target tersebut inshaAllah tidak berat dan bisa tercapai," kata dia.
Pihaknya juga mengatakan, Pemerintah Kota Kediri aktif melakukan berbagai upaya dalam rangka penurunan angka stunting, misalnya dengan penyediaan sanitasi dan air bersih, pemberian asupan gizi pada wanita, penyuluhan untuk calon pengantin, ibu hamil dan menyusui.
Sementara itu, dalam program tersebut terdapat delapan aksi konvergensi penurunan stunting yang ditetapkan pemerintah pusat.
Sebagai tim TPPS kota, pihaknya akan berkoordinasi dan bersinergi bersama-sama untuk melakukan penurunan prevalensi stunting sehingga harapan nasional bebas stunting bisa terwujud. Ia pun optimistis bisa menjalankan aksi tersebut sesuai target.
"Dari delapan aksi, ada satu aksi yang bulan ini harus close dan lainnya harus jalan selama satu tahun. Itu untuk persiapan dalam penyusunan atau penetapan lokus alokasi DAK fisik tahun 2023. Semua sudah kami lakukan hanya tinggal beberapa yang belum tercukupi. Kami sudah mengumpulkan data dan koordinasi," kata dia.
Rakor pengisian master data analisis situasi percepatan penurunan stunting tersebut diselenggarakan di Ruang Rapat Bappeda Kota Kediri.
Hadir sebagai narasumber yaitu Bagus B Affandri, Tim Local Government Capacity Building for Acceleration of Stunting Reduction (LGCB-ASR) Regional 3 serta Ditjen Bangda Kementerian Dalam Negeri RI.
Rakor diikuti berbagai OPD yang terkait dengan pelaksanaan delapan aksi konvergensi penurunan stunting.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
Kepala Bappeda Kota Kediri Chevy Ning Suyudi mengemukakan pemerintah pusat berkomitmen melaksanakan percepatan penurunan stunting secara menyeluruh di kabupaten/kota dan tahun ini Kota Kediri menjadi salah satu daerah yang menjadi lokus penurunan stunting.
"Kami mengundang pendamping dari Bina Bangda (bina pembangunan daerah) untuk memberikan pemahaman ke teman-teman OPD bahwa penurunan stunting bukan di satu OPD, namun harus bersinergi semua. Di sini tadi juga disinggung terkait bagaimana pelaporan dari perkembangan stunting di Kota Kediri," katanya di Kediri, Rabu.
Ia mengungkapkan, tren prevalensi stunting Kota Kediri mengalami fluktuasi. Di tahun 2021 sempat mengalami kenaikan. Salah satu penyebabnya karena pandemi COVID-19.
"Rata-rata di seluruh kabupaten/kota di Indonesia ada perubahan peningkatan kasus prevalensi. Tahun 2021 sempat di angka 15,7 persen dari angka 12,7 persen. Dampak COVID-19 sangat luas mulai dari pendapatan, pola asuh, perilaku," ujar dia.
Chevy juga menambahkan, pemerintah pusat memiliki target penurunan stunting dari 24,4 persen menjadi 14 persen. Angka tersebut diperoleh dari data Survei Status Gizi Balita Indonesia tahun 2021. Prevalensi stunting saat ini masih berada di angka 24,4 persen, dan ditargetkan angka stunting turun menjadi 14 persen di tahun 2024.
"Prevalensi stunting di Kota Kediri berada di bawah provinsi yaitu di angka 15,7 persen. Dengan adanya target tersebut inshaAllah tidak berat dan bisa tercapai," kata dia.
Pihaknya juga mengatakan, Pemerintah Kota Kediri aktif melakukan berbagai upaya dalam rangka penurunan angka stunting, misalnya dengan penyediaan sanitasi dan air bersih, pemberian asupan gizi pada wanita, penyuluhan untuk calon pengantin, ibu hamil dan menyusui.
Sementara itu, dalam program tersebut terdapat delapan aksi konvergensi penurunan stunting yang ditetapkan pemerintah pusat.
Sebagai tim TPPS kota, pihaknya akan berkoordinasi dan bersinergi bersama-sama untuk melakukan penurunan prevalensi stunting sehingga harapan nasional bebas stunting bisa terwujud. Ia pun optimistis bisa menjalankan aksi tersebut sesuai target.
"Dari delapan aksi, ada satu aksi yang bulan ini harus close dan lainnya harus jalan selama satu tahun. Itu untuk persiapan dalam penyusunan atau penetapan lokus alokasi DAK fisik tahun 2023. Semua sudah kami lakukan hanya tinggal beberapa yang belum tercukupi. Kami sudah mengumpulkan data dan koordinasi," kata dia.
Rakor pengisian master data analisis situasi percepatan penurunan stunting tersebut diselenggarakan di Ruang Rapat Bappeda Kota Kediri.
Hadir sebagai narasumber yaitu Bagus B Affandri, Tim Local Government Capacity Building for Acceleration of Stunting Reduction (LGCB-ASR) Regional 3 serta Ditjen Bangda Kementerian Dalam Negeri RI.
Rakor diikuti berbagai OPD yang terkait dengan pelaksanaan delapan aksi konvergensi penurunan stunting.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022