Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Jember memberikan delapan catatan kritis terhadap pemerintahan Hendy Siswanto - M. Balya Firjaun Barlaman (Hendy-Gus Firjaun) dalam refleksi akhir tahun 2021.
Wakil Ketua DPC PDIP Jember Widarto, Jumat, mengatakan ada delapan catatan yang akan disampaikan partainya dalam refleksi akhir tahun 2021 untuk perbaikan kinerja Pemkab Jember ke depan yang mana Hendy dan Gus Firjaun dilantik pada tanggal 26 Februari 2021.
Pertama, proses perencanaan yang buruk dan konsolidasi birokrasi yang tidak baik menjadi penghambat penyerapan anggaran secara maksimal, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) Jember tahun 2020 dianggap memecahkan rekor karena mencapai Rp842,99 miliar dan diprediksi SILPA tahun 2021 bisa mencapai Rp1 triliun.
"Padahal anggaran itu sangat ditunggu rakyat Jember di tengah situasi pandemi yang membuat ekonomi Jember terkontraksi dan rusaknya insfrastruktur yang hampir menyeluruh," katanya saat konferensi pers refleksi akhir tahun di Kantor DPC PDIP Jember.
Kedua, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2025 yang tidak disahkan tepat waktu karena pihak eksekutif terlambat dalam menyerahkan Rancangan Awal RPJMD dan mengakibatkan terlambatnya pembahasan tahapan RPJMD.
"Keterlambatan itu mengakibatkan kualitas RPJMD Jember patut dipertanyakan dan banyak ketidaksinkronan antara peta permasalahan dengan solusi dan program prioritasnya," tuturnya.
Ketiga, gagalnya Perubahan APBD Jember tahun 2021 karena permohonan perpanjangan waktu pembahasan yang diajukan kepada Gubernur Jatim tidak dikabulkan.
"Padahal, sejak awal kami melalui Fraksi di DPRD telah mengingatkan akan potensi keterlambatan itu, sehingga berdampak pada pemakaian Perkada untuk Perubahan APBD tahun 2021 dengan segala keterbatasannya," ucapnya.
Catatan kritis keempat, PDIP juga menilai bupati sering membebankan kegagalan penyerapan anggaran kepada organisasi perangkat daerah, padahal bupati sering melontarkan program yang memang sulit direalisasikan baik dari sisi anggaran maupun peraturan perundang-undangan.
"Kelima, kami menyesalkan ditolaknya usulan Raperda Tentang Pendidikan Pancasila inisiatif Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember, padahal hal itu menyangkut ideologi negara yang sangat fundamental dan penting," ujarnya.
Catatan kritis keenam, janji Bupati Hendy pada saat kampanye soal penyelesaian masalah pupuk bagi petani faktanya masih menjadi masalah yang terus menerus harus dihadapi petani Jember.
Berikutnya, PDIP menilai upaya membangkitkan ekonomi Jember tidak cukup hanya dengan memberikan citra "Jember Kueren" tetapi harus pula diikuti dengan program dan kebijakan yang bersifat memproteksi, pemberdayaan, dan akses pasar yang menguntungkan untuk sektor-sektor penopang PDRB.
"Dan terakhir, vaksinasi dosis pertama saat ini di Kabupaten Jember sudah lebih dari 60 persen, tetapi sebenarnya vaksinasi di Kabupaten Jember ini sangat lambat di awal," ucapnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
Wakil Ketua DPC PDIP Jember Widarto, Jumat, mengatakan ada delapan catatan yang akan disampaikan partainya dalam refleksi akhir tahun 2021 untuk perbaikan kinerja Pemkab Jember ke depan yang mana Hendy dan Gus Firjaun dilantik pada tanggal 26 Februari 2021.
Pertama, proses perencanaan yang buruk dan konsolidasi birokrasi yang tidak baik menjadi penghambat penyerapan anggaran secara maksimal, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) Jember tahun 2020 dianggap memecahkan rekor karena mencapai Rp842,99 miliar dan diprediksi SILPA tahun 2021 bisa mencapai Rp1 triliun.
"Padahal anggaran itu sangat ditunggu rakyat Jember di tengah situasi pandemi yang membuat ekonomi Jember terkontraksi dan rusaknya insfrastruktur yang hampir menyeluruh," katanya saat konferensi pers refleksi akhir tahun di Kantor DPC PDIP Jember.
Kedua, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2025 yang tidak disahkan tepat waktu karena pihak eksekutif terlambat dalam menyerahkan Rancangan Awal RPJMD dan mengakibatkan terlambatnya pembahasan tahapan RPJMD.
"Keterlambatan itu mengakibatkan kualitas RPJMD Jember patut dipertanyakan dan banyak ketidaksinkronan antara peta permasalahan dengan solusi dan program prioritasnya," tuturnya.
Ketiga, gagalnya Perubahan APBD Jember tahun 2021 karena permohonan perpanjangan waktu pembahasan yang diajukan kepada Gubernur Jatim tidak dikabulkan.
"Padahal, sejak awal kami melalui Fraksi di DPRD telah mengingatkan akan potensi keterlambatan itu, sehingga berdampak pada pemakaian Perkada untuk Perubahan APBD tahun 2021 dengan segala keterbatasannya," ucapnya.
Catatan kritis keempat, PDIP juga menilai bupati sering membebankan kegagalan penyerapan anggaran kepada organisasi perangkat daerah, padahal bupati sering melontarkan program yang memang sulit direalisasikan baik dari sisi anggaran maupun peraturan perundang-undangan.
"Kelima, kami menyesalkan ditolaknya usulan Raperda Tentang Pendidikan Pancasila inisiatif Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember, padahal hal itu menyangkut ideologi negara yang sangat fundamental dan penting," ujarnya.
Catatan kritis keenam, janji Bupati Hendy pada saat kampanye soal penyelesaian masalah pupuk bagi petani faktanya masih menjadi masalah yang terus menerus harus dihadapi petani Jember.
Berikutnya, PDIP menilai upaya membangkitkan ekonomi Jember tidak cukup hanya dengan memberikan citra "Jember Kueren" tetapi harus pula diikuti dengan program dan kebijakan yang bersifat memproteksi, pemberdayaan, dan akses pasar yang menguntungkan untuk sektor-sektor penopang PDRB.
"Dan terakhir, vaksinasi dosis pertama saat ini di Kabupaten Jember sudah lebih dari 60 persen, tetapi sebenarnya vaksinasi di Kabupaten Jember ini sangat lambat di awal," ucapnya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021